RUU Pilkada Belum Capai Titik Temu

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih belum mencapai titik temu. Padahal Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada sudah hampir menyelesaikan pembahasan. Karena itulah, Panja dan pemerintah akan melakukan lobi untuk mencapai kesepakatan.
“RUU Pilkada sekarang sedang mencari kesepakatan. Sebelum reses (Sabtu, 13 Juli) ada lobi antar Panja, Pimpinan Fraksi dan pemerintah,” kata Ketua Panja RUU Pilkada sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja kepada SP di Jakarta, Kamis (4/7).
Salah satu substansi yang masih menjadi perdebatan ialah pilkada langsung atau tak langsung.
“Masih ada ketidaksepahaman misalnya terkait pilkada langsung atau tak langsung. Karena itu perlu forum lobi, diharapkan dengan pertemuan nanti bisa ada titik temu,” ujar Hakam yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Politik Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonyzar Moenek mengatakan, data dari Kemteria Dalam Negeri (Kemdagro) menyebutkan bahwa sekitar 33 persen pilkada berpotensi memecah kongsi antar kepala daerah dan wakilnya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk Pilkada langsung bervariasi.
“Perlu ada formulasi seperti apa bentuk pemilihan Bupati/Wali Kota dan juga Gubernur sehingga tidak menelan biaya yang sangat besar,” kata Moenek.
Seperti diketahui, sejumlah fraksi dalam Panja belum menyepakati tujuh substansi pokok persoalan. Adapun ketujuh substansi tersebut antara lain mekanisme pilkada, pemilihan kandidat dalam satu paket, politik dinasti, penyelesaian sengketa pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, beban biaya penyelenggaraan pilkada dan pembatasan dana kampanye pilkada.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo mengatakan, mayoritas fraksi setuju pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.
“RUU Pilkada masih proses lobi. Ada perbedaan persepsi Panja dengan pemerintah dengna pemerintah soal pilkada langsung atau tidak. Mayoritas masih setuju pilkada langsung,” kata Arif.
Menurutnya, pilkada langsung masih diperlukan. Sebab, partai politik (parpol) masih belum kuat, kaderisasi tidak berjalan efektif.
“Mekanisme pilkada langsung masih perlu. Meskipun dipilih langsung dan perwakilan itu legitimasinya sama,” ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Penulis: C-6/TK

Sumber:Suara Pembaruan

Survei Capres LKP: 1) Prabowo, 2) Wiranto, 3) ARB

Calon presiden (capres) berlatar belakang militer ternyata lebih diharapkan memimpin negeri ini ketimbang capres sipil. Hal itu tercermin dari hasil survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) yang dirilis Minggu (28/4).

Menurut Direktur Eksekutif LKP, Usman Rachman, mayoritas publik, atau sekitar 40,5 persen, masih menghendaki presiden RI 2014-2019 berlatar belakang TNI. Sementara itu, 21,4 persen publik menghendaki capres berlatarbelakang sipil, dan 27,3 persen tidak mempersoalkan latar belakang capres, sipil atau militer. Sedangkan 10,8 persen responden menjawab tidak tahu.

Dari survei terhadap 12 elite dan ketua umum parpol peserta Pemilu 2014, dua nama bakal capres berlatar belakang militer dan satu tokoh sipil menempati posisi tiga besar. Prabowo Subianto dari Gerindra menduduki peringkat pertama, disusul Wiranto dari Partai Hanura, dan Aburizal Bakrie (ARB) dari Golkar berada di urutan ketiga (peringkat capres lihat tabel).

Khusus elektabilitas Wiranto yang melejit, Usman menyatakan bahwa hal itu muncul karena sosok Ketua Umum Partai Hanura itu dinilai bersih dari korupsi.

Lebih jauh dikatakan, sebanyak 40,5 persen dari 1.225 responden di 33 provinsi yang disurvei, memilih capres karena dinilai bisa memecahkan persoalan bangsa. Sebanyak 15,2 persen menilai kepribadian capres,12,4 persen karena program kerja yang ditawarkan, sebanyak 8,3 persen karena rekam jejak capres, dan 4,8 persen karena latar belakang agama. Sisanya, di bawah 2 persen karena faktor lainnya, seperti alasan ekonomi, asal suku capres, dan partai yang mengusung capres.

