Gubernur NTT Kembali Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, PESATNEWS – Untuk memperkuat laporan yang sebelumnya telah dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (25/6) silam, Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Transparans (KOMITs) dan Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa NTT (FKPM NTT), Selasa (24/7) kemarin kembali mendatangi KPK.

Kali ini, tanpa membawa massa, empat orang perwakilan dari kedua lembaga tersebut menyerahkan berkas laporan BPK yang berisi dugaan penyelewengan dana bansos Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berkas laporan dugaan korupsi tersebut diterima petugas KPK Sugeng Basuki dengan nomor surat 2012-07-000428. Menurut Sugeng Basuki pihaknya menerima laporan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di KPK.

“Laporan terkait dugaan penyelewengan dana bansos NTT ini kami terima. Selanjutnya akan kami pelajari hingga tahap berikutnya. Jika ditemukan bukti-bukti penguat, KPK akan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan atas temuan-temuan yang menguatkan,” ujar Sugeng. 

Juru bicara KOMITs Tommy DJ menegaskan langkah yang diambil pihaknya bersama FKPM NTT adalah untuk memperkuat laporan sebelumnya sehingga KPK berani menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap penyidikan.

”Bagi kami, temuan BPK yang menyatakan ada indikasi penyelewengan dana bansos di NTT sudah kuat. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh KPK. Karena jika tidak, akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jangan sampai seorang kepala daerah bisa seenaknya menyelewengkan dana bansos,” ulas Tommy.

Hamburkan Uang Negara

Secara terpisah, tokoh masyarakat NTT Pater Christo menyatakan, laporan yang dilayangkan ke KPK terkait dugaan penyelewengan dana bansos dinilai baik sebagai bagian dari kesadaran masyarakat atas penegakan hukum. Jika laporan tersebut terbukti dengan adanya bukti-bukti yang menguatkan, sudah seharusnya KPK menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang dimilikinya agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar bisa terwujud.

”Karena ini negara hukum, serahkan proses tersebut ke lembaga yang berwenang. Dalam hal ini KPK. Kalau terbukti, beri sanksi tegas kepada siapapun yang terlibat. Mulai dari kepala daerah hingga jajaran di bawahnya. Sehingga saya harapkan, ke depan NTT bisa menjadi wilayah yang bersih dari korupsi, pemerintahannya pun menjadi clean government dan masyarakatnya bisa keluar dari jerat kemiskinan yang selama ini menghantui. Semua itu bisa terwujud jika sebelumnya dilakukan proses pertobatan,” papar Pater Christo. 

Seperti diketahui, laporan dugaan penyelewengan dana bansos yang disinyalir melibatkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya senilai Rp 15.511 miliar telah merugikan negara. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT Tahun Anggaran 2010 menunjukan amburadulnya pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Di antaranya, untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Timor Tengah Utara.

Selain itu, dana bansos NTT ditengarai juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ke Jerman Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada juga transaksi keuangan tidak sesuai peruntukan Rp 607,3 juta. Bahkan, ditemukan ada penyaluran Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan serta penggelontoran Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen memadai. ”Sehingga, total kerugian negara dari dana bansos NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 15,511 miliar,” ungkap Tommy. [fu/pn]

Kasus 27 Juli Terhenti di Pengadilan Militer

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak PDI-P tidak pernah mendiamkan penyelesaian kasus 27 Juli. Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, pihaknya hingga kini masih terus mendesak penyelesaian kasus penyerangan kantor DPP PDI 16 tahun lalu itu.

"Upaya hukum untuk kasus 27 Juli belum pernah ditutup. Kata siapa kami menutup. Sampai sekarang kami masih terus memperjuangkan penyelesaiannya," tegas Megawati seusai acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (27/7/2012).

Mega mengungkapkan, dari pihaknya, proses hukum masih terus berjalan hingga kini. Yang terjadi sejak beberapa tahun lalu adalah terhentinya proses di pengadilan militer.

Selain itu, pengadilan koneksitas pun belum membuahkan hasil yang memuaskan. "Pengadilan sipilnya sudah jalan. Pengadilan militernya yang enggak jalan," kata Mega.

Ia menerangkan, peristiwa berdarah yang berawal dari perebutan kantor antara dua kubu PDI itu sebenarnya terus menjadi perhatian pihaknya.

Karena itu, desakan kepada pihak militer untuk mengajukan para petinggi yang terlibat terus disuarakan pihaknya. "Jadi enggak benar kalau kami bungkam. Orang terus didesak, tapi enggak jalan kok," kata Mega.

