Sabtu, 06 Oktober 2012

Bima Arya: Perseteruan KPK-Polri Sudah Buruk


Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menilai perseteruan KPK dan Polri sudah sangat buruk yang terakhir tercermin dari adanya usaha sejumlah anggota polisi untuk menjemput paksa penyidik KPK.

"Hubungan KPK dan Polri sudah sudah memasuki level akut," kata Bima Arya usai diskusi "Polemik: Korupsi Karena Kursi" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lain pada diskusi ini adalah Sekretaris Kabinet Dipo Alam, aktivis Indonesia Corruption Watch, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit.

Bima mengkhawatirkan perseteruan ini dimanfaatkan sejumlah oknum yang memiliki kepentingan terselubung dalam pemberantasan korupsi yang akhirnya mengendalikan salah satu lembaga ini.

"Jangan sampai ada oknum kotor yang mengendalikan institusi lembaga penegakan korupsi. Presiden harus cepat bertindak mengatasi situasi buruk ini," katanya.

Bima Arya juga meminta DPR-RI segera memanggil Kapolri untuk menjelaskan kedatangan sejumlah anggota provost dari Mabes Polri dan Polda Bengkulu ke kantor KPK Jumat malam tadi yang kemudian menjemput paksa seorang penyidik KPK.

Apalagi, kata Bima, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengaku tidak mengetahui kedatangan sejumlah anggota provost Polri ke kantor KPK untuk menjemput paksa penyidik KPK itu.

"Kalau Kapolri menyatakan seperti itu, ini ada yang gawat," kata Bima Arya.

Menurut dia, hubungan buruk antara KPK dan Polri ini harus segera diakhiri dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan komitmen sama untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Dia khawatir jika tidak ada penjelasan resmi dari Kapolri, maka jemput paksa penyidik KPK ini sebagai tindakan benar.

(R024/N001) 
Editor: Jafar M Sidik

Selasa, 02 Oktober 2012


KUPANG--MICOM: Bantuan tambahan satu peleton Brimob dari Maumere, Sikka, Selasa (2/10), tiba di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menjaga keamanan di daerah itu, menyusul perang tanding antarwarga dua desa memperebutkan tanah ulayat Selasa dini hari. 

"Personel Polisi maupun TNI sudah berada di Adonara dan bantuan tambahan Brimob dari Maumere baru saja tiba di Adonara," kata Wakil Bupati Flores Timur Valen Tukan, Selasa (2/10) malam melalui telepon genggam terkait bantuan keamanan. 

Menurut dia, bantuan tambahan personel dari kabupaten tetangga ini untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balas dendam dari warga Desa Lewobunga. 

"Saya masih berada di Waiwerang bersama Waka Polres dan Dandim Larantuka. Situasi memang tenang tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi kekacauan sehingga kami melakukan antisipasi dengan meminta bantuan tambahan personel keamanan," katanya. 

Dia mengatakan, sejak pagi hingga malam ini, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan masyarakat di beberapa titik. Pertemuan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. 

Kekerasan justeru akan menyusahkan warga karena tidak bisa melakukan aktivitas dan nadi perekonomian otomatis tidak bergerak karena orang takut keluar rumah, katanya. 

Dalam aksi penyerangan yang dilakukan pada Selasa dini hari itu, dua orang terkena panah dan saat ini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Larantuka. 

Dua korban yang terkena anak panah itu adalah warga dusun Riang Bunga yakni Dominikus Nuho dan Hendrikus Asan. Satu orang korban dilaporkan terkena panah pada bagian dagu dan seorang lainnya terkena panah pada bagian pinggang dan pana masih tertancap di badan saat dilarikan ke RSUD Larantuka. 

Dalam insiden itu juga, kata Wakil Bupati Flores Timur, dua rumah penduduk dibakar dan enam buah lumbung pangan milik warga dibakar.(Ant/OL-2) 

Minggu, 30 September 2012

Pilih Mana: Teken Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura atau Menjual Kedaulatan?

