Ata Lewoloba (1928)

Pada Tahun 1928, seorang etnolog asal Jerman, Ernst Vatter pernah melakukan kajian etnologi terhadap masyarakat Lamaholot Baipito. Beliau merasa sangat tertarik pada adat dan budaya yang hidup pada masyarakat Baipito pada saat itu. Kajian tersebut antara lain mencakup kehidupan sosial, agama, dan adat budaya setempat. 

Dalam masa penelitiannya, Ernst Vatter menetap selama kurang lebih  satu bulan di Desa Lewoloba. Beliau mendalami ritual adat masyarakat Lewoloba, konstruksi bangunan korke, dan musik-musik lokal. Hasil dari penelitiannya ini turut memperkaya buku ATA KIWAN yang dihasilkannya. Buku ini menjadi best seller di Eropa secara umum, dan Jerman secara khusus. Buku ini di kemudian hari mendorong beberapa etnolog lain untuk melakukan penelitian di lingkungan adat budaya Lamaholot.

Pilgub NTT, Esthon-Paul Unggul Sementara

Pasangan calon gubernur Esthon Leyloh Foenay-Paul Edmundus Tallo (Esthon-Paul) unggul dalam perhitungan suara sementara pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur, putaran kedua, Kamis (23/5).

Sesuai data perhitungan suara yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur hingga pukul 18.00 WITA, Pasangan Esthon-Paul unggul dengan 114.224 suara (55,24 persen) dari total suara yang masuk ke KPU berjumlah 206.750 suara. Sedangkan pasangan Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni mengumpulkan 92.526 suara (44,75 persen).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Jhon Depa mengatakan, perolehan suara sementara itu berasal dari 10 kabupaten dari 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yakni Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Ngada, Belu, Alor, Flores Timur, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Barat.

"Data yang dipublikasi KPU ini berasal dari kecamatan di wilayah perkotaan di 10 kabupaten," kata Jhon.

Ia mengatakan publikasi data perolehan suara sementara tersebut dibenarkan oleh regulasi KPU serta sudah disetujui oleh dua pasangan calon kepala daerah tersebut pada 8 Mei lalu. "Data perolehan suara sementara ini diterima KPU lewat surat elektronik (e-mail) dan faksimili," katanya.

"Menurut Jhon, publikasi perolehan suara sementara akan dilakukan selama dua hari hingga 24 Mei. Adapun publikasi pada 23 Mei dilakukan sebanyak dua kali pada pukul 18.00 WITA dan 21.00 WITA. Sedangkan pada Jumat (24/5) dilakukan dua kali publikasi pada pukul 10.00 WITA dan 16.00 WITA.

Sesuai jadwal, katanya, rekapitulasi suara di KPU NTT akan dilakukan antara 30 Mei-1 Juni 2013. Sedangkan rekapitulasi suara tingkat kecamatan pada 25-27 Mei dan rekapituasi suara tingkat kabupaten 27-19 Mei.

Dia menambahkan, daftar pemilih tetap dalam ajang politik lima tahun di provinsi kepulauan itu, berjumlah 3.027.283 orang.[ian/ant]

Ketua Bawaslu NTT Melawat ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur

Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nelce Ringu, mengadakan tatap muka dengan para ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur, kemarin (27/4/2013) di kantor Panwaslu Kabupaten Flores Timur, Larantuka. Lawatan ketua Bawaslu NTT ini sebenarnya tidak diagendakan. Sebelumnya beliau hadir untuk urusan kepemiluan di Kabupaten Lembata. Ketika singgah di Larantuka, beliau berkenan menerima permintaan Ketua Panwaslu Kab. Flores Timur, Rofinus Kopong, untuk bertatap muka dan memberikan dukungan moril untuk segenap ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur.

Ada beberapa hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut. Pertama, Nelce menyinggung soal mobilisasi PNS dalam Pilgub NTT putaran I. Terkait hal ini, Nelce memberikan kekuatan kepada ketua dan anggota Panwascam untuk tidak segan menindak PNS yang secara terang-terangan "bekerja" untuk paket pasangan terentu. Nelce membagikan pengalamannya ketika berurusan hukum dengan pamannya yang adalah seorang Kepala Dinas suatu instansi pemerintah di Kota Kupang yang secara terang-terangan mempengaruhi masyarakat untuk memilih paket pasangan calon tertentu. Para peserta pertemuan diharapkan untuk mampu membedakan urusan keluarga dan urusan pengawasan Pemilu. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan harus berintegritas tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, Nelce juga menyinggung kewibawaan anggota Panwaslu. Nelce mengatakan, lambang garuda (yang menandakan bahwa yang memakainya adalah seorang pejabat negara) yang dipakai oleh ketua/anggota Panwaslu menyejajarkannya dengan pejabat negara yang juga mengenakan lambang tersebut. Ketua/anggota Panwaslu harus berbangga diri dan tidak perlu ragu menindak pejabat negara lainnya yang secara terang-terangan berpolitik praktis, mendukung pasangan calon terentu. Jika ada pejabat negara lain yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, anggota Panwaslu tidak perlu ragu memanggil pejabat yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan klarifikasi atas pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukannya.

