Selasa, 14 Agustus 2012

Testimoni Hakim tentang Dunia Peradilan: Wani Piro?

Jakarta Harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya karena faktor banyaknya mafia hukum. Hal ini diakui oleh hakim Pengadilan Agama Kota Baru, Kalimantan Selatan, Achmad Fauzi.

"Memang tidak semua penegak hukum (bermain), tapi tidak bisa dipungkiri itu memang masih ada," kata Fauzi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (9/8/2012).

Kegundahan hati Fauzi dituangkan dalam sebuah buku berjudul 'Pergulatan Hukum di Negeri Wani Piro'. Meski sebagai hakim, dia tidak risih mengakui jika di institusinya masih ada jual beli perkara.

"Ini sebagai otokritik bagi lembaga peradilan sebab selama ini banyak yang risih dengan dirinya sendiri," papar Fauzi.

Buku terbitan Leutikaprio yang berpusat di Yogyakarta ini, memiliki tebal 145 halaman dan berisi kumpulan artikel Fauzi yang terserak di berbagai media massa. Kemudian dikumpulkan berdasarkan tema yang senada hingga akhirnya menghasilkan tiga pokok pembahasan.

Bab I buku tersebut menyoroti problem pemberantasan korupsi. Bab II menelaah ekspektasi publik terhadap integritas dan kualitas hakim yang membumbung tinggi. Bab III menyajikan berbagai problematika hukum keluarga dan aspek hukum lainnya. Termasuk skeptisisme pelaku ekonomi terhadap kapabilitas hakim agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Buku ini telah diluncurkan di internal lembaga peradilan agama dalam rangka memperingati 130 tahun hari jadi Pengadilan Agama beberapa waktu lalu.

"Saat bicara permasalahan perkara di pengadilan, maka orang akan berpikir, wani piro?" ujar Fauzi.
"Kosakata wani piro itu untuk menggambarkan takaran harga diri hukum juga autokritik terhadap penegak hukum supaya introspeksi sebelum dikoreksi oleh publik," tandas Fauzi.
'Wani Piro' atau yang berarti 'Berani Bayar Berapa' selama ini menjadi sindiran di kalangan penegak hukum. Belakangan juga menjadi tagline iklan rokok yang wira-wiri tayang di televisi.


(asp/nrl)

Pemerintah Daerah Diminta Tak "Sandera" Tunjangan Guru

Bekasi, FloresNews.com - Pemerintah pusat kembali melontarkan sindiran untuk pemerintah daerah. Kali ini mengenai dana Tunjangan Profesi Guru (TPG). Daerah diminta untuk segera menyalurkan tunjangan itu kepada guru yang berhak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, anggaran untuk TPG telah disalurkan ke daerah sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda penyalurannya."Kami sudah salurkan ke daerah, tolong agar segera disampaikan pada yang berhak," kata Nuh, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat

Nuh menjelaskan, dana TPG untuk dua triwulan telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah, yakni pada Maret dan Juni 2012 lalu. Bahkan, untuk triwulan ketiga, Kemdikbud akan mulai menyalurkannya pada September mendatang. Akan tetapi, eksekusi di daerah sering macet dan telat sampai ke tangan guru."Ini sudah di triwulan ketiga. Jadi dua triwulan yang lalu agar segera disampaikan pada guru penerima," ujar Nuh.

Telatnya pencairan TPG terjadi hampir di semua daerah. Hal ini membuat guru-guru menjerit dan mengeluh pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG). Beban terus diberikan, sementara tunjangannya belum sampai ke tangan penerima.Terkait macetnya penyaluran tunjangan profesi guru di daerah, Ibu Negara Ani Yudhoyono bahkan langsung mengirimkan pesan singkat kepada Mendikbud M Nuh.

Nuh mengungkapkan, isi SMS dari Ibu Negara itu merupakan pesan terusan (forward) dari seorang guru di Nusa Tenggara Barat. Kepada Ani, pengirim yang namanya tidak diketahui itu mengeluhkan macetnya penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama dua triwulan ini."Selamat pagi Bunda Ani, saya guru di NTB. Saya sangat menghargai bagaimana Pak SBY memperlakukan guru. Tapi sampai saat ini, kami guru di pedalaman dan perbatasan belum menerima TPG. Ini bukan laporan, tapi keluhan kami sebagai perempuan," ujar Nuh membacakan isi pesan singkat itu.(kps

Jumat, 10 Agustus 2012

Obama Dukung Seorang Muslim Asisten Hillary


WASHINGTON, KOMPAS.com — Presiden AS, Barack Obama, memberikan sambutan pribadi yang hangat kepada pembantu dekat Hillary Clinton, yaitu Huma Abedin, seorang perempuan Muslim Amerika yang oleh sejumlah orang konservatif dari Partai Republik dikatakan punya hubungan dengan Ikhwanul Muslimin.

Obama menggunakan kesempatan buka puasa bersama di Gedung Putih, Jumat (10/8/2012), untuk menyampaikan pujian kepada Abedin yang disebutnya sebagai "teman baiknya" dalam sebuah pernyataan yang sangat terbuka. Obama pun memberikan dukungan yang kuat kepada Abedin.

