SBY Jadi Cawapres, Itu Pilihan Yang Logis Untuk Partai Demokrat

SBY dan Anas Dalam Sebuat Konferensi Pers

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrun, yang menyarankan agar Susilo Bambang Yudhoyono tampil lagi dalam bursa Capres/Cawapres untuk mempertahankan Partai Demokrat dari keterpurukan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Hal ini cukup berasalan karena merosotnya tingkat kepercayaan publik yang terhadap kinerja pemerintahan SBY selama dua periodenya menjabat sebagai Presiden. Beberapa Survei memberikan indikasi itu.

Menyimak pemberitaan media massa soal kasus-kasus korupsi yang melanda kader-kader Partai Demokrat, tentu ini sangat mempengaruhi tingkat elektabilitas partai. Masyarakat jenuh, dan pada akhirnya merasa marah dan jengkel atas setiap tindakan "pencurian" kekayaan negara melalui korupsi yang bertubi-tubi. Atas keterpurukan tersebut, mesin Partai Demokrat yang ada saat ini sangat kewalahan untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Partai Demokrat semakin identik dengan SBY. Di dalam internal Partai Demokrat saat ini, konflik antara Ketum (SBY) dan Sekjen sangat tidak mungkin terjadi, sehingga posisi SBY relatif aman jika dilihat dari ketegangan internal yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat. Terkait Capres yang sedang dikonvensikan, sebagaimana dikatakan Anas, para capres tersebut masih sulit diharapkan untuk mampu mendongkrak elektabilitas partai. Maka demi peningkatan elektabilitas partai dan kelangsungan program SBY di pemerintah, maka sebaiknya SBY maju sebagai Cawapres saja dalam bursa Capres / Cawapres mendatang; mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan kita tidak memperbolehkan seseorang untuk maju lagi sebagai capres setelah dua kali menjabat secara berturut-turut.

Wiranto-Hary Tanoe Berbeda Dengan Jokowi Ahok

Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menolak jika pengusungan dirinya sebagai bakal calon presiden dan Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mencontoh kesuksesan Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Wiranto mengatakan, kebetulan dirinya sama seperti Jokowi berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kebetulan juga, Hary Tanoe berasal dari etnis Tionghoa sama seperti Ahok.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (berbaju putih tengah) menyapa pendukungnya saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.

"Kalau kebetulan sama komposisinya sama Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, ya enggak apa-apa. Kebetulan saja," kata Wiranto seusai deklarasi bakal capres-cawapres Partai Hanura di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Wiranto menambahkan, pihaknya mengabaikan perbedaan. Ia juga mengklaim akan menyinkronkan berbagai latar belakang untuk menjawab keinginan masyarakat. Jika publik butuh pemimpin senior dan muda, pasangan tersebut jawabannya.

Jika publik butuh pemimpin yang tegas, sebagai mantan Panglima TNI, Wiranto memastikan dirinya tegas. Begitu pula jika butuh orang Jawa seperti terlihat dari berbagai survei.

"Perbedaan etnis kami persatukan. Kami berharap mudah-mudahan kami jadi model pengintegrasian perbedaan, agama, etnis, umur, generasi, profesi. Artinya, kalau sudah begini kami berdua tidak akan ragu-ragu mengajak yang lain untuk bersatu," papar Wiranto.

Seperti diketahui, Wiranto sudah dua kali maju dalam pilpres. Pada Pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Sementara pada Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK. Dalam kedua pilpres itu, Wiranto gagal.

Adapun Hary Tanoe baru bertama kali akan maju dalam pilpres. Dia baru bergabung dengan Hanura setelah pindah dari Partai Nasdem. Di Hanura, bos Grup MNC itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Ini Tantangan Konstruksi Pembangunan Deep Tunnel Jokowi

VIVAnews - Wakil Menteri Kementerian Umum Hermanto Dardak mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin membangun terowongan multiguna atau deep tunnel. Saran ini belajar dari penolakan Kementerian PU ketika mantan Gubernur Sutiyoso mengajukan ide yang sama.

