MENCERMATI KASUS PENURUNAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG TEKNIS PERKANTORAN RSUD DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA DARI PERSPEKTIF HUKUM

Tenaga Kesehatan pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka ketika memperjuangkan nasibnya

1.1. Latar Belakang Peristiwa

                        Pada tanggal 03 Maret Tahun 2020, publik Flores Timur dihebohkan dengan aksi 70-an Tenaga Kesehatan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang mogok kerja demi memperjuangkan besaran honorariumnya yang akan diturunkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Mereka dengan tegas menolak rencana Pemerintah Daerah untuk menurunkan besaran honorariumnya dari Rp. 1.800.000,00 (untuk tenaga kesehatan berijazah S1/sederajat) dan Rp.1.600.000,00 (untuk tenaga kesehatan berijazah D-III) ke Rp. 1.150.000,00 (Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran). Mereka kemudian mendatangi gedung DPRD Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan aspirasi mereka.

                        Pada tanggal 04 Maret 2020, Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur menggelar rapat kerja dengan Pihak terkait dari unsur Pemerintah Daerah bersama tenaga kesehatan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. DPRD Kabupaten Flores Timur berdiri sebagai Pihak yang memperjuangkan nasib tenaga kesehatan tersebut agar honorariumnya tidak diturunkan. Mereka berharap agar Pemerintah Daerah tetap berpegang pada Kontrak yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Januari 2020 (antara Direktur RSUD dan Tenaga Kesehatan), Permenkes Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah,  Perda APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (ditetapkan tanggal 20 Juni 2019).

Ata Lewoloba (1928)

Pada Tahun 1928, seorang etnolog asal Jerman, Ernst Vatter pernah melakukan kajian etnologi terhadap masyarakat Lamaholot Baipito. Beliau merasa sangat tertarik pada adat dan budaya yang hidup pada masyarakat Baipito pada saat itu. Kajian tersebut antara lain mencakup kehidupan sosial, agama, dan adat budaya setempat. 

Dalam masa penelitiannya, Ernst Vatter menetap selama kurang lebih  satu bulan di Desa Lewoloba. Beliau mendalami ritual adat masyarakat Lewoloba, konstruksi bangunan korke, dan musik-musik lokal. Hasil dari penelitiannya ini turut memperkaya buku ATA KIWAN yang dihasilkannya. Buku ini menjadi best seller di Eropa secara umum, dan Jerman secara khusus. Buku ini di kemudian hari mendorong beberapa etnolog lain untuk melakukan penelitian di lingkungan adat budaya Lamaholot.

Pesona Pulau Solor Yang Memukau

Pelabuhan Podor, Solor Selatan

Nun jauh di ujung  Pulau Flores bagian timur, terdapat sejumlah Pulau nan indah, yang menyimpan banyak pesona alam yang masih "Perawan". Pulau-pulau tersebut adalah P. Adonara, P. Solor, dan P. Lembata. Dan kisah petualangan berikut ini adalah sebuah kisah singkat yang tak lain merupakan ungkapan syukur penulis terhadap segala keindahan alam dan keramahan masyarakat di P. Solor.

Saat ini tak banyak orang menulis atau mengisahkan sesuatu tentang Solor. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan manakala begitu banyak wisatawan dalam dan luar negeri ingin berkunjung ke P. Solor, namun hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Catatan keci ini pun tentu saja tidak bisa mencakup keseluruhan pesona indah P. Solor.

Jalan Menuju Kelelu

Semuanya bermula ketika keluarga dari Solor mengajak saya untuk mengahadiri sebuah acara Sambut Baru / Komuni Pertama di Desa Lamawalang alias Lamawohong pada tanggal 5 Sept. yang lalu. Tepat tanggal 4, saya dan beberapa anggota keluarga lain bertolak dari Pelabuhan Larantuka menuju Pelabuhan Podor di Solor Selatan. Ada banyak Kapal Motor penyeberangan yang hilir mudik di sekitar selat Solor. Dan pilihan kami jatuh pada KMP Barcelona untuk menghantarkan kami mengarungi lautan menuju P. Solor. Perjalanan memakan waktu sekitar satu jam. Dan tibalah kami di Pelabuhan Podor. Betapa kagetnya saya ketika melihat keadaan pelabuhan tersebut. Pelabuhan tersebut sangat kecil. Pelabuhan tersebut hanya dapat menampung tiga kapal motor penyeberangan. Dari Podor kami bergegas menuju Lamawohong di Solor Barat.