KESAN ogah-ogahan untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura memang sulit dibantah. Pasalnya, pihak Singapura sudah membuka diri untuk mengembalikan para pelaku korupsi, tetapi hingga kini belum ada respons yang konkret dari Indonesia. 

Kini bola berada di Komisi I DPR yang selama ini berkukuh menolak ratifikasi perjanjian ekstradisi lantaran keberatan dengan syarat yang diajukan Singapura. Perjanjian keamanan atau defense cooperation agreement (DCA) yang diajukan 'Negeri Singa' sebagai syarat untuk meratifikasi kesepakatan itu dianggap memberatkan Indonesia. 

Misalnya, ada poin yang menyatakan pihak ketiga diperbolehkan melakukan latihan perang di wilayah kedua negara. Perjanjian itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 2007 di Istana Tampak Siring, Bali. 

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai DPR tidak memiliki agenda yang jelas tentang pemulangan koruptor yang bersembunyi di luar negeri, terutama di Singapura. Menurut dia, Singapura harus dipaksa membuat dan menyetujui perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. 

Alasannya, sudah terlalu lama Singapura menjadi tempat pelarian koruptor dan penjahat kelas kakap Indonesia. "Caranya dengan memperkuat diplomasi dan posisi tawar Indonesia di mata Singapura," kata Hikmahanto, akhir pekan lalu. 
"Posisi tawar Indonesia cukup tinggi untuk mendorong Singapura meneken perjanjian ekstradisi. Secara ekonomi dan keamanan, negara kecil itu sangat bergantung pada Indonesia," paparnya. 

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menepis anggapan bahwa DPR tidak serius meratifikasi ekstradisi dengan Singapura. Dia berkilah, selama Singapura berkukuh mengajukan perjanjian keamanan sebagai paket kesepakatan ekstradisi, posisi DPR sangat jelas, yakni menolak menjual kedaulatan ke negara lain. Sebab, perjanjian itu sangat merugikan Indonesia.

Politikus PKS itu tidak mau Komisi I DPR disudutkan lantaran perjanjian yang hingga kini belum diratifikasi itu. Ia bahkan menyalahkan pemerintah yang dianggap gagal menekan Singapura melalui proses diplomasi. Meski begitu, ia optimistis Indonesia bakal memperoleh hasil signifikan selama proses diplomasi berlangsung. 

"Tidak lama lagi Menteri Luar Negeri Singapura akan berkunjung ke Indonesia. Kita berhasil menekan Singapura," tegasnya. 

Singapura kerap jadi pilihan para koruptor. Selain karena posisinya secara geografis sangat dekat, negara itu dianggap aman karena tak punya ikatan perjanjian ekstradisi. Beberapa warga Indonesia bermasalah yang kabur ke Singapura di antaranya Sjamsul Nursalim (merugikan negara Rp6,9 triliun dan US$96,7 juta dalam kasus Bank Dagang Negara Indonesia), Bambang Sutrisno (Bank Surya, Rp1,5 triliun), dan David Nusa Wijaya (Bank Sertivia, Rp1,26 triliun). Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan saksi kunci kasus suap cek pelawat Nunun Nurbaeti pun pernah singgah di negara itu selama pelarian. 

Diuntungkan
Anggota Komisi I DPR lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengutarakan pendapat senada. Ia menuding Singapura sebagai pihak yang mempersulit proses ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. 

Menurutnya, Singapura diuntungkan karena uang para koruptor dimanfaatkan di sana. "Kalau serius, kenapa perjanjian ekstradisi ditandemkan dengan perjanjian keamanan?" kata dia.
Agus pun mafhum jika selama ini KPK kesulitan mengejar buron di Singapura. Ke depan, ia berharap pemerintah mampu menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi. "Singapura lebih membutuhkan Indonesia kok. Itu yang harus dipakai sebagai senjata oleh pemerintah," tegasnya. 

Lebih lanjut Hikmahanto Juwana menilai perjanjian keamanan menjadi batu sandungan Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan ekstradisi dengan Singapura. Pasalnya, butir kesepakatan itu dianggap mengebiri kedaulatan RI. Singapura berkukuh menjadikan DCA sebagai syarat dalam perjanjian ekstradisi. Alhasil, hingga kini perjanjian yang sudah diteken tujuh tahun lalu itu urung diratifikasi DPR. 