Pada kesempatan yang sama, Ketum PDI-P itu juga menyinggung lima lembaga yang disebutkan Presiden SBY rentan korupsi. Menurut Mega, Presiden tidak perlu hanya sekadar berbicara atau mengindikasikan.

Yang terpenting adalah bagaimana melakukan tindakan untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. "Kalau sudah ada yang bicara, berarti harus ada yang jawab. Ya saya bilang, laksanakan. Itu saja, laksanakan," kata Mega.

Editor :

Benny N Joewono

1 Alamat, Masjid & Gereja Ini Berbagi Tembok

Kubah masjid di sebelah salib tinggi. Tak ada keangkuhan di sana. 

VIVAnews -- Berbeda bukan berarti saling bermusuhan. Termasuk soal keyakinan. Kerukunan beragama niscaya terjalin jika masing-masing umat saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya.

Ajaran itulah yang terpancar dari seberang Jalan Gatot Soebroto No 222 Solo. Di sana berdiri dua bangunan tempat ibadah yang berbeda: Masjid Al Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan. Dengan nomor alamat yang sama.

Dari kejauhan, dua bangunan ibadah terlihat menonjolkan lambang masing-masing, kubah hijau dan bulan sabit bintang, juga salib besar yang berdiri di atap gereja. Namun, tak ada keangkuhan di sana.

Saking dekatnya, tembok masjid dan gereja saling berdempetan. Tempat imam masjid langsung berbatasan dengan ruang pertemuan gereja. Bahkan, di bagian atas ruang imam tersebut dibiarkan terbuka sehingga tembok salah satu ruangan gereja terlihat menonjol.

Menurut cerita Pendeta Widi Atmo Herdjanto, gereja dibangun lebih dulu pada tahun 1939. Kala itu, gereja didirikan di atas tanah milik H Zaini yang telah dibeli oleh sejumlah umat Kristen asal Danukusuman, Solo.

Saat bangunan gereja tersebut dibangun, para pendiri juga sudah mengetahui ihwal rencana pembangunan mushola, yang direalisasikan tahun 1947, tepat di sisi utara gereja.

“Mulai saat itulah kerukunan kedua umat beragama ini terjalin, seperti halnya kedua bangunan tempat ibadah. Perwakilan  Islam maupun Kristen membangun prasasti tugu lilin sebagi simbol kebersamaan,” ujar Pendeta Herdjanto kepada VIVAnews, Jumat, 27 Juli 2012

Prasasti lilin yang memiliki tinggi 100 centimeter hingga kini masih tegak berdiri, posisinya di  tempat wudlu perempuan yang terletak di sebelah selatan masjid. Tugu bercat putih tersebut menjadi sumpah janji di antara kedua pemeluk keyakinan yang berbeda itu. Untuk hidup rukun dan damai. Jangan sampai terjadi permusuhan dan peliharalah kedamaian selamanya.

Mushola menjadi masjid
Dalam perkembangannya, bangunan mushola tersebut pun berkembang menjadi masjid. Seperti diceritakan Ketua Takmir Masjid Al Hikmah, Muhamad Nasir Abu Bakar, sebelum merubah bangunan mushola menjadi  bangunan masjid, pihaknya terlebih dahulu juga melakukan komunikasi dengan pihak gereja.

Demikian juga ketika ada permasalahan yang menyangkut kepentingan kedua umat tersebut, Nasir mengakui selalu mengedepankan komunikasi yang penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Semisal, akan melakukan Salat Ied pada hari raya, pihaknya selalu meminta izin kepada pihak GKJ Joyodiningratan untuk meminjam halaman depan gereja untuk dijadikan sebagai tempat salat. Sebab, bangunan masjid terlalu kecil untuk menampung umat muslim.

“Sebelum melakukan Salat Ied, sekitar pukul 05.30 WIB jemaat gereja dengan remaja masjid berbaur ikut membersihkan jalan dan halaman yang akan menjadi tempat salat,” ujarnya.

Saat Idul Fitri jatuh pada hari Minggu, seperti dikatakan Pendeta Herdjanto, pihaknya akan menghilangkan jadwal  kebaktian pagi pukul 06.30 WIB. Padahal, setiap Minggu dalam satu hari terdapat empat jadwal kebaktian, yakni pukul 06.30, 08.30,14.30, 18.30 WIB. “Tetapi untuk menghormati  saudara muslim yang Salat Ied di depan gereja maka kami meniadakan jadwal kebaktian yang pagi supaya tidak menganggu kekhusyukan saudara kita yang sedang melaksanakan salat,”  kata dia.

