Tampilkan postingan dengan label KPK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPK. Tampilkan semua postingan

Jumat, 28 Juni 2013

Bambang Soesatyo Siapkan Langkah Hukum untuk ICW


Terlepas dari benar atau tidaknya penilaian ICW terhadap sejumlah tokoh politik dari berbagai partai politik, masyarakat mestinya cerdas memilih sosok yang bakal menduduki kursi dewan dalam berbagai tingkatan. Sepak terjang mereka telah kita ketahui bersama selama ini. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemilih, bahwa tokoh-tokoh politik yang berjiwa korupsi dan berniat mematikan upaya pemberantasan korupsi harus kita TOLAK. Jangan memilih KORUPTOR menjadi wakil-wakil kita di parlemen!

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku tengah mempersiapkan langkah hukum terkait tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 36 daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang dianggap diragukan komitmennya mendukung pemberantasan korupsi. Menurut Bambang, analisa ICW tidak memiliki dasar yang jelas.

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, analisa ICW tidak memiliki dasar kuat karena dirinya mengaku vokal dalam membongkar kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus bailout Bank Century di mana dirinya masuk sebagai Tim Pengawas.

"Masa saya dibilang diragukan komitmennya? Saya sendiri tengah mempersiapkan langkah hukum atas tudingan tersebut," kata Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (28/6/2013) petang.

Bambang menegaskan, sebagai bukti pro pemberantasan korupsi, dirinya berencana mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus Century. Ia tetap bersikukuh akan mengamnil tindakan hukum meski analisa ICW dianggapnya tak memiliki dasar yang kuat.

"Sebab, siapa saja bisa bicara apa saja. Seperti saya, bisa saja saya menyebut telah memberikan sesuatu pada A atau B. Tapi apa itu sudah menjadi kebenaran? Belum bisa tanpa didukung bukti-bukti formil yang menjadi fakta," ujarnya.

Untuk diketahui, Bambang Soesatyo dianggap meragukan antikorupsi karena namanya disebut oleh saksi AKBP Thedy Rusmawan dalam persidangan kasus simulator SIM (28/5/2013) menerima uang untuk melancarkan proyek simulator SIM. Bambang dianggap terlibat dalam kasus itu bersama tiga anggota Komisi III lainnya, yakni Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J Mahesa (Gerindra), dan Herman Hery (PDIP).

Adapun, berikut daftar lengkap 36 caleg bermasalah:
Golkar: 9 orang
1. Aziz SyamsuddinDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
2. Bambang SoesatyoDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
3. Idris LaenaMelakukan pelanggaran etika (sedang) dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN
4. Nurdiman MunirMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut
5. Setya NovantoKesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir setelah pertemuan dengan Setya Novanto
6. Kahar MuzakirKesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir
7. Melchiar Marcus MekengDisebut sebagai "Ketua Besar" dalam BBM antara Mindo Rosalina Manulang dan Anglina Sondakh dalam kasus Wisma Atlet
8. Priyo Budi SantosoNama Priyo Budi S masuk dalam tuntutan JPU atas kasus Pengadaan Alquran dan Laboratorium yang menyeret Dendi Prasetya dan Zulkarnain Djabar
9. Charles Jonas MesangDisebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010) Menerima uang dari proyek pengadaan Alkes di Depkes sebesar 90 juta
 
Demokrat: 10 orang
1. Edhie Baskoro YudhoyonoLaporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh LPSK menghambat pemberantasan korupsi
2. Mirwan AmirSaksi Mindo Rosalina M dalam persidangan menyebutkan peran ybs sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek Wisma Atlet
3. Jhonny Allen MarbunDisebut oleh Abdul Hadi Jamal (tersangka kasus  korupsi Pembangunan Dermaga dan Bandara Indonesia Timur) menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek yang sama
4. Achsanul QosasiMelakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN
5. Ignatius MulyonoMembantu pengurusan sertifikat Hambalang atas permintaan Anas Urbaningrum
6. Muhammad NasirAudit BPK menyebut nama Muhammad Nasir termaktub dalam akta kepemilikan PT. Anugerah Nusantara
7. Sutan BhatoeganaDisebut oleh JPU menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa Kosasih Abas
9. Max SopacuaDisebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010) Menerima uang dari proyek pengadaan Alkes di Depkes sebesar 45 Juta
10. MahyudinDisebut oleh saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan (16/1/1012) sebagai "Pak Ketua" yang menerima sejumlah uang dari pembahasan Wisma Atlet

