Tampilkan postingan dengan label POLRI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLRI. Tampilkan semua postingan

Kamis, 07 April 2016

Puji Tuhan, Keberadaan Babinkantibmas POLRI Sangat Membantu Desa

Nick Doren - Lewoloba

Kebijakan POLRI untuk menempatkan personilnya di Desa sungguh membawa dampak yang baik terhadap kondisi Trantib di Desa. Kebijakan ini semakin mendekatkan Polisi dengan masyarakat. Personil kepolisian yang ditempatkan di Desa adalah personil yang berasal dari daerah setempat, yang notabene telah mengenal lingkungan dan masyarakat setempat. Personil yang berkepribadian baik, profesional dan bersikap inklusif turut membentuk image kepolisian yang baik di tengah masyarakat. Memang ada beberapa personil kepolisian di lingkungan Polres Flores Timur yang dipandang kurang beretika oleh masyarakat, misalnya terlibat dalam perjudian dan miras, tetapi hal ini tidak memperburuk image kepolisian secara keseluruhan.

Kecamatan Ile Mandiri patut bersyukur karena mendapatkan jatah 1 (satu) personil POLRI per Desa. Padahal jika dilihat di kecamatan lain, rata-rata satu personil POLRI menjadi Babin untuk bebetapa Desa. Sejauh pengamatan masyarakat di wilayah Kecamatan Ile Mandiri, personil kepolisian yang ditempatkan di Desa adalah personil yang berkualitas dan handal. Misalnya, dalam beberapa kasus di Desa Lewoloba, Briptu Ansil Letor terlebih dahulu mengedepankan mediasi dan pendekatan kekeluargaan terhadap oknum-oknum bermasalah di Desa. Terhadap pelanggaran pidana berat tentu saja hal ini tidak dapat ditolerir atau hanya diselesaikan pada tingkat pendekatan kekeluargaan saja. Salah satu kasus yang ditandatangani adalah tersendatnya kredit program dana guliran Gerbang Emas. Briptu Ansil Letor bersama beberapa Perangkat Desa mendekati masyarakat, mengkomunikasikan masalah yang dialami dan memberikan solusi praktis atas masalah tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh Briptu Ansil memberikan image yang baik bagi Kepolisian. Masyarakat tetap berharap agar POLRI tetap mempertahankan kualitas pelayanannya dan semakin mendekatkan diri dengan masyarakat.

Sabtu, 06 Oktober 2012

Bima Arya: Perseteruan KPK-Polri Sudah Buruk


Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menilai perseteruan KPK dan Polri sudah sangat buruk yang terakhir tercermin dari adanya usaha sejumlah anggota polisi untuk menjemput paksa penyidik KPK.

"Hubungan KPK dan Polri sudah sudah memasuki level akut," kata Bima Arya usai diskusi "Polemik: Korupsi Karena Kursi" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lain pada diskusi ini adalah Sekretaris Kabinet Dipo Alam, aktivis Indonesia Corruption Watch, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit.

Bima mengkhawatirkan perseteruan ini dimanfaatkan sejumlah oknum yang memiliki kepentingan terselubung dalam pemberantasan korupsi yang akhirnya mengendalikan salah satu lembaga ini.

"Jangan sampai ada oknum kotor yang mengendalikan institusi lembaga penegakan korupsi. Presiden harus cepat bertindak mengatasi situasi buruk ini," katanya.

Bima Arya juga meminta DPR-RI segera memanggil Kapolri untuk menjelaskan kedatangan sejumlah anggota provost dari Mabes Polri dan Polda Bengkulu ke kantor KPK Jumat malam tadi yang kemudian menjemput paksa seorang penyidik KPK.

Apalagi, kata Bima, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengaku tidak mengetahui kedatangan sejumlah anggota provost Polri ke kantor KPK untuk menjemput paksa penyidik KPK itu.

"Kalau Kapolri menyatakan seperti itu, ini ada yang gawat," kata Bima Arya.

Menurut dia, hubungan buruk antara KPK dan Polri ini harus segera diakhiri dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan komitmen sama untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Dia khawatir jika tidak ada penjelasan resmi dari Kapolri, maka jemput paksa penyidik KPK ini sebagai tindakan benar.

(R024/N001) 
Editor: Jafar M Sidik

Rabu, 19 September 2012

Samad: Penarikan Penyidik KPK Menyedihkan



Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengeluhkan penarikan 20 penyidik yang tengah bertugas di KPK oleh institusi asal, yakni Kepolisian RI. Menurut Abraham, penarikan itu akan sangat mengganggu penanganan puluhan kasus di KPK termasuk bail out Bank Century.
"Ada peristiwa yang cukup menyedihkan bagi kita dengan adanya penarikan-penarikan (penyidik). Terus terang menghambat kasus-kasus di KPK," kata Abraham, ketika rapat dengan Tim Pengawas Bank Century di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 19/9/2012 ).
Pimpinan KPK dipanggil untuk dimintai penjelasan perkembangan penanganan kasus Bank Century yang masih dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan keterangan apa yang dia tahu tentang bail out itu.
Abraham mengatakan, satu penyidik di KPK bisa menangani tiga kasus. Bahkan, ada penyidik yang memegang sampai 11 kasus sekaligus. Jika ditarik, kata dia, otomatis penanganan 11 kasus itu berjalan tertatih-tatih.
"Ini problem terberat bagi KPK. Ada berapa puluh kasus yang on going akan tersendat, termasuk didalamnya Century," kata Abraham.
Abraham mengapresiasi pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang akan mengganti penyidik yang ditarik dengan penyidik terbaik. Namun, kata dia, penggantian itu tidak dapat menyelesaikan masalah seperti membalikkan telapak tangan lantaran penyidik baru itu tidak mungkin dapat memegang kasus yang tengah ditangani.
"Karena itu, kita harapkan dukungan Dewan," pungkas mantan aktivis dan pengacara itu.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat meminta kepada para anggota Timwas yang menduduki Komisi III untuk membicarakan masalah itu, termasuk apakah dimungkinkan KPK merekrutpenyidik independen.
Setidaknya, ada sejumlah politisi Komisi III yang berada di Timwas Century seperti Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, serta anggota Komisi III Ahmad Yani dan Bambang Soesatyo.

