Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan siap membantu
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil sejumlah lahan dari pihak
swasta. Hal itu disampaikan Yusril setelah menjamu Jokowi, di rumahnya,
di Jalan Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2013.
Kepada wartawan, Yusril menjelaskan, pihaknya mengetahui bahwa ada lahan seluas 1,4 hektar dengan dua sertifikat, yakni 970 meter persegi dan 170 meter persegi di ujung Jalan Thamrin, samping Sari Pan Pacific hingga Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Lahan itu, menurut Yusril, milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diberikan ke Bank DKI sebagai penyertaan modal. Bank DKI, lanjut Yusril, kemudian meminjamkan lahan itu ke PT Bumi Perkasa Propertindo (PT BPP) dan oleh PT BPP, lanjut Yusril, lahan tersebut diakuisisi.
"Bank DKI menggugat itu tahun 2004 lalu, lalu diputuskan di MA tahun 2006. Sampai di MA, Bank DKI kalah terus. Padahal statusnya sampai saat ini masih milik Pemprov DKI," papar Yusril.
Yusril menjelaskan, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga, terlebih terkait pengelolaan aset, memang tergolong lemah. Bahkan, menurutnya, tak jarang sengketa yang harusnya dimenangi pemilik aset malah dimenangi pihak ketiga itu.
"Saya bilang bisa. Pak Jokowi akan saya bantu. Karena perjanjian yang dibuat di zaman lalu, dari segi hukumnya merem, sehingga pejabat yang di belakangnya pusing seperti sekarang," ujarnya.
Yusril menjelaskan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu sejarah kasus sengketa tersebut. Dengan bukti sertifikat dipegang oleh Pemprov DKI, Yusril mengaku mampu memenangi sengketa.
"Kalau ada solusi hukum itu lebih baik karena sayang juga tanah sebesar itu di tengah kota dan ditelantarkan. Kalau dibangun itu bisa jadi tempat bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Kepada wartawan, Yusril menjelaskan, pihaknya mengetahui bahwa ada lahan seluas 1,4 hektar dengan dua sertifikat, yakni 970 meter persegi dan 170 meter persegi di ujung Jalan Thamrin, samping Sari Pan Pacific hingga Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Lahan itu, menurut Yusril, milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diberikan ke Bank DKI sebagai penyertaan modal. Bank DKI, lanjut Yusril, kemudian meminjamkan lahan itu ke PT Bumi Perkasa Propertindo (PT BPP) dan oleh PT BPP, lanjut Yusril, lahan tersebut diakuisisi.
"Bank DKI menggugat itu tahun 2004 lalu, lalu diputuskan di MA tahun 2006. Sampai di MA, Bank DKI kalah terus. Padahal statusnya sampai saat ini masih milik Pemprov DKI," papar Yusril.
Yusril menjelaskan, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga, terlebih terkait pengelolaan aset, memang tergolong lemah. Bahkan, menurutnya, tak jarang sengketa yang harusnya dimenangi pemilik aset malah dimenangi pihak ketiga itu.
"Saya bilang bisa. Pak Jokowi akan saya bantu. Karena perjanjian yang dibuat di zaman lalu, dari segi hukumnya merem, sehingga pejabat yang di belakangnya pusing seperti sekarang," ujarnya.
Yusril menjelaskan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu sejarah kasus sengketa tersebut. Dengan bukti sertifikat dipegang oleh Pemprov DKI, Yusril mengaku mampu memenangi sengketa.
"Kalau ada solusi hukum itu lebih baik karena sayang juga tanah sebesar itu di tengah kota dan ditelantarkan. Kalau dibangun itu bisa jadi tempat bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Editor : Tjatur Wiharyo