Pun demikian saat umat Kristiani melaksanakan kebaktian setiap hari Minggu, jemaat gereja tersebut juga parkir di depan masjid. Yang menjaga kendaraan mereka adalah remaja masjid. “Ini dilakukan supaya saudara kita yang Kristiani tenang dan khusyuk selama mengikuti kebaktian. Karena kendaraannya ditunggu remaja masjid,” tutur Nasir.

Bahkan, keberadaan pengeras suara masjid yang terletak tepat diatas kantor gereja juga tidak dipermasalahkan. “Tidak ada complain sama sekali. Suara adzan itu memang keras, ya memang fungsinya untuk panggilan salat bagi kaum muslim," ucap pendeta.

Sebaliknya saat kalangan jemaat gereja melakukan peribadatan pada  misa Natal, lanjut dia, pihak pengurus masjid juga tahu diri. Kalau biasanya sebelum adzan didahului dengan membaca Alquran dengan pengeras suara selama 10 menit, namun untuk menghormati peribadatan umat Kristiani, pembacaan Alquran itu ditiadakan.

“Jika berbarengan dengan Natal, kami meniadakan bacaan Alquran sebelum adzan supaya tidak menggangu peribadatan umat Kristiani. Ini merupakan cara untuk menghormati mereka,” tegas Nasir.

Terkenal hingga luar negeri
Sikap toleransi yang terjalin di kawasan tersebut kabarnya menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang asing yang berkunjung. Selain ingin melihat dari dekat, merea juga ingin mengetahui kunci kerukunan yang terjadi antara umat beragama tersebut. Bahkan, dua pekan lalu mendapatkan kunjungan special dari kalangan tokoh agama Eropa.

“Biasanya mereka yang studi banding ke sini menanyakan mengenai berdirinya gereja dan masjid. Saya selalu bilang, gereja lebih dulu berdiri. Kenapa masjid bisa berdiri karena ada kesepakatan dari para pendahulu kita. Silakan membangun masjid bersinggungan, bersampingan dan bergadengan dengan gereja. Dan momentum ini disertai dengan pendirian tugu yang artinya tidak akan ada perbedaan dan permusuhan sampai nanti. Jadi ke depannya insya Allah tetap aman,” harap Nasir.

Prinsip kehidupan yang penuh dengan toleransi tersebut, dikatakan Nasir,  akan selalu ditularkan kepada generasi muda di daerah tersebut.

Lantas, ia pun menegaskan bahwa baik dari phak gereja maupun masjid sangat menjaga betul arti pentingnya kedamaian, persaudaraan dan persatuan.  “Kami memang menjaga betul persatuan. Tetapi kalau mengenai agama tidak bisa bercampur, sendiri-sendiri. Dan dalam masalah itu ada pelajaran dari Allah bahwa Islam menjunjung tinggi toleransi, lakum dinukum waliyadin,” ucapnya. (umi)

 

North Koreans Learn They Have First Lady

By CHOE SANG-HUN

SEOUL, South Korea — North Korea’s state-run news media announced on Wednesday that its young leader Kim Jong-un had married, and identified his wife as Ri Sol-ju.

The North’s Central TV showed Mr. Kim visiting an amusement park in the capital, Pyongyang, with a young stylish woman, and identified her as “Comrade Ri Sol-ju, wife of Marshal Kim Jong-un,” South Korean officials said. A North Korean state-run radio station also identified the woman as Mr. Kim’s wife.

In recent weeks, North Korean media has shown the same woman accompanying Mr. Kim to several state functions, triggering speculation over who she was. The couple attended a July 6 concert that featured Mickey Mouse and other Disney characters. They later visited a kindergarten together.

The North Korean television report did not say when the couple was married.

Mr. Kim, still believed to be in his late 20s, took over top leadership in North Korea after his father, Kim Jong-il, died in December.

He has recently begun projecting himself as a young leader self-confident enough to attempt a different ruling style from that of his dour and reclusive father. North Korean television showed Mr. Kim raising a thumb at a girl group singing the theme song of the iconic American movie “Rocky” during the same concert that featured Mickey Mouse.

By showing up with his wife in public, Mr. Kim distinguished himself from his father. During Kim Jong-il’s rule, most ordinary North Koreans had never seen their first lady on television. Defectors from the North said that most North Koreans did not know who their first lady was when Mr. Kim was in power.