"Intinya yang perlu dipertimbangkan adalah utilitas untuk bangunan di bawah tanah," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2013. Halangan pertama dari proyek penanggulangan banjir Jakarta yang harus diatasi adalah kemiringan tunnel yang tidak terlalu tajam. "Kalau kemiringannya tidak tajam pasti debit air yang mengalir tidak bisa banyak," ujarnya.Dengan sudut kemiringan yang nyaris datar, maka akan terjadi penumpukan sendimentasi yang cepat sehingga dapat menghambat kerja tunnel ini saat terjadi hujan. Ditambah, masalah sampah yang selalu timbul di setiap aliran air di Jakarta. Hermanto mencontohkan program Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur sebagai salah satu proyek mengurangi banjir di Jakarta memiliki sendimentasi yang tinggi dan permasalahan sampah yang menggenang. "Dalam satu sungai, jumlah sampah mencapai 30 ton," katanya.Masalah lainnya, struktur tanah Deep Tunnel yang memiliki kedalaman 30-60 meter dari permukaan tanah. Jika struktur tanah adalah batuan, maka tidak akan menjadi masalah saat proses konstruksi. Pasalnya, dalam proses pembuatan terowongan akan terbantu daya tahan dari batuan tersebut. "Namun akan lain ceritanya jika struktur tanahnya adalah tanah lembut. Mau tidak mau harus di gali dari atas, baru nanti ketika menimbun diberi penguat," katanya. Walaupun sulit, namun teknologi pembuatan terowongan ini bukan hal baru di Indonesia. Proses yang sama pernah dikerjakan oleh Kementerian PU dalam pembuatan Waduk Jatibarang dan Jatigede."PU membuat terowongan untuk mengalirkan air sungai agar waduk bisa dikerjakan. Namun untuk dilalui mobil memang belum pernah dicoba," katanya. (umi)

© VIVA.co.id

Ini Kriteria Calon Pendamping Prabowo di Pilpres 2014

VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan beberapa kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilihan presiden 2014 mendatang.

Menurutnya, dia akan mencari putra-putri terbaik bangsa untuk ditunjuk menjadi cawapres. Lalu kriteria seperti apa yang diinginkan Prabowo untuk mendampinginya?

"Siapa yang patriotik, mengutamakan kepentingan rakyat, saya kira ingin saya gandeng. Saya ingin gandeng setiap unsur," kata Prabowo dalam diskusi bertema Suara Tuhan: Suara Rakyat vs Suara Elite di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa 18 Desember 2012.

Menurutnya, dalam membangun sebuah pemerintahan, harus ada unsur-unsur yang dapat mendukung kerja presiden, tim yang berkualitas dan solid.

"Jadi belum tentu presiden dan wakil presiden bisa tanpa didukung oleh tim yang kuat," kata dia.

Oleh karena itu siapapun nanti yang menjadi presiden, kata Prabowo, harus mencari orang-orang terbaik. Mampu bekerja dan tidak bermental korup.

"Kita harus menghadapi realitas politik, jabatan kunci harus diisi oleh ahli yang mampu, teknokrat, manajer yang baik," paparnya.

Optimis raih 20 persen suara

Prabowo juga mengaku optimis jika partainya bisa memperoleh 20 persen suara Pemilu 2014. Sehingga dia bisa mengajukan diri sebagai calon presiden pada 2014 mendatang.

"Saya optimis bahwa saya bisa dapat kepercayaan rakyat. Saya merasakan bahwa rakyat sekarang mendukung saya," kata Prabowo.

Dia pun yakin, pemilihnya tahu jika ingin memenangkan dirinya sebagai capres maka harus memilih Gerindra di Pemilu legislatif. "Kalau rakyat menghendaki saya siap," kata dia.

Keyakinan Prabowo itu berdasarkan sejumlah survei belakangan yang merilis perolehan suara Gerindra meningkat tajam.

"Nggak ada masalah kalau rakyat memilih berarti Gerindra bisa dapat lebih dari 20 persen. Bahwa survei yang objektif juga menunjukkan kami menguat dan kami juga siap bekerja sama dengan siapa saja," kata dia. (sj)