The Head is Sick, Lewoloba's Officials are Awaiting Orders

It has been more than three months; the Head of the Village of Lewoloba, Sir Frans Roy Hurint doesn’t be in his office. It all started after a tourist visit to Lewoloba last February. He had a terrible sickness which caused him unable to work effectively. This situation affected some important agenda such as the arrangement of the Village Budgeting and Revenue (APB Desa), the appointment and inauguration of four new village officials and Annual Accountability Report of The Head of the Village of Lewoloba. Among these agenda, Annual Accountability Report is the most important matter.

Under Article 28 Paragraph 1 and 2 Law Number 6 / 2014 Concerning the Village, the Head of the Village who did not make Annual Accountability Report will be subject to an Oral Reprimand, Written Reprimand, Suspension and Dismissal. Considering the Head of the village is sick, and then the task can be prepared by village officials. But until now the task has not been done yet. When the Camat of Ile Mandiri visited Lewoloba to facilitate the inauguration ceremony of the village officials, one of the village officials said that they had not got any command from the Head of the village. In some matters, they had not got the command as well. The village parliaments (BPD) will soon issue a warning letter to the head of the village to pay more attention to this matter.

Lewolobanese people wish their Head’s health to be recovered so the government affairs can be underwent well. During the absence of the Head of the village, vilage officials should have initiatives to manage some important unfinished tasks.

Ketua Bawaslu NTT Melawat ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur

Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nelce Ringu, mengadakan tatap muka dengan para ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur, kemarin (27/4/2013) di kantor Panwaslu Kabupaten Flores Timur, Larantuka. Lawatan ketua Bawaslu NTT ini sebenarnya tidak diagendakan. Sebelumnya beliau hadir untuk urusan kepemiluan di Kabupaten Lembata. Ketika singgah di Larantuka, beliau berkenan menerima permintaan Ketua Panwaslu Kab. Flores Timur, Rofinus Kopong, untuk bertatap muka dan memberikan dukungan moril untuk segenap ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur.

Ada beberapa hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut. Pertama, Nelce menyinggung soal mobilisasi PNS dalam Pilgub NTT putaran I. Terkait hal ini, Nelce memberikan kekuatan kepada ketua dan anggota Panwascam untuk tidak segan menindak PNS yang secara terang-terangan "bekerja" untuk paket pasangan terentu. Nelce membagikan pengalamannya ketika berurusan hukum dengan pamannya yang adalah seorang Kepala Dinas suatu instansi pemerintah di Kota Kupang yang secara terang-terangan mempengaruhi masyarakat untuk memilih paket pasangan calon tertentu. Para peserta pertemuan diharapkan untuk mampu membedakan urusan keluarga dan urusan pengawasan Pemilu. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan harus berintegritas tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, Nelce juga menyinggung kewibawaan anggota Panwaslu. Nelce mengatakan, lambang garuda (yang menandakan bahwa yang memakainya adalah seorang pejabat negara) yang dipakai oleh ketua/anggota Panwaslu menyejajarkannya dengan pejabat negara yang juga mengenakan lambang tersebut. Ketua/anggota Panwaslu harus berbangga diri dan tidak perlu ragu menindak pejabat negara lainnya yang secara terang-terangan berpolitik praktis, mendukung pasangan calon terentu. Jika ada pejabat negara lain yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, anggota Panwaslu tidak perlu ragu memanggil pejabat yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan klarifikasi atas pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukannya.

Kesetaraan gender, yakni terkait keterwakilan 30 persen perempuan dalam keanggotaan Panwalu adalah topik ketiga yang ditekankan oleh ketua Bawaslu Prop. NTT. Anggapan bahwa perempuan terlalu beresiko jika terlibat dalam pengawasan Pemilu harus disingkirkan. Nelce mencotohkan dirinya yang mampu menjalankan tugas pengawasan ketika masih aktif sebagai anggota Panwaslu Kab. Kupang. Medan NTT yang berat tidak menjadi halangan bagi kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dalam bidang pengawasan Pemilu.

Hal keempat yang disinggung Nelce adalah persoalan dana pengawasan. Nelce mengakui terbatasnya dana yang dialokasikan DPRD Prop. NTT untuk pengawasan Pemilu. Dari sebagian besar dana yang diajukan oleh Bawaslu Propinsi, DPRD NTT hanya merestui sebagian kecil dari dana yang diajukan tersebut. Bawaslu Propinsi sangat menyadari minimnya Pendapatan Asli Daerah NTT, dan akhirnya menerima alokasi dana yang diberikan. Nelce memberikan kekuatan, bahwa keterbatasan dana bukan menjadi soal bagi segenap jajaran Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas pengawasan yang diembannya.

Tatap muka berakhir pada sekitar pukul 14.00 WITA. Setelah itu Ketua Bawaslu Propinsi dan Ketua/anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur mengadakan silaturahmi ke kantor KPU Kab. Flores Timur.

Salam Awas!!

KUPANG--MICOM: Bantuan tambahan satu peleton Brimob dari Maumere, Sikka, Selasa (2/10), tiba di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menjaga keamanan di daerah itu, menyusul perang tanding antarwarga dua desa memperebutkan tanah ulayat Selasa dini hari. 

"Personel Polisi maupun TNI sudah berada di Adonara dan bantuan tambahan Brimob dari Maumere baru saja tiba di Adonara," kata Wakil Bupati Flores Timur Valen Tukan, Selasa (2/10) malam melalui telepon genggam terkait bantuan keamanan. 

Menurut dia, bantuan tambahan personel dari kabupaten tetangga ini untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balas dendam dari warga Desa Lewobunga. 

"Saya masih berada di Waiwerang bersama Waka Polres dan Dandim Larantuka. Situasi memang tenang tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi kekacauan sehingga kami melakukan antisipasi dengan meminta bantuan tambahan personel keamanan," katanya. 

Dia mengatakan, sejak pagi hingga malam ini, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan masyarakat di beberapa titik. Pertemuan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. 

Kekerasan justeru akan menyusahkan warga karena tidak bisa melakukan aktivitas dan nadi perekonomian otomatis tidak bergerak karena orang takut keluar rumah, katanya. 

Dalam aksi penyerangan yang dilakukan pada Selasa dini hari itu, dua orang terkena panah dan saat ini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Larantuka. 

Dua korban yang terkena anak panah itu adalah warga dusun Riang Bunga yakni Dominikus Nuho dan Hendrikus Asan. Satu orang korban dilaporkan terkena panah pada bagian dagu dan seorang lainnya terkena panah pada bagian pinggang dan pana masih tertancap di badan saat dilarikan ke RSUD Larantuka. 

Dalam insiden itu juga, kata Wakil Bupati Flores Timur, dua rumah penduduk dibakar dan enam buah lumbung pangan milik warga dibakar.(Ant/OL-2)