Jalan Menuju Lamawohong

Dasyat!! Sungguh dasyat,  perjalanan menuju Lamawohong sangat melelahkan. Mayoritas jalannya telah rusak dan berdebu sehingga sebaiknya kita mengenakan masker. Dari  Podor, kami menelusuri jalan di pantai selatan menuju ke Solor Barat. Pantai berpasir putih Kelike dan Lemanu sungguh memanjakan mata. Hamparan karang nan indah memehuni pantai di sepanjang perjalanan kami.

Suasana tenang di Pantai Lamawohong

Di persimpangan Kelelu - Ritaebang, perjalanan kami tampak mulus, karena jalanannya sudah beraspal dan jarang ditemukan jalan berlobang yang terdapat di sebagian besar daerah lain di Pulau Solor. Tiba di Kelelu, terdapat sebuah Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang memasok listrik untuk beberapa desa di sekitarnya. Menurut informasi yang disampaikan masyarakat, PLTS ini adalah hasil perjuangan Bpk. Pius Lusrilanang, salah satu anggota DPR RI yang membawahi bidang kelistrikan. Tiba di persimpangan Kelelu-Lamawohong, jalan kembali berdebu. Tetapi kondisi ini telah jauh lebih baik dari tahun lalu ketika saya mengunjungi keluarga di Lamawohong. Telah ada pengerasan jalan, dan pembukaan jalan baru dari Lamawohong menuju ke Lewo Tanah Ole sejauh 8 km.

Pantai Lamawohong

Dan tibalah kami di desa tujuan, Desa Lamawalang atau akrab disapa dengan Lamawohong. Baru duduk kurang dari 15 menit di rumah Bpk. Martinus Gelega Werang, kami telah disuguhkan satu teko tuak putih untuk menghangatkan badan dan tambo ayam kampung. Kami bersenda gurau menceritakan perjalanan jauh dan melelahkan. Tetapi keramahtamahan warga desa seakan menepis kelelahan tersebut. Untuk diketahui, hampir setiap rumah di Desa Lamawalang, Lamawohong memiliki rumah produksi arak lokal. Hal ini membuat Lamawohong mendapatkan julukan sebagai "dealer tuak / arak". Mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan nelayan.

PLTS Kelelu

Ketika tiba giliran melihat keindahan Pantai Lamawohong, kami merasa takjub akan keindahan pantainya. Konon, lima tahun yang lalu pantai ini jauh lebih indah dari keadannnya saat ini. Dari Pantai Lamawohong, kita dapat melihat lautan lepas ke arah Laut Sawu. Lautnya yang tenang menjadikannya sebagai daerah dengan banyak jenis ikan yang hidup di dalam lautnya. Sayang sekali, sejumlah nelayan dari Lamakera dan Menanga masih melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Tentu saja hal ini dapat menghancurkan terumbu karang, yang pada gilirannya akan turut menghancurkan juga biota laut yang ada.

PLTS Kelelu

Setelah melewatkan dua hari di Lamawohong, kami pun bergerak pulang ke Larantuka. Kami hendak menempuh jalur perjalanan yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu melalui jalan trans Ritaebang - Pamakayo. Jalanannya jauh lebih baik, dengan sedikit jalan berlobang dan kurang berdebu. Durasi perjalanan pun singkat, hanya ditempuh dalam waktu 30 menit. Setibanya di Pamakayo, kami langsung bergegas menuju ke pelabuhannya. Tak lupa sebelum naik kapal, kami berfoto ria dengan berlatarbelakang teluk Pamakayo yang indah.

Pelabuhan Pamakayo

Jika Anda tertarik mengunjungi Solor, datang, lihat, dan nikmatilah keindahannya.