Tabel Peringkat Capres Hasil Survei LKP:
1. Prabowo Subianto 19,8 persen
2. Wiranto 15,4 persen
3. Aburizal Bakrie 14,4 persen
4. Megawati 13,3 persen
5. Ani Yudhoyono 4,8 persen
6. Hatta Rajasa 3,9 persen
7. Surya Paloh 3,8 persen
8. Sutiyoso 2,7 persen
9. Yusril Ihza Mahendra 2,5 persen
10. Muhaimin Iskandar 1,8 persen
11. Anis Matta 1,3 persen
12. Suryadharma Ali 1,1 persen
13. Tokoh lain 3,8 persen
14. Tidak tahu/bingung 11,4 persen

Penulis: A-16/SIT

Sumber:PR

Ketua Bawaslu NTT Melawat ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur

Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nelce Ringu, mengadakan tatap muka dengan para ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur, kemarin (27/4/2013) di kantor Panwaslu Kabupaten Flores Timur, Larantuka. Lawatan ketua Bawaslu NTT ini sebenarnya tidak diagendakan. Sebelumnya beliau hadir untuk urusan kepemiluan di Kabupaten Lembata. Ketika singgah di Larantuka, beliau berkenan menerima permintaan Ketua Panwaslu Kab. Flores Timur, Rofinus Kopong, untuk bertatap muka dan memberikan dukungan moril untuk segenap ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur.

Ada beberapa hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut. Pertama, Nelce menyinggung soal mobilisasi PNS dalam Pilgub NTT putaran I. Terkait hal ini, Nelce memberikan kekuatan kepada ketua dan anggota Panwascam untuk tidak segan menindak PNS yang secara terang-terangan "bekerja" untuk paket pasangan terentu. Nelce membagikan pengalamannya ketika berurusan hukum dengan pamannya yang adalah seorang Kepala Dinas suatu instansi pemerintah di Kota Kupang yang secara terang-terangan mempengaruhi masyarakat untuk memilih paket pasangan calon tertentu. Para peserta pertemuan diharapkan untuk mampu membedakan urusan keluarga dan urusan pengawasan Pemilu. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan harus berintegritas tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, Nelce juga menyinggung kewibawaan anggota Panwaslu. Nelce mengatakan, lambang garuda (yang menandakan bahwa yang memakainya adalah seorang pejabat negara) yang dipakai oleh ketua/anggota Panwaslu menyejajarkannya dengan pejabat negara yang juga mengenakan lambang tersebut. Ketua/anggota Panwaslu harus berbangga diri dan tidak perlu ragu menindak pejabat negara lainnya yang secara terang-terangan berpolitik praktis, mendukung pasangan calon terentu. Jika ada pejabat negara lain yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, anggota Panwaslu tidak perlu ragu memanggil pejabat yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan klarifikasi atas pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukannya.

Kesetaraan gender, yakni terkait keterwakilan 30 persen perempuan dalam keanggotaan Panwalu adalah topik ketiga yang ditekankan oleh ketua Bawaslu Prop. NTT. Anggapan bahwa perempuan terlalu beresiko jika terlibat dalam pengawasan Pemilu harus disingkirkan. Nelce mencotohkan dirinya yang mampu menjalankan tugas pengawasan ketika masih aktif sebagai anggota Panwaslu Kab. Kupang. Medan NTT yang berat tidak menjadi halangan bagi kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dalam bidang pengawasan Pemilu.

Hal keempat yang disinggung Nelce adalah persoalan dana pengawasan. Nelce mengakui terbatasnya dana yang dialokasikan DPRD Prop. NTT untuk pengawasan Pemilu. Dari sebagian besar dana yang diajukan oleh Bawaslu Propinsi, DPRD NTT hanya merestui sebagian kecil dari dana yang diajukan tersebut. Bawaslu Propinsi sangat menyadari minimnya Pendapatan Asli Daerah NTT, dan akhirnya menerima alokasi dana yang diberikan. Nelce memberikan kekuatan, bahwa keterbatasan dana bukan menjadi soal bagi segenap jajaran Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas pengawasan yang diembannya.

Tatap muka berakhir pada sekitar pukul 14.00 WITA. Setelah itu Ketua Bawaslu Propinsi dan Ketua/anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur mengadakan silaturahmi ke kantor KPU Kab. Flores Timur.

Salam Awas!!