PDI Perjuangan: 5 orang
1. Herman HeryDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
2. I Wayan KosterDisebut oleh Saksi Lutfi Ardiansyah dalam persidangan tipikor (27/1/2012) menerima uang sebesar Rp 5 miliar dari Group Permai
3. Said AbdullahDisebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama group permai
4. Olly DondokambeyDisebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama Group Permai
5. Ribka TjiptaningDijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR berupa larangan memimpin rapat panitia khusus atau panitia kerja di DPR terkait kasus ayat tembakau yang hilang dalam UU Kesehatan

PKS: 4 orang
1. ZulkieflimansyahMelakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN
2. Adang DarajatunTidak bersedia menyampaikan informasi keberadaan istrinya (Nunun Nurbaiti) kepada KPK saat Nunun menjadi buronan kasus Travel Cheque
3. Fahri HamzahMendorong pembubaran KPK
4. Nasir DjamilMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut
 
Gerindra: 3 orang
1. Desmond J MahesaDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
2. Vonny Anneke PanambunanMantan terpidana kasus korupsi bandara Loa Kulu di Kutai Kartanegara. Vonny divonis 1,5 tahun penjara (Mei 2008)
 
PPP: 2 orang
1. Ahmad YaniMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut
2. M Achmad FarialDisebut oleh JPU menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa Kosasih Abas
 
Hanura: 1 orang
1. Syarifuddin SuddingMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut
 
PKB: 1 orang
1. Abdul Kadir KardingDisebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama Group Permai
PBB: 1 orang
1. Nazaruddin SjamsuddinTerpidana kasus dana taktis KPU dan asuransi
Editor : Hindra Liauw

Kamis, 27 Juni 2013

KPK Tolak Disebut Terlambat Geledah BI





Komisi Pemberantasan Korupsi menolak disebut terlambat melakukan penggeledahan di BI terkait kasus Century pekan ini. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK menggeledah BI setelah mendapat informasi dari saksi-saksi terkait.

"Tidak ada kata terlambat. Dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, informasi itu muncul setelah KPK memeriksa saksi," kata Johan di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Ada 38 saksi yang sudah diperiksa KPK terkait penyidikan kasus Century ini, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Adapun saksi yang diperiksa di luar negeri, di antaranya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Direktur Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso.

Sementara sejumlah saksi yang diperiksa di Gedung KPK, antara lain, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, serta mantan pejabat BI lainnya.

Penggeledahan terkait kasus Century di BI berlangsung selama lebih kurang 20 jam, sejak Selasa (25/6/2013) pagi hingga Rabu (26/6/2013) subuh hari. Penggeledahan ini merupakan yang pertama setelah KPK menyidik kasus Century. KPK mencari buku besar yang berisi transaksi keuangan terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century yang diperkirakan berada di kantor BI.

Menurut Johan, penyidik KPK menyita sekitar 20 kardus dokumen. Dokumen-dokumen yang disita penyidik tersebut diduga berkaitan dengan tersangka kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, Budi Mulya. Ada juga dokumen yang berkaitan dengan kewenangan dalam pemberian FPJP kepada Bank Century.

"Tentu penyidik selanjutnya akan melakukan penelitian, validasi dokumen, sejauh mana bisa membuat terang kasus Century," ungkapnya.

Terkait penggeledahan ini, Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat dengan Komisi III DPR mengungkapkan, penggeledahan di kantor BI tersebut tidak lepas dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani.

Senada dengan Abraham, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, penggeledahan BI ini pun tidak lepas dari hasil pemeriksaan lainnya, seperti terhadap Raden Pardede.

Dalam kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara. Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI, Budi Mulya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Editor : Hindra Liauw

Jumat, 31 Mei 2013

KPK Bakal Telaah Data Century Dari Akbar Faizal


"Akbar Faisal: Saya optimis 2014, KPK bisa 

menuntaskan kasus Century"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bakal 'menelan' mentah-mentah data baru yang telah diserahkan oleh mantan anggota Timwas Century DPR RI Akbar Faizal. Namun, datan akan dikaji dan ditelaah terlbih dahulu oleh Komisi yang dipimpin Abraham Samad itu.

"Tentu diklarifkasi dulu. Apakah KPK sudah punya atau tidak. Kedua, berkaitan dengan apa data yang diberikan itu," ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Sabtu (1/6/2013).

Namun, KPK tetap mengapresiasi langkah penyerahan data yang dikabarkan soal rekayasa penetapan Bank Century sebagai Bank berdampak sistemik. Dalam proses penyidikan kasus tersebut, setidaknya data tersebut dinilai dapat membantu KPK.