Teluk Pamakayo

Pilgub NTT, Esthon-Paul Unggul Sementara

Pasangan calon gubernur Esthon Leyloh Foenay-Paul Edmundus Tallo (Esthon-Paul) unggul dalam perhitungan suara sementara pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur, putaran kedua, Kamis (23/5).

Sesuai data perhitungan suara yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur hingga pukul 18.00 WITA, Pasangan Esthon-Paul unggul dengan 114.224 suara (55,24 persen) dari total suara yang masuk ke KPU berjumlah 206.750 suara. Sedangkan pasangan Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni mengumpulkan 92.526 suara (44,75 persen).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Jhon Depa mengatakan, perolehan suara sementara itu berasal dari 10 kabupaten dari 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yakni Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Ngada, Belu, Alor, Flores Timur, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Barat.

"Data yang dipublikasi KPU ini berasal dari kecamatan di wilayah perkotaan di 10 kabupaten," kata Jhon.

Ia mengatakan publikasi data perolehan suara sementara tersebut dibenarkan oleh regulasi KPU serta sudah disetujui oleh dua pasangan calon kepala daerah tersebut pada 8 Mei lalu. "Data perolehan suara sementara ini diterima KPU lewat surat elektronik (e-mail) dan faksimili," katanya.

"Menurut Jhon, publikasi perolehan suara sementara akan dilakukan selama dua hari hingga 24 Mei. Adapun publikasi pada 23 Mei dilakukan sebanyak dua kali pada pukul 18.00 WITA dan 21.00 WITA. Sedangkan pada Jumat (24/5) dilakukan dua kali publikasi pada pukul 10.00 WITA dan 16.00 WITA.

Sesuai jadwal, katanya, rekapitulasi suara di KPU NTT akan dilakukan antara 30 Mei-1 Juni 2013. Sedangkan rekapitulasi suara tingkat kecamatan pada 25-27 Mei dan rekapituasi suara tingkat kabupaten 27-19 Mei.

Dia menambahkan, daftar pemilih tetap dalam ajang politik lima tahun di provinsi kepulauan itu, berjumlah 3.027.283 orang.[ian/ant]

Ratusan Nelayan Bakar Sampan Protes TNI AL, DKP dan Pol Air - Pos Kupang

POS KUPANG.COM, MAUMERE -- Sekitar 500 orang nelayan di Kabupaten Sikka, Senin (17/12/2012) mogok melaut dan menggelar aksi turun jalan di Kota Maumere.

Mereka  melakukan aksi demontrasi di  Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka.                 

Nelayan memrotes tindakan kesewenangan oknum aparat yang selama ini melakukan punggutan liar (pungli) terhadap nelayan ketika  melaut.

Demonstrasi nelayan ini merupakan aksi gabungan dari  Aliansi Masyarakat Nelayan Sikka (Amnesti), Forum Masyarakat Nelayan,   Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Ekskot Sikka, Partai Rakyat Demokrat (PRD) Sikka, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Dewan Kota Maumere.     

Dalam aksi yang di pimpin Yohanes Kia Nunang dan Lorens Ritan ini diwarnai dengan aksi pembakaran sampan dan pukat di halaman depan Kantor DPRD Sikka.                                             

Seperti yang disaksikan Pos Kupang, aksi ratusan nelayan ini bergerak dari kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Maumere. Sebelum bergerak, Ritan dalam orasinya meneriakkan slogan "Rakyat Bersatu, Tidak Bisa di Kalahkan".

DKP tidak mampu melaksanakan tugas sejahterakan nelayan. Bahkan parahnya lagi DKP tidak  membantu nelayan yang ditangkap. Ritan menegaskan, Gerakan kita adalah mengawal konstitusi, UUD 1945 dan Pancasila. Penghayatan konstitusi telah dikianati dengan tindakan pungutan liar terhadap rakyatnya.

"Saat ini kita rakyat yang mengawal konstutusi, mereka kita tidak percaya lagi karena menderitakan masyarakatnya sendiri. Mereka lengak-lengok kesenangan di atas penderitaan rakyatnya. Untuk kita harus berada di barisan  depan yang jaga konstitusi kita. Nelayan tidak usah takut. Hari ini adalah awal dari konsolidasi kita,"tandas Ritan.

