Permohonan Maaf PT KAI Commuter Jabodetabek

Jakarta - Seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT KAI (Persero) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) menyampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya khususnya kepada para pengguna jasa KRL karena terganggunya kenyamanan dan kelancaran perjalanan KRL terutama untuk lintas Bogor sampai dengan Bojonggede akibat peristiwa alam longsor yang terjadi pada hari Rabu 21 November 2012 pukul 17:50 WIB, tepatnya pada KM 45 di lintas Bojonggede-Cilebut.

Akibat hal tersebut dan demi keamanan perjalanan KRL maka seluruh perjalanan KRL pada Lintas Bogor sampai dengan Bojong Gede tidak dioperasikan. Perjalanan KRL hanya dapat dioperasikan mulai dari Stasiun Bojonggede dan Stasiun Depok menuju Jakarta kota, Tanah Abang dan Jatinegara PP.

Dengan tertutupnya lintas Bogor s.d Bojonggede, maka seluruh loket Stasiun Bogor dan Cilebut tidak melayani penjualan karcis untuk sementara. Namun bagi penumpang pada kedua Stasiun tersebut yang menggunakan kartu Commet tetap dapat melakukan refund pada loket St Bogor dan St Cilebut sesuai harga tiket satu kali perjalanan.

Penjualan karcis dengan relasi tujuan Stasiun Bogor juga tidak dijual pada Stasiun lain. Bagi penumpang yang akan menuju Bojong Gede diperkenankan membeli tiket tujuan Stasiun Depok, namun tetap dapat melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Bojonggede.

Perbaikan atas peristiwa alam Longsor tersebut akan dilakukan sesegera mungkin agar kerusakan dapat teratasi dengan cepat dan KRL dapat Kembali beroperasi seperti biasa.

Hormat kami,

Direksi PT KAI (Persero)
dan
Direksi PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ)

Jokowi-Ahok Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali dikritik. Kali ini, kebiasaan Jokowi-Basuki melontarkan ide-ide di jalanan dianggap tergesa-gesa, minim kajian, dan berpotensi menimbulkan masalah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan bahwa kebiasaan melontarkan ide di jalanan seharusnya bisa diminimalkan oleh Jokowi-Basuki. Pasalnya, semua ide yang keluar harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dibahas bersama, agar terjadi sinkronisasi antara program yang sudah dan sedang dijalankan.

"Itu permasalahannya, Jokowi-Basuki sering melontarkan ide-ide di jalanan. Ketemu melontarkan ide, ketemu melontarkan ide, sehingga kesannya terasa sporadis," kata Selamat saat ditemui Kompas.comdi gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Menurut dia, pasangan gubernur saat ini seharusnya mau menyediakan waktu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama dengan DPRD dan dinas-dinas tertentu. Tujuannya adalah untuk memetakan permasalahan Ibu Kota guna memperoleh solusi terbaik.

"Karena hasil pembelajaran beliau keliling Jakarta setiap hari itu perlu diintegrasikan. Supaya solusinya berdasarkan kajian dan tidak hanya reaksional," ujarnya.

Selamat mengambil contoh pada program melanjutkan pembangunan monorel. Di satu sisi Jokowi-Basuki gembar-gembor akan membangun tiga jalur baru untuk monorel, hal itu kemudian memicu benturan karena di sisi lain DPRD DKI telah mengesahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kalau begitu RTRW yang baru diketuk harus kita revisi lagi. Soal rusun, lingkungan dan lainnya juga begitu, jangan lontarkan ide di jalanan, tapi bahas semuanya bersama dan tertulis," katanya.

Editor :

A. Wisnubrata