Senin, 06 Agustus 2012

Romli: MoU Lemahkan UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai, permasalahan utama polemik "perebutan" kewenangan penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ada pada nota kesepahaman (MoU) antar tiga institusi penegak hukum.
"Masalahnya justru MoU itu melemahkan Undang-Undang KPK (Nomor 30/2002 )," kata Romli seusai dimintai pandangan oleh Polri di Divisi Hukum di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012).
Selain Romli, Polri juga meminta pandangan pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman dan dua pengacara tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yakni Hotma Sitompul dan Juniver Girsang.
Romli menjelaskan, dalam MoU itu juga diatur mengenai supervisi antar penegak hukum. Padahal, di dalam Pasal 6 b dan Pasal 8 ayat 1,2,3, dan 4 UU KPK sudah diatur mengenai supervisi. Pasal 8 ayat 1 disebutkan "dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik."
Ayat 2 dinyatakan, "KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan." Adapun Ayat 3, "Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara serta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK."
Menurut Romli, jika mengacu pasal itu maka KPK seharusnya lebih berwenang dalam melakukan supervisi. "Dengan MoU itu malah supervisinya hilang. Jadi selevel lah (dengan Kepolisian dan Kejaksaan)," kata dia.
Selain itu, tambah Romli, di MoU ada pengaturan pengendalian bersama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tidak diatur dalam UU KPK. Masalah lain, lanjut dia, di MoU diatur batas waktu penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara paling lama 3 bulan. Adapun di UU KPK hanya 14 hari.
Permasalahan saat ini, tambah Romli, bukan lebih tinggi mana kedudukannya antara MoU dengan UU KPK. Permasalahannya, MoU itu ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad. MoU juga ditandatangani oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Dengan demikian, kata dia, KPK tidak bisa mengabaikan MoU. Pertaruhannya adalah integritas pimpinan KPK. "KPK kan lembaga superbody. Pimpinan harus berintegritas, akuntabilitas. Kalau dia bilang MoU enggak berlaku buat saya, integritas dia dimana? Kalau dicabut MoU itu, loh dia waktu tandatangan baca apa enggak? Ini persoalan serius. Makanya siapa yang nyusun MoU itu kok jadi begini," ucap Romli.
Jika melihat dari sisi hukum, lanjut dia, MoU itu sama dengan perjanjian. "Perjanjian itu sama mengikatnya seperti Undang-Undang. Kalau seseorang tidak melaksanakan suatu perjanjian salah satu di pasal itu, berarti dia wanprestasti melanggar UU. Jadi solusinya duduk bersama lagi membahas kembali MoU yang diselaraskan dengan UU KPK," pungkas Romli.
Editor :
Heru Margianto

'Rebutan' Kewenangan KPK-Polri Tak Patut ke MK

KUPANG, KOMPAS.com -- Sikap kepolisian yang tidak mau menyerahkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Korlantas ke KPK, tidak patut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Alasannya, Undang-Undang KPK sebagai undang-undang khusus tentang penanganan korupsi sudah jelas mengatur prime authority yang diberikan kepada KPK untuk menangani kasus korupsi, dan dengan demikian harus dipatuhi kepolisian dan kejaksaan.
Demikian pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Undana Kupang, Bernard L Tanya kepada Kompas di Kupang, Senin (6/8/2012). Pandangannya itu terkait pernyataan Yusril Isha Mahendra yang menyebutkan "rebutan" penanganan kasus tersebut antara Polri dan KPK sebagai sengketa kewenangan hukum lembaga negara.
"Saya mengutip pernyataan Yusril Isha Mahendra itu dari running text di televisi. Itu pernyataan konyol. Yang sebenarnya terjadi justru Polri dengan sengaja melawan perintah UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Karenanya pihak kepolisian patut dituduh menghalangi keadilan atau obstruction of justice hingga pelakuknya dapat diadili dengan ketentuan UU Tipikor," tuturnya.
Bernard berpendapat, usul untuk membawa sengketa penanganan kasus tersebut ke MK merupakan tindakan yang mengada-ada karena bisa dilihat sebagai dukungan atau pembenaran terhadap pelanggaran hukum, dalam hal ini UU KPK, yang dilakukan kepolisian. Yang terjadi bukan sengketa kewenangan lembaga negara, melainkan sikap mengotot Polri melanggar UU KPK.
"Bangsa ini sangat dirugikan jika institusi kepolisian dikorbankan hanya demi menyembunyikan kebusukan oknum-oknum tertentu," katanya.
Editor :
Nasru Alam Aziz