Sementara itu Nunang dalam orasinya mengatakan,  hari ini nelayan lakukan aktivitasnya  pancing didarat saja. Karena di laut nelayan  sudah tidak aman lagi.

"Hari ini kita harus satu hati, karena ada provokator yang merusakkan nelayan. Kita belum merdeka, hukum diperjual belikan. Nelayan hanya cari makan ditangkap dan  dipenjara. Selama ini banyak orang atas nama nelayan, ketika nelayan susah, sekarang mereka dimana,"tandas Nunang.                

Setelah dari TPI, massa mulai bergerak dengan sejumlah sepeda motor dan pickup dan sebagian besarnya jalan kaki mengelilingi kota Maumere. Massa saat itu membawa sebuah spanduk berukuran besar yang bertuliskan "Aliansi Masyarakat Nelayan Sikka (Amnesti), Copot Dan Lanal  TNI AL, Copot Kadis Perikanan dan Kelautan, Bubarkan  Pol Air, hentikan pemerasan terhadap nelayan. Tegakkan Pasal 33 UUD 1945". (oma/ris)                            

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

KUPANG--MICOM: Bantuan tambahan satu peleton Brimob dari Maumere, Sikka, Selasa (2/10), tiba di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menjaga keamanan di daerah itu, menyusul perang tanding antarwarga dua desa memperebutkan tanah ulayat Selasa dini hari. 

"Personel Polisi maupun TNI sudah berada di Adonara dan bantuan tambahan Brimob dari Maumere baru saja tiba di Adonara," kata Wakil Bupati Flores Timur Valen Tukan, Selasa (2/10) malam melalui telepon genggam terkait bantuan keamanan. 

Menurut dia, bantuan tambahan personel dari kabupaten tetangga ini untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balas dendam dari warga Desa Lewobunga. 

"Saya masih berada di Waiwerang bersama Waka Polres dan Dandim Larantuka. Situasi memang tenang tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi kekacauan sehingga kami melakukan antisipasi dengan meminta bantuan tambahan personel keamanan," katanya. 

Dia mengatakan, sejak pagi hingga malam ini, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan masyarakat di beberapa titik. Pertemuan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. 

Kekerasan justeru akan menyusahkan warga karena tidak bisa melakukan aktivitas dan nadi perekonomian otomatis tidak bergerak karena orang takut keluar rumah, katanya. 

Dalam aksi penyerangan yang dilakukan pada Selasa dini hari itu, dua orang terkena panah dan saat ini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Larantuka. 

Dua korban yang terkena anak panah itu adalah warga dusun Riang Bunga yakni Dominikus Nuho dan Hendrikus Asan. Satu orang korban dilaporkan terkena panah pada bagian dagu dan seorang lainnya terkena panah pada bagian pinggang dan pana masih tertancap di badan saat dilarikan ke RSUD Larantuka. 

Dalam insiden itu juga, kata Wakil Bupati Flores Timur, dua rumah penduduk dibakar dan enam buah lumbung pangan milik warga dibakar.(Ant/OL-2) 

Pemerintah Daerah Diminta Tak "Sandera" Tunjangan Guru

Bekasi, FloresNews.com - Pemerintah pusat kembali melontarkan sindiran untuk pemerintah daerah. Kali ini mengenai dana Tunjangan Profesi Guru (TPG). Daerah diminta untuk segera menyalurkan tunjangan itu kepada guru yang berhak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, anggaran untuk TPG telah disalurkan ke daerah sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda penyalurannya."Kami sudah salurkan ke daerah, tolong agar segera disampaikan pada yang berhak," kata Nuh, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat

Nuh menjelaskan, dana TPG untuk dua triwulan telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah, yakni pada Maret dan Juni 2012 lalu. Bahkan, untuk triwulan ketiga, Kemdikbud akan mulai menyalurkannya pada September mendatang. Akan tetapi, eksekusi di daerah sering macet dan telat sampai ke tangan guru."Ini sudah di triwulan ketiga. Jadi dua triwulan yang lalu agar segera disampaikan pada guru penerima," ujar Nuh.