"Tentu sangat berguna untuk menelusri lebih jauh untuk penanganan kasus Century," imbuh Johan tanpa merinci data terkait apa yang telah diberikan Timwas Century.

Sebelumnya, mantan anggota Timwas Century Akbar Faizal menyerahkan data terbaru soal Century. Ia ditemani dengan mantan koleganya Bambang Soesatyo dan Lili Wahid. Akbar klaim data tersebut akan membantu KPK untuk menuntaskan kasus yang empat tahun disidik ini.

"Saya optimis 2014, KPK bisa menuntaskan kasus Century," ujar Akbar usai menyerahkan data. [ton]

Sabtu, 06 Oktober 2012

Bima Arya: Perseteruan KPK-Polri Sudah Buruk


Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menilai perseteruan KPK dan Polri sudah sangat buruk yang terakhir tercermin dari adanya usaha sejumlah anggota polisi untuk menjemput paksa penyidik KPK.

"Hubungan KPK dan Polri sudah sudah memasuki level akut," kata Bima Arya usai diskusi "Polemik: Korupsi Karena Kursi" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lain pada diskusi ini adalah Sekretaris Kabinet Dipo Alam, aktivis Indonesia Corruption Watch, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit.

Bima mengkhawatirkan perseteruan ini dimanfaatkan sejumlah oknum yang memiliki kepentingan terselubung dalam pemberantasan korupsi yang akhirnya mengendalikan salah satu lembaga ini.

"Jangan sampai ada oknum kotor yang mengendalikan institusi lembaga penegakan korupsi. Presiden harus cepat bertindak mengatasi situasi buruk ini," katanya.

Bima Arya juga meminta DPR-RI segera memanggil Kapolri untuk menjelaskan kedatangan sejumlah anggota provost dari Mabes Polri dan Polda Bengkulu ke kantor KPK Jumat malam tadi yang kemudian menjemput paksa seorang penyidik KPK.

Apalagi, kata Bima, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengaku tidak mengetahui kedatangan sejumlah anggota provost Polri ke kantor KPK untuk menjemput paksa penyidik KPK itu.

"Kalau Kapolri menyatakan seperti itu, ini ada yang gawat," kata Bima Arya.

Menurut dia, hubungan buruk antara KPK dan Polri ini harus segera diakhiri dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan komitmen sama untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Dia khawatir jika tidak ada penjelasan resmi dari Kapolri, maka jemput paksa penyidik KPK ini sebagai tindakan benar.

(R024/N001) 
Editor: Jafar M Sidik

Rabu, 19 September 2012

Samad: Penarikan Penyidik KPK Menyedihkan



Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengeluhkan penarikan 20 penyidik yang tengah bertugas di KPK oleh institusi asal, yakni Kepolisian RI. Menurut Abraham, penarikan itu akan sangat mengganggu penanganan puluhan kasus di KPK termasuk bail out Bank Century.
"Ada peristiwa yang cukup menyedihkan bagi kita dengan adanya penarikan-penarikan (penyidik). Terus terang menghambat kasus-kasus di KPK," kata Abraham, ketika rapat dengan Tim Pengawas Bank Century di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 19/9/2012 ).
Pimpinan KPK dipanggil untuk dimintai penjelasan perkembangan penanganan kasus Bank Century yang masih dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan keterangan apa yang dia tahu tentang bail out itu.
Abraham mengatakan, satu penyidik di KPK bisa menangani tiga kasus. Bahkan, ada penyidik yang memegang sampai 11 kasus sekaligus. Jika ditarik, kata dia, otomatis penanganan 11 kasus itu berjalan tertatih-tatih.
"Ini problem terberat bagi KPK. Ada berapa puluh kasus yang on going akan tersendat, termasuk didalamnya Century," kata Abraham.
Abraham mengapresiasi pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang akan mengganti penyidik yang ditarik dengan penyidik terbaik. Namun, kata dia, penggantian itu tidak dapat menyelesaikan masalah seperti membalikkan telapak tangan lantaran penyidik baru itu tidak mungkin dapat memegang kasus yang tengah ditangani.
"Karena itu, kita harapkan dukungan Dewan," pungkas mantan aktivis dan pengacara itu.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat meminta kepada para anggota Timwas yang menduduki Komisi III untuk membicarakan masalah itu, termasuk apakah dimungkinkan KPK merekrutpenyidik independen.
Setidaknya, ada sejumlah politisi Komisi III yang berada di Timwas Century seperti Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, serta anggota Komisi III Ahmad Yani dan Bambang Soesatyo.