Ia menegaskan, masalah kedaulatan menjadi hal terpenting daripada pemulangan koruptor. Meski begitu, ada celah yang dapat dilakukan pemerintah, yakni memperkuat diplomasi. "Pemerintah harus menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel syarat perjanjian internasional," kata dia. 

Ratifikasi secara tandem, menurutnya, tidaklah lazim. Bahkan, dalam perjanjian tidak ada pasal yang mengharuskan ratifikasi dilakukan secara tandem. Kalaupun ada, keinginan untuk meratifikasi secara tandem merupakan kesepakatan yang dibuat kedua negara.
Guru besar Universitas Indonesia itu menilai Singapura mengambil keuntungan dari kaburnya para perampok uang rakyat tersebut. Di sisi lain, negara itu memanfaatkan keinginan Indonesia menyeret koruptor yang melarikan diri ke negara kecil tersebut dengan mengajukan perjanjian keamanan sebagai syarat meratifikasi kesepakatan ekstradisi. 

Meski sulit, ia optimistis Singapura mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel. Alasannya, Singapura sedang gencar mencitrakan diri sebagai pusat finansial dunia yang bersih dari uang haram. Selain ekstradisi, Indonesia juga dapat menggunakan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance(MLA) antarpemerintah. Namun, MLA tidak dapat menyeret koruptor, tetapi hanya memberikan informasi soal keberadaan serta aset mereka di luar negeri. 

Jalur Formal
Mantan jaksa Chairul Imam mengatakan upaya pemulangan koruptor yang kabur ke luar negeri seperti Singapura sebetulnya bisa dilakukan melalui proses informal. Ia menilai alasan pemerintah selama ini yang mengaku sulit memulangkan koruptor karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura telah menjerumuskan Indonesia pada proses formal yang penyelesaiannya tidak jelas. 

Dalam pengalamannya selama menjadi jaksa, Chairul mampu memulangkan empat buron koruptor dari Singapura dan Hong Kong, salah satunya Lodi Djuanedi, Direktur Umum Bank Majapahit Jaya yang pada 1996 dipulangkan dari Hong Kong. 

"Sebetulnya ini bisa dilakukan melalui lobi pribadi antaralat negara yang ada di sana. Misalnya Singapura, kan pasti ada teman jaksa atau polisi yang kita kenal di sana. Di sinilah pentingnya aparat kita mampu membangun hubungan personel dengan rekan kerjanya di luar negeri. Terbukti berhasil kok," ujarnya. 

Menurut dia, lobi informal terbukti lebih efektif di tengah kebuntuan jalur formal, baik melalui kesepakatan ekstradisi maupun kesepakatan mutual legal assistance and criminal matters, terutama mengenai kesepakatan pembekuan aset koruptor agar kerugian negara bisa diganti. 

Dalam pengalamannya, Chairul bisa membekukan aset salah seorang koruptor di Singapura justru melalui lobi-lobi informal. Bahkan ia bercerita bagaimana aparat di sana sempat meminta pembagian jatah. "Kalau memang jalan ini yang harus ditempuh, ya mau bagaimana? Daripada uangnya hilang begitu saja, lebih baik kita lakukan. Intinya adalah hubungan baik dengan aparat yang ada di sana. Itu saja," jelasnya. (SW/P-3)