Telatnya pencairan TPG terjadi hampir di semua daerah. Hal ini membuat guru-guru menjerit dan mengeluh pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG). Beban terus diberikan, sementara tunjangannya belum sampai ke tangan penerima.Terkait macetnya penyaluran tunjangan profesi guru di daerah, Ibu Negara Ani Yudhoyono bahkan langsung mengirimkan pesan singkat kepada Mendikbud M Nuh.

Nuh mengungkapkan, isi SMS dari Ibu Negara itu merupakan pesan terusan (forward) dari seorang guru di Nusa Tenggara Barat. Kepada Ani, pengirim yang namanya tidak diketahui itu mengeluhkan macetnya penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama dua triwulan ini."Selamat pagi Bunda Ani, saya guru di NTB. Saya sangat menghargai bagaimana Pak SBY memperlakukan guru. Tapi sampai saat ini, kami guru di pedalaman dan perbatasan belum menerima TPG. Ini bukan laporan, tapi keluhan kami sebagai perempuan," ujar Nuh membacakan isi pesan singkat itu.(kps

Gubernur NTT Kembali Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, PESATNEWS – Untuk memperkuat laporan yang sebelumnya telah dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (25/6) silam, Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Transparans (KOMITs) dan Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa NTT (FKPM NTT), Selasa (24/7) kemarin kembali mendatangi KPK.

Kali ini, tanpa membawa massa, empat orang perwakilan dari kedua lembaga tersebut menyerahkan berkas laporan BPK yang berisi dugaan penyelewengan dana bansos Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berkas laporan dugaan korupsi tersebut diterima petugas KPK Sugeng Basuki dengan nomor surat 2012-07-000428. Menurut Sugeng Basuki pihaknya menerima laporan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di KPK.

“Laporan terkait dugaan penyelewengan dana bansos NTT ini kami terima. Selanjutnya akan kami pelajari hingga tahap berikutnya. Jika ditemukan bukti-bukti penguat, KPK akan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan atas temuan-temuan yang menguatkan,” ujar Sugeng. 

Juru bicara KOMITs Tommy DJ menegaskan langkah yang diambil pihaknya bersama FKPM NTT adalah untuk memperkuat laporan sebelumnya sehingga KPK berani menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap penyidikan.

”Bagi kami, temuan BPK yang menyatakan ada indikasi penyelewengan dana bansos di NTT sudah kuat. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh KPK. Karena jika tidak, akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jangan sampai seorang kepala daerah bisa seenaknya menyelewengkan dana bansos,” ulas Tommy.

Hamburkan Uang Negara

Secara terpisah, tokoh masyarakat NTT Pater Christo menyatakan, laporan yang dilayangkan ke KPK terkait dugaan penyelewengan dana bansos dinilai baik sebagai bagian dari kesadaran masyarakat atas penegakan hukum. Jika laporan tersebut terbukti dengan adanya bukti-bukti yang menguatkan, sudah seharusnya KPK menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang dimilikinya agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar bisa terwujud.

”Karena ini negara hukum, serahkan proses tersebut ke lembaga yang berwenang. Dalam hal ini KPK. Kalau terbukti, beri sanksi tegas kepada siapapun yang terlibat. Mulai dari kepala daerah hingga jajaran di bawahnya. Sehingga saya harapkan, ke depan NTT bisa menjadi wilayah yang bersih dari korupsi, pemerintahannya pun menjadi clean government dan masyarakatnya bisa keluar dari jerat kemiskinan yang selama ini menghantui. Semua itu bisa terwujud jika sebelumnya dilakukan proses pertobatan,” papar Pater Christo. 

Seperti diketahui, laporan dugaan penyelewengan dana bansos yang disinyalir melibatkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya senilai Rp 15.511 miliar telah merugikan negara. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT Tahun Anggaran 2010 menunjukan amburadulnya pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Di antaranya, untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Timor Tengah Utara.

Selain itu, dana bansos NTT ditengarai juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ke Jerman Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada juga transaksi keuangan tidak sesuai peruntukan Rp 607,3 juta. Bahkan, ditemukan ada penyaluran Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan serta penggelontoran Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen memadai. ”Sehingga, total kerugian negara dari dana bansos NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 15,511 miliar,” ungkap Tommy. [fu/pn]