Kesetaraan gender, yakni terkait keterwakilan 30 persen perempuan dalam keanggotaan Panwalu adalah topik ketiga yang ditekankan oleh ketua Bawaslu Prop. NTT. Anggapan bahwa perempuan terlalu beresiko jika terlibat dalam pengawasan Pemilu harus disingkirkan. Nelce mencotohkan dirinya yang mampu menjalankan tugas pengawasan ketika masih aktif sebagai anggota Panwaslu Kab. Kupang. Medan NTT yang berat tidak menjadi halangan bagi kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dalam bidang pengawasan Pemilu.

Hal keempat yang disinggung Nelce adalah persoalan dana pengawasan. Nelce mengakui terbatasnya dana yang dialokasikan DPRD Prop. NTT untuk pengawasan Pemilu. Dari sebagian besar dana yang diajukan oleh Bawaslu Propinsi, DPRD NTT hanya merestui sebagian kecil dari dana yang diajukan tersebut. Bawaslu Propinsi sangat menyadari minimnya Pendapatan Asli Daerah NTT, dan akhirnya menerima alokasi dana yang diberikan. Nelce memberikan kekuatan, bahwa keterbatasan dana bukan menjadi soal bagi segenap jajaran Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas pengawasan yang diembannya.

Tatap muka berakhir pada sekitar pukul 14.00 WITA. Setelah itu Ketua Bawaslu Propinsi dan Ketua/anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur mengadakan silaturahmi ke kantor KPU Kab. Flores Timur.

Salam Awas!!

KUPANG--MICOM: Bantuan tambahan satu peleton Brimob dari Maumere, Sikka, Selasa (2/10), tiba di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menjaga keamanan di daerah itu, menyusul perang tanding antarwarga dua desa memperebutkan tanah ulayat Selasa dini hari. 

"Personel Polisi maupun TNI sudah berada di Adonara dan bantuan tambahan Brimob dari Maumere baru saja tiba di Adonara," kata Wakil Bupati Flores Timur Valen Tukan, Selasa (2/10) malam melalui telepon genggam terkait bantuan keamanan. 

Menurut dia, bantuan tambahan personel dari kabupaten tetangga ini untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balas dendam dari warga Desa Lewobunga. 

"Saya masih berada di Waiwerang bersama Waka Polres dan Dandim Larantuka. Situasi memang tenang tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi kekacauan sehingga kami melakukan antisipasi dengan meminta bantuan tambahan personel keamanan," katanya. 

Dia mengatakan, sejak pagi hingga malam ini, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan masyarakat di beberapa titik. Pertemuan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. 

Kekerasan justeru akan menyusahkan warga karena tidak bisa melakukan aktivitas dan nadi perekonomian otomatis tidak bergerak karena orang takut keluar rumah, katanya. 

Dalam aksi penyerangan yang dilakukan pada Selasa dini hari itu, dua orang terkena panah dan saat ini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Larantuka. 

Dua korban yang terkena anak panah itu adalah warga dusun Riang Bunga yakni Dominikus Nuho dan Hendrikus Asan. Satu orang korban dilaporkan terkena panah pada bagian dagu dan seorang lainnya terkena panah pada bagian pinggang dan pana masih tertancap di badan saat dilarikan ke RSUD Larantuka. 

Dalam insiden itu juga, kata Wakil Bupati Flores Timur, dua rumah penduduk dibakar dan enam buah lumbung pangan milik warga dibakar.(Ant/OL-2) 

Pemerintah Daerah Diminta Tak "Sandera" Tunjangan Guru

Bekasi, FloresNews.com - Pemerintah pusat kembali melontarkan sindiran untuk pemerintah daerah. Kali ini mengenai dana Tunjangan Profesi Guru (TPG). Daerah diminta untuk segera menyalurkan tunjangan itu kepada guru yang berhak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, anggaran untuk TPG telah disalurkan ke daerah sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda penyalurannya."Kami sudah salurkan ke daerah, tolong agar segera disampaikan pada yang berhak," kata Nuh, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat

Nuh menjelaskan, dana TPG untuk dua triwulan telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah, yakni pada Maret dan Juni 2012 lalu. Bahkan, untuk triwulan ketiga, Kemdikbud akan mulai menyalurkannya pada September mendatang. Akan tetapi, eksekusi di daerah sering macet dan telat sampai ke tangan guru."Ini sudah di triwulan ketiga. Jadi dua triwulan yang lalu agar segera disampaikan pada guru penerima," ujar Nuh.