Obama mengatakan, Abedin, yang sudah bersama Hillary ketika masih di Gedung Putih, Senat, dalam kampanye melawan Obama dalam pertarungan calon presiden Partai Demolrat, dan dalam perjalanan keliling dunia di Departemen Luar Negeri, telah bekerja tanpa lelah untuk mewakili Amerika Serikat. Hillary, kini diplomat top Obama, telah mengandalkan keahlian Abedin dan "demikian jugalah saya", tambah Obama.

"Rakyat Amerika berutang rasa syukur kepadanya karena Huma seorang patriot Amerika, dan contoh dari apa yang kita butuhkan di negeri ini, punya jiwa melayani dengan kesopanannya, semangat kasih, dan kemurahan hatinya. Jadi, atas nama semua rakyat Amerika, kami berterima kasih banyak," kata Obama kepada Abedin pada jamuan buka puasa, di Ruang Makan Kenegaraan Gedung Putih.

Abedin telah menjadi sasaran sekelompok kecil anggota parlemen Partai Republik, termasuk mantan calon presiden Michele Bachmann yang menduga bahwa Huma merupakan bagian dari konspirasi Ikhwanul Muslimin untuk memengaruhi kebijakan luar negeri AS.

Namun, Abedin telah meraih dukungan bipartisan. Senator Partai Republik John McCain berbicara keras dalam membelanya dengan mengatakan, Abedin seorang pegawai negeri yang setia, penuh "kesopanan, kehangatan, dan rasa humor yang baik."

Abedin lahir di Kalamazoo, Michigan, tahun 1976, tetapi pindah bersama keluarganya ke Arab Saudi saat ia berusia dua tahun. Ayahnya lahir di India pada masa Inggris dan ibunya seorang Pakistan.

"Secara sederhana, Huma mewakili apa yang terbaik tentang Amerika: putri seorang imigran yang telah meraih level tertinggi dalam pemerintah kita atas dasar prestasi besarnya sendiri," kata McCain.

Sejumlah anggota Kongres, termasuk Bachmann yang merupakan anggota Kongres Minnesota, menulis surat kepada wakil inspektur jenderal Departemen Luar Negeri yang menyatakan ada dugaan tentang konspirasi dan menuntut penyelidikan terkait keberadaan Abedin. Perempuan itu mendapat sorotan tahun lalu ketika suaminya, anggota kongres New York, Anthony Weiner, mengundurkan diri setelah mengirim sejumlah pesan dan foto-foto cabul secara online dari telepon genggamnya dan kemudian berbohong tentang hal itu.

Ikhwanul Muslimin adalah gerakan politik Islam yang didirikan di Mesir tahun 1928 dan merupakan lawan gigih dari beberapa pemerintah Timur Tengah yang menikmati dukungan AS, terutama Israel, dan mantan rezim-rezim sekuler di Mesir dan Tunisia.

Sumber :
AFP
Editor :
Egidius Patnistik

Senin, 06 Agustus 2012

Romli: MoU Lemahkan UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai, permasalahan utama polemik "perebutan" kewenangan penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ada pada nota kesepahaman (MoU) antar tiga institusi penegak hukum.
"Masalahnya justru MoU itu melemahkan Undang-Undang KPK (Nomor 30/2002 )," kata Romli seusai dimintai pandangan oleh Polri di Divisi Hukum di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012).
Selain Romli, Polri juga meminta pandangan pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman dan dua pengacara tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yakni Hotma Sitompul dan Juniver Girsang.
Romli menjelaskan, dalam MoU itu juga diatur mengenai supervisi antar penegak hukum. Padahal, di dalam Pasal 6 b dan Pasal 8 ayat 1,2,3, dan 4 UU KPK sudah diatur mengenai supervisi. Pasal 8 ayat 1 disebutkan "dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik."
Ayat 2 dinyatakan, "KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan." Adapun Ayat 3, "Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara serta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK."
Menurut Romli, jika mengacu pasal itu maka KPK seharusnya lebih berwenang dalam melakukan supervisi. "Dengan MoU itu malah supervisinya hilang. Jadi selevel lah (dengan Kepolisian dan Kejaksaan)," kata dia.
Selain itu, tambah Romli, di MoU ada pengaturan pengendalian bersama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tidak diatur dalam UU KPK. Masalah lain, lanjut dia, di MoU diatur batas waktu penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara paling lama 3 bulan. Adapun di UU KPK hanya 14 hari.
Permasalahan saat ini, tambah Romli, bukan lebih tinggi mana kedudukannya antara MoU dengan UU KPK. Permasalahannya, MoU itu ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad. MoU juga ditandatangani oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Dengan demikian, kata dia, KPK tidak bisa mengabaikan MoU. Pertaruhannya adalah integritas pimpinan KPK. "KPK kan lembaga superbody. Pimpinan harus berintegritas, akuntabilitas. Kalau dia bilang MoU enggak berlaku buat saya, integritas dia dimana? Kalau dicabut MoU itu, loh dia waktu tandatangan baca apa enggak? Ini persoalan serius. Makanya siapa yang nyusun MoU itu kok jadi begini," ucap Romli.
Jika melihat dari sisi hukum, lanjut dia, MoU itu sama dengan perjanjian. "Perjanjian itu sama mengikatnya seperti Undang-Undang. Kalau seseorang tidak melaksanakan suatu perjanjian salah satu di pasal itu, berarti dia wanprestasti melanggar UU. Jadi solusinya duduk bersama lagi membahas kembali MoU yang diselaraskan dengan UU KPK," pungkas Romli.
Editor :
Heru Margianto