Sumber: Media Indonesia
Penulis: Rudi Policarpus

Kamis, 20 September 2012

Kemenangan Jokowi dan Sikap Legowo Fauzi Bowo



VIVAnews - Sebentar lagi Ibukota mempunyai gubernur baru. Meski Komisi Pemilihan Umum Daerah masih melakukan perhitungan, dari quick count sejumlah lembaga survei diketahui bahwa pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menang atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Semua hasil quick count itu diumumkan Kamis 20 September 2012. Jokowi menang secara meyakinkan.
Hitung cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia,misalnya, Jokowi menang dengan 53,81. Foke cuma meraih 46,19 persen.  Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesiajuga hampir sama. Jokowi meraih 53,68 dan Foke meraih 46,32 persen. Jaringan Suara Indonesia menemukan bahwa Jokowi meraih 53,26 persen dan Foke meraih 46,72 persen. Hasil quick count lembaga yang lain juga hampir sama.
Dalam hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jokowi menang di enam wilayah. Di wilayah Jakarta Barat, misalnya, pasangan ini mendulang 52,82 persen. Di Jakarta Pusat menang 51,26 persen. Di wilayah Jakarta Selatan mereka unggul dengan perolehan 53,15 persen, Jakarta Timur menang 52,75 persen, sedang wilayah Jakarta Utara mereka unggul jauh dengan perolehan  59,36 persen.
Satu-satunya wilayah di mana mereka kalah adalah Kepulauan Seribu. Di sana mereka hanya memperoleh 38,58 persen. Kepualau Seribu memang dikenal sebagai lumbung suaranya Fauzi Bowo. Di sana dia unggul jauh dengan perolehan 61,42. Hitung cepat itu dilakukan padal 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 122.272 suara.
Quick count ini memang bukan hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Komisi itu baru menetapkan pemenang Pemilukada ini dalam rapat pleno 3 Oktober 2012 mendatang. Siapa yang menang akan dilantik pada 7 Oktober 2012.
Meski hitung cepat sejumlah lembaga itu bukan hasil resmi, Fauzi Bowo sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi. Dalam siaran pers, yang digelar sesudah hitungan cepat mengunggulkan Jokowi, Foke menyampaikan bahwa kemenangan Jokowi merupakan amanah yang disampaikan warga Jakarta.
"Saya tentu sudah ucapkan selamat kepada pasangan nomor tiga. Agar amanah yang diberikan hendaknya dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik," kata Foke. (Video Ucapan Selamat Foke itu lihat di sini). Banyak kalangan yang respek dengan sikap Fauzi Bowo itu. Dia bahkan menelepon langsung Jokowi dan menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan itu.
Sudah diprediksi
Pasangan Jokowi dan Ahok unggul juga dalam putaran pertama Pemilukada ini. Itu sebabnya banyak yang memperkirakan bahwa pasangan ini akan menang di putaran kedua dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Hasil survei sejumlah lembaga juga menunjukkan bahwa pasangan ini unggul atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Ada yang selisihnya jauh dan ada juga yang selisihnya tipis. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), lembaga besutan Dr. Saiful Mujani, diketahui  bahwa ada kecenderungan warga Jakarta lebih memilih kandidat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. "Peluang Jokowi memang lebih besar," kata Direktur Eksekutif LSI Dr. Kuskridho Ambardi dalam perbincangan dengan VIVAnews.

LSI menggelar survei pada 2 sampai 7 September 2012 lalu dengan mewawancarai 399 responden dan margin of error hampir 5 persen. Sampel responden diambil di seluruh wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu.

Meski ada yang enggan memberi tahu siapa kandidat yang dipilih, para responden bersedia diwawancarai tentang profil dan berbagai hal lainnya. Hasilnya, LSI menemukan bahwa ada benang merah kedekatan dan kecenderungan antara si responden dengan Jokowi-Ahok.

Kesimpulan itu didapat dari menganalisa profil dan demografi responden. Misalnya, profil responden dari sisi kesejahteraan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan latar belakang yang lain. "Tapi itu upaya untuk menebak, prosentasenya kami tidak tahu. Berdasarkan profil dan demografinya, secara umum lebih mendekati Jokowi," kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif Komunikasi Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, kekecewaan warga pada Foke yang membuat Jokowi terpilih. Evaluasi kepada incumbent, kata dia, lebih kuat daripada urusan agama dan etnis. "Yang paling kuat menjelaskan adalah evaluasi kepemimpinan Foke," ujar Burhanudin.