Telatnya pencairan TPG terjadi hampir di semua daerah. Hal ini membuat guru-guru menjerit dan mengeluh pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG). Beban terus diberikan, sementara tunjangannya belum sampai ke tangan penerima.Terkait macetnya penyaluran tunjangan profesi guru di daerah, Ibu Negara Ani Yudhoyono bahkan langsung mengirimkan pesan singkat kepada Mendikbud M Nuh.

Nuh mengungkapkan, isi SMS dari Ibu Negara itu merupakan pesan terusan (forward) dari seorang guru di Nusa Tenggara Barat. Kepada Ani, pengirim yang namanya tidak diketahui itu mengeluhkan macetnya penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama dua triwulan ini."Selamat pagi Bunda Ani, saya guru di NTB. Saya sangat menghargai bagaimana Pak SBY memperlakukan guru. Tapi sampai saat ini, kami guru di pedalaman dan perbatasan belum menerima TPG. Ini bukan laporan, tapi keluhan kami sebagai perempuan," ujar Nuh membacakan isi pesan singkat itu.(kps

Gubernur NTT Kembali Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, PESATNEWS – Untuk memperkuat laporan yang sebelumnya telah dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (25/6) silam, Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Transparans (KOMITs) dan Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa NTT (FKPM NTT), Selasa (24/7) kemarin kembali mendatangi KPK.

Kali ini, tanpa membawa massa, empat orang perwakilan dari kedua lembaga tersebut menyerahkan berkas laporan BPK yang berisi dugaan penyelewengan dana bansos Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berkas laporan dugaan korupsi tersebut diterima petugas KPK Sugeng Basuki dengan nomor surat 2012-07-000428. Menurut Sugeng Basuki pihaknya menerima laporan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di KPK.

“Laporan terkait dugaan penyelewengan dana bansos NTT ini kami terima. Selanjutnya akan kami pelajari hingga tahap berikutnya. Jika ditemukan bukti-bukti penguat, KPK akan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan atas temuan-temuan yang menguatkan,” ujar Sugeng. 

Juru bicara KOMITs Tommy DJ menegaskan langkah yang diambil pihaknya bersama FKPM NTT adalah untuk memperkuat laporan sebelumnya sehingga KPK berani menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap penyidikan.

”Bagi kami, temuan BPK yang menyatakan ada indikasi penyelewengan dana bansos di NTT sudah kuat. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh KPK. Karena jika tidak, akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jangan sampai seorang kepala daerah bisa seenaknya menyelewengkan dana bansos,” ulas Tommy.

Hamburkan Uang Negara

Secara terpisah, tokoh masyarakat NTT Pater Christo menyatakan, laporan yang dilayangkan ke KPK terkait dugaan penyelewengan dana bansos dinilai baik sebagai bagian dari kesadaran masyarakat atas penegakan hukum. Jika laporan tersebut terbukti dengan adanya bukti-bukti yang menguatkan, sudah seharusnya KPK menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang dimilikinya agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar bisa terwujud.

”Karena ini negara hukum, serahkan proses tersebut ke lembaga yang berwenang. Dalam hal ini KPK. Kalau terbukti, beri sanksi tegas kepada siapapun yang terlibat. Mulai dari kepala daerah hingga jajaran di bawahnya. Sehingga saya harapkan, ke depan NTT bisa menjadi wilayah yang bersih dari korupsi, pemerintahannya pun menjadi clean government dan masyarakatnya bisa keluar dari jerat kemiskinan yang selama ini menghantui. Semua itu bisa terwujud jika sebelumnya dilakukan proses pertobatan,” papar Pater Christo. 

Seperti diketahui, laporan dugaan penyelewengan dana bansos yang disinyalir melibatkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya senilai Rp 15.511 miliar telah merugikan negara. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT Tahun Anggaran 2010 menunjukan amburadulnya pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Di antaranya, untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Timor Tengah Utara.

Selain itu, dana bansos NTT ditengarai juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ke Jerman Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada juga transaksi keuangan tidak sesuai peruntukan Rp 607,3 juta. Bahkan, ditemukan ada penyaluran Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan serta penggelontoran Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen memadai. ”Sehingga, total kerugian negara dari dana bansos NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 15,511 miliar,” ungkap Tommy. [fu/pn]