Kemenangan Jokowi dan Sikap Legowo Fauzi Bowo

VIVAnews - Sebentar lagi Ibukota mempunyai gubernur baru. Meski Komisi Pemilihan Umum Daerah masih melakukan perhitungan, dari quick count sejumlah lembaga survei diketahui bahwa pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menang atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Semua hasil quick count itu diumumkan Kamis 20 September 2012. Jokowi menang secara meyakinkan.

Hitung cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia,misalnya, Jokowi menang dengan 53,81. Foke cuma meraih 46,19 persen.  Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesiajuga hampir sama. Jokowi meraih 53,68 dan Foke meraih 46,32 persen. Jaringan Suara Indonesia menemukan bahwa Jokowi meraih 53,26 persen dan Foke meraih 46,72 persen. Hasil quick count lembaga yang lain juga hampir sama.

Dalam hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jokowi menang di enam wilayah. Di wilayah Jakarta Barat, misalnya, pasangan ini mendulang 52,82 persen. Di Jakarta Pusat menang 51,26 persen. Di wilayah Jakarta Selatan mereka unggul dengan perolehan 53,15 persen, Jakarta Timur menang 52,75 persen, sedang wilayah Jakarta Utara mereka unggul jauh dengan perolehan  59,36 persen.

Satu-satunya wilayah di mana mereka kalah adalah Kepulauan Seribu. Di sana mereka hanya memperoleh 38,58 persen. Kepualau Seribu memang dikenal sebagai lumbung suaranya Fauzi Bowo. Di sana dia unggul jauh dengan perolehan 61,42. Hitung cepat itu dilakukan padal 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 122.272 suara.

Quick count ini memang bukan hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Komisi itu baru menetapkan pemenang Pemilukada ini dalam rapat pleno 3 Oktober 2012 mendatang. Siapa yang menang akan dilantik pada 7 Oktober 2012.

Meski hitung cepat sejumlah lembaga itu bukan hasil resmi, Fauzi Bowo sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi. Dalam siaran pers, yang digelar sesudah hitungan cepat mengunggulkan Jokowi, Foke menyampaikan bahwa kemenangan Jokowi merupakan amanah yang disampaikan warga Jakarta.

"Saya tentu sudah ucapkan selamat kepada pasangan nomor tiga. Agar amanah yang diberikan hendaknya dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik," kata Foke. (Video Ucapan Selamat Foke itu lihat di sini). Banyak kalangan yang respek dengan sikap Fauzi Bowo itu. Dia bahkan menelepon langsung Jokowi dan menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan itu.

Sudah diprediksi

Pasangan Jokowi dan Ahok unggul juga dalam putaran pertama Pemilukada ini. Itu sebabnya banyak yang memperkirakan bahwa pasangan ini akan menang di putaran kedua dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Hasil survei sejumlah lembaga juga menunjukkan bahwa pasangan ini unggul atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Ada yang selisihnya jauh dan ada juga yang selisihnya tipis. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), lembaga besutan Dr. Saiful Mujani, diketahui  bahwa ada kecenderungan warga Jakarta lebih memilih kandidat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. "Peluang Jokowi memang lebih besar," kata Direktur Eksekutif LSI Dr. Kuskridho Ambardi dalam perbincangan dengan VIVAnews.

LSI menggelar survei pada 2 sampai 7 September 2012 lalu dengan mewawancarai 399 responden dan margin of error hampir 5 persen. Sampel responden diambil di seluruh wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu.

Meski ada yang enggan memberi tahu siapa kandidat yang dipilih, para responden bersedia diwawancarai tentang profil dan berbagai hal lainnya. Hasilnya, LSI menemukan bahwa ada benang merah kedekatan dan kecenderungan antara si responden dengan Jokowi-Ahok.

Kesimpulan itu didapat dari menganalisa profil dan demografi responden. Misalnya, profil responden dari sisi kesejahteraan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan latar belakang yang lain. "Tapi itu upaya untuk menebak, prosentasenya kami tidak tahu. Berdasarkan profil dan demografinya, secara umum lebih mendekati Jokowi," kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif Komunikasi Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, kekecewaan warga pada Foke yang membuat Jokowi terpilih. Evaluasi kepada incumbent, kata dia, lebih kuat daripada urusan agama dan etnis. "Yang paling kuat menjelaskan adalah evaluasi kepemimpinan Foke," ujar Burhanudin.