Senin, 06 Agustus 2012

Romli: MoU Lemahkan UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai, permasalahan utama polemik "perebutan" kewenangan penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ada pada nota kesepahaman (MoU) antar tiga institusi penegak hukum.
"Masalahnya justru MoU itu melemahkan Undang-Undang KPK (Nomor 30/2002 )," kata Romli seusai dimintai pandangan oleh Polri di Divisi Hukum di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012).
Selain Romli, Polri juga meminta pandangan pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman dan dua pengacara tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yakni Hotma Sitompul dan Juniver Girsang.
Romli menjelaskan, dalam MoU itu juga diatur mengenai supervisi antar penegak hukum. Padahal, di dalam Pasal 6 b dan Pasal 8 ayat 1,2,3, dan 4 UU KPK sudah diatur mengenai supervisi. Pasal 8 ayat 1 disebutkan "dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik."
Ayat 2 dinyatakan, "KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan." Adapun Ayat 3, "Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara serta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK."
Menurut Romli, jika mengacu pasal itu maka KPK seharusnya lebih berwenang dalam melakukan supervisi. "Dengan MoU itu malah supervisinya hilang. Jadi selevel lah (dengan Kepolisian dan Kejaksaan)," kata dia.
Selain itu, tambah Romli, di MoU ada pengaturan pengendalian bersama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tidak diatur dalam UU KPK. Masalah lain, lanjut dia, di MoU diatur batas waktu penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara paling lama 3 bulan. Adapun di UU KPK hanya 14 hari.
Permasalahan saat ini, tambah Romli, bukan lebih tinggi mana kedudukannya antara MoU dengan UU KPK. Permasalahannya, MoU itu ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad. MoU juga ditandatangani oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Dengan demikian, kata dia, KPK tidak bisa mengabaikan MoU. Pertaruhannya adalah integritas pimpinan KPK. "KPK kan lembaga superbody. Pimpinan harus berintegritas, akuntabilitas. Kalau dia bilang MoU enggak berlaku buat saya, integritas dia dimana? Kalau dicabut MoU itu, loh dia waktu tandatangan baca apa enggak? Ini persoalan serius. Makanya siapa yang nyusun MoU itu kok jadi begini," ucap Romli.
Jika melihat dari sisi hukum, lanjut dia, MoU itu sama dengan perjanjian. "Perjanjian itu sama mengikatnya seperti Undang-Undang. Kalau seseorang tidak melaksanakan suatu perjanjian salah satu di pasal itu, berarti dia wanprestasti melanggar UU. Jadi solusinya duduk bersama lagi membahas kembali MoU yang diselaraskan dengan UU KPK," pungkas Romli.
Editor :
Heru Margianto

'Rebutan' Kewenangan KPK-Polri Tak Patut ke MK

KUPANG, KOMPAS.com -- Sikap kepolisian yang tidak mau menyerahkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Korlantas ke KPK, tidak patut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Alasannya, Undang-Undang KPK sebagai undang-undang khusus tentang penanganan korupsi sudah jelas mengatur prime authority yang diberikan kepada KPK untuk menangani kasus korupsi, dan dengan demikian harus dipatuhi kepolisian dan kejaksaan.
Demikian pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Undana Kupang, Bernard L Tanya kepada Kompas di Kupang, Senin (6/8/2012). Pandangannya itu terkait pernyataan Yusril Isha Mahendra yang menyebutkan "rebutan" penanganan kasus tersebut antara Polri dan KPK sebagai sengketa kewenangan hukum lembaga negara.
"Saya mengutip pernyataan Yusril Isha Mahendra itu dari running text di televisi. Itu pernyataan konyol. Yang sebenarnya terjadi justru Polri dengan sengaja melawan perintah UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Karenanya pihak kepolisian patut dituduh menghalangi keadilan atau obstruction of justice hingga pelakuknya dapat diadili dengan ketentuan UU Tipikor," tuturnya.
Bernard berpendapat, usul untuk membawa sengketa penanganan kasus tersebut ke MK merupakan tindakan yang mengada-ada karena bisa dilihat sebagai dukungan atau pembenaran terhadap pelanggaran hukum, dalam hal ini UU KPK, yang dilakukan kepolisian. Yang terjadi bukan sengketa kewenangan lembaga negara, melainkan sikap mengotot Polri melanggar UU KPK.
"Bangsa ini sangat dirugikan jika institusi kepolisian dikorbankan hanya demi menyembunyikan kebusukan oknum-oknum tertentu," katanya.
Editor :
Nasru Alam Aziz