Jokowi menjadi harapan baru, meski masyarakat tahu bahwa Jokowi belum tentu bisa menyelesaikan masalah.  Warga sudah kehabisan harapan dengan Foke.  Alasannya lainnya adalah karena beberapa simpatisan partai yang mendeklarasikan diri mendukung Foke-Nara ternyata lebih memilih pasangan Jokowi-Ahok. Misalnya saja, pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera sebagian memilih Jokowi-Ahok.

Selain itu, Burhanudin menilai bahwa penentu kemenangan Jokowi adalah lantaran sosoknya disenangi publik.  Jokowi yang bersahaja dan "ndeso" ini, kata Burhanudin, memikat hati masyarakat Jakarta. "Justru ke-"ndeso"-an Jokowi jadi kekuatan, apakah ke-ndeso-an itu by design atau accident, tapi tentu keluguan Jokowi bisa menarik hati pemilih," ujar dia.

Ahli Statistik Lembaga Survei Indonesia, Adam Kamil, berpendapat bahwa isu SARA pada saat masa kampanye lalu, tidak mempengaruhi pasangan Jokowi-Ahok. Isu SARA sebenarnya hanya menguatkan Foke-Nara. Tidak berpengaruh pada basis pendukung Jokowi. "Isu SARA itu hanya bisa menahan basis dukungan Foke, sehingga tidak drop," katanya. Mayoritas massa mengambang memilih Jokowi. Paling hanya 1 hingga 2 persen yang memilih Foke.

Pada pemilihan putaran kedua ini, tingkat partisipasi warga meningkatl bila dibandingan dengan putaran pertama. Data yang dilansir LSI menunjukkan bahwa kali ini tingkat partisipasi itu naik menjadi 67,34 persen dari sebelumnya 63 persen.

Menunggu janji Jokowi

Suasana kemenangan sudah sangat terasa di markas tim sukses Jakarta-Baru di Jalan Borobudur 22, Menteng, Jakarta Pusat. "Alhamdulilah. Selesai aman dan damai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, baik dari PDIP, relawan, seluruh tim sukses dan masyarakat yang memberikan dukungan," kata Jokowi.

Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya untuk menjalankan tugas di Jakarta. "Saya mengimbau warga Jakarta agar tetap jaga keamanan dan gesekan. Bersatu dan bersama-sama untuk memajukan Jakarta," katanya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa kemajuan Jakarta sekarang ini berkat kerja keras Gubernur Fauzi Bowo. Karena itu dia memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fauzi Bowo. "Beliau sudah berbuat banyak untuk DKI. Saya juga akan berdiskusi dengan beliau, karena kemampaun birokrasi dan lapangannya jauh lebih baik dari saya. Kami sudah teleponan dan akan diatur untuk bertemu," ujar Jokowi.

Soal program apa yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya, Jokowi belum mau bicara banyak. Dia hanya menyebutkan bahwa akan fokus menggarap masalah banjir dan macet. Untuk mengatasi banjir, dia menitikberatkan pada penyelesaian Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat. Pembebasan lahan segera dilakukan.

Strategi lain untuk mengatasi banjir, kata Jokowi, adalah melakukan pengerukkan di semua sungai-sungai kecil yang ada di wilayah Ibukota. Selain itu, drainase yang ada di kampung juga harus dikeruk dan dibersihkan. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi pendangkalan aliran air. 

Mengatasi persoalan kemacetan yang sudah kronis di Jakarta, Jokowi mengaku sudah punya strateginya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak jumlah armada busway. Rencananya, jalur busway yang padat akan diganti dengan railbus. Jokowi berjanji melanjutkan proyek Mass Rapid Transportation (MRT) yang sudah dicanangkan Fauzi Bowo. Dia mengatakan rencana pengoperasan MRT jangan hanya berhenti di wacana, namun harus segera dterapkan.

Burhanudin Muhtadi menegaskan bahwa jika Jokowi gagal  memenuhi janji-janjinya itu, maka dia akan menghadapi masalah yang sama dengan Foke. Pada permulaannya memang ada masa bulan madu. Warga senang dengan Jokowi. Tapi masa itu ada batasnya. "Jika mereka gagal. para pendukung itu yang pertama memprotes," kata Burhanudin.