Jokowi menjadi harapan baru, meski masyarakat tahu bahwa Jokowi belum tentu bisa menyelesaikan masalah.  Warga sudah kehabisan harapan dengan Foke.  Alasannya lainnya adalah karena beberapa simpatisan partai yang mendeklarasikan diri mendukung Foke-Nara ternyata lebih memilih pasangan Jokowi-Ahok. Misalnya saja, pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera sebagian memilih Jokowi-Ahok.

Selain itu, Burhanudin menilai bahwa penentu kemenangan Jokowi adalah lantaran sosoknya disenangi publik.  Jokowi yang bersahaja dan "ndeso" ini, kata Burhanudin, memikat hati masyarakat Jakarta. "Justru ke-"ndeso"-an Jokowi jadi kekuatan, apakah ke-ndeso-an itu by design atau accident, tapi tentu keluguan Jokowi bisa menarik hati pemilih," ujar dia.

Ahli Statistik Lembaga Survei Indonesia, Adam Kamil, berpendapat bahwa isu SARA pada saat masa kampanye lalu, tidak mempengaruhi pasangan Jokowi-Ahok. Isu SARA sebenarnya hanya menguatkan Foke-Nara. Tidak berpengaruh pada basis pendukung Jokowi. "Isu SARA itu hanya bisa menahan basis dukungan Foke, sehingga tidak drop," katanya. Mayoritas massa mengambang memilih Jokowi. Paling hanya 1 hingga 2 persen yang memilih Foke.

Pada pemilihan putaran kedua ini, tingkat partisipasi warga meningkatl bila dibandingan dengan putaran pertama. Data yang dilansir LSI menunjukkan bahwa kali ini tingkat partisipasi itu naik menjadi 67,34 persen dari sebelumnya 63 persen.

Menunggu janji Jokowi

Suasana kemenangan sudah sangat terasa di markas tim sukses Jakarta-Baru di Jalan Borobudur 22, Menteng, Jakarta Pusat. "Alhamdulilah. Selesai aman dan damai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, baik dari PDIP, relawan, seluruh tim sukses dan masyarakat yang memberikan dukungan," kata Jokowi.

Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya untuk menjalankan tugas di Jakarta. "Saya mengimbau warga Jakarta agar tetap jaga keamanan dan gesekan. Bersatu dan bersama-sama untuk memajukan Jakarta," katanya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa kemajuan Jakarta sekarang ini berkat kerja keras Gubernur Fauzi Bowo. Karena itu dia memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fauzi Bowo. "Beliau sudah berbuat banyak untuk DKI. Saya juga akan berdiskusi dengan beliau, karena kemampaun birokrasi dan lapangannya jauh lebih baik dari saya. Kami sudah teleponan dan akan diatur untuk bertemu," ujar Jokowi.

Soal program apa yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya, Jokowi belum mau bicara banyak. Dia hanya menyebutkan bahwa akan fokus menggarap masalah banjir dan macet. Untuk mengatasi banjir, dia menitikberatkan pada penyelesaian Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat. Pembebasan lahan segera dilakukan.

Strategi lain untuk mengatasi banjir, kata Jokowi, adalah melakukan pengerukkan di semua sungai-sungai kecil yang ada di wilayah Ibukota. Selain itu, drainase yang ada di kampung juga harus dikeruk dan dibersihkan. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi pendangkalan aliran air. 

Mengatasi persoalan kemacetan yang sudah kronis di Jakarta, Jokowi mengaku sudah punya strateginya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak jumlah armada busway. Rencananya, jalur busway yang padat akan diganti dengan railbus. Jokowi berjanji melanjutkan proyek Mass Rapid Transportation (MRT) yang sudah dicanangkan Fauzi Bowo. Dia mengatakan rencana pengoperasan MRT jangan hanya berhenti di wacana, namun harus segera dterapkan.

Burhanudin Muhtadi menegaskan bahwa jika Jokowi gagal  memenuhi janji-janjinya itu, maka dia akan menghadapi masalah yang sama dengan Foke. Pada permulaannya memang ada masa bulan madu. Warga senang dengan Jokowi. Tapi masa itu ada batasnya. "Jika mereka gagal. para pendukung itu yang pertama memprotes," kata Burhanudin.