Pilih Mana: Teken Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura atau Menjual Kedaulatan?

KESAN ogah-ogahan untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura memang sulit dibantah. Pasalnya, pihak Singapura sudah membuka diri untuk mengembalikan para pelaku korupsi, tetapi hingga kini belum ada respons yang konkret dari Indonesia. 

Kini bola berada di Komisi I DPR yang selama ini berkukuh menolak ratifikasi perjanjian ekstradisi lantaran keberatan dengan syarat yang diajukan Singapura. Perjanjian keamanan atau defense cooperation agreement (DCA) yang diajukan 'Negeri Singa' sebagai syarat untuk meratifikasi kesepakatan itu dianggap memberatkan Indonesia. 

Misalnya, ada poin yang menyatakan pihak ketiga diperbolehkan melakukan latihan perang di wilayah kedua negara. Perjanjian itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 2007 di Istana Tampak Siring, Bali. 

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai DPR tidak memiliki agenda yang jelas tentang pemulangan koruptor yang bersembunyi di luar negeri, terutama di Singapura. Menurut dia, Singapura harus dipaksa membuat dan menyetujui perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. 

Alasannya, sudah terlalu lama Singapura menjadi tempat pelarian koruptor dan penjahat kelas kakap Indonesia. "Caranya dengan memperkuat diplomasi dan posisi tawar Indonesia di mata Singapura," kata Hikmahanto, akhir pekan lalu. 

"Posisi tawar Indonesia cukup tinggi untuk mendorong Singapura meneken perjanjian ekstradisi. Secara ekonomi dan keamanan, negara kecil itu sangat bergantung pada Indonesia," paparnya. 

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menepis anggapan bahwa DPR tidak serius meratifikasi ekstradisi dengan Singapura. Dia berkilah, selama Singapura berkukuh mengajukan perjanjian keamanan sebagai paket kesepakatan ekstradisi, posisi DPR sangat jelas, yakni menolak menjual kedaulatan ke negara lain. Sebab, perjanjian itu sangat merugikan Indonesia.

Politikus PKS itu tidak mau Komisi I DPR disudutkan lantaran perjanjian yang hingga kini belum diratifikasi itu. Ia bahkan menyalahkan pemerintah yang dianggap gagal menekan Singapura melalui proses diplomasi. Meski begitu, ia optimistis Indonesia bakal memperoleh hasil signifikan selama proses diplomasi berlangsung. 

"Tidak lama lagi Menteri Luar Negeri Singapura akan berkunjung ke Indonesia. Kita berhasil menekan Singapura," tegasnya. 

Singapura kerap jadi pilihan para koruptor. Selain karena posisinya secara geografis sangat dekat, negara itu dianggap aman karena tak punya ikatan perjanjian ekstradisi. Beberapa warga Indonesia bermasalah yang kabur ke Singapura di antaranya Sjamsul Nursalim (merugikan negara Rp6,9 triliun dan US$96,7 juta dalam kasus Bank Dagang Negara Indonesia), Bambang Sutrisno (Bank Surya, Rp1,5 triliun), dan David Nusa Wijaya (Bank Sertivia, Rp1,26 triliun). Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan saksi kunci kasus suap cek pelawat Nunun Nurbaeti pun pernah singgah di negara itu selama pelarian. 

Diuntungkan
Anggota Komisi I DPR lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengutarakan pendapat senada. Ia menuding Singapura sebagai pihak yang mempersulit proses ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. 

Menurutnya, Singapura diuntungkan karena uang para koruptor dimanfaatkan di sana. "Kalau serius, kenapa perjanjian ekstradisi ditandemkan dengan perjanjian keamanan?" kata dia.
Agus pun mafhum jika selama ini KPK kesulitan mengejar buron di Singapura. Ke depan, ia berharap pemerintah mampu menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi. "Singapura lebih membutuhkan Indonesia kok. Itu yang harus dipakai sebagai senjata oleh pemerintah," tegasnya. 

Lebih lanjut Hikmahanto Juwana menilai perjanjian keamanan menjadi batu sandungan Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan ekstradisi dengan Singapura. Pasalnya, butir kesepakatan itu dianggap mengebiri kedaulatan RI. Singapura berkukuh menjadikan DCA sebagai syarat dalam perjanjian ekstradisi. Alhasil, hingga kini perjanjian yang sudah diteken tujuh tahun lalu itu urung diratifikasi DPR. 

Ia menegaskan, masalah kedaulatan menjadi hal terpenting daripada pemulangan koruptor. Meski begitu, ada celah yang dapat dilakukan pemerintah, yakni memperkuat diplomasi. "Pemerintah harus menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel syarat perjanjian internasional," kata dia. 

Ratifikasi secara tandem, menurutnya, tidaklah lazim. Bahkan, dalam perjanjian tidak ada pasal yang mengharuskan ratifikasi dilakukan secara tandem. Kalaupun ada, keinginan untuk meratifikasi secara tandem merupakan kesepakatan yang dibuat kedua negara.
Guru besar Universitas Indonesia itu menilai Singapura mengambil keuntungan dari kaburnya para perampok uang rakyat tersebut. Di sisi lain, negara itu memanfaatkan keinginan Indonesia menyeret koruptor yang melarikan diri ke negara kecil tersebut dengan mengajukan perjanjian keamanan sebagai syarat meratifikasi kesepakatan ekstradisi. 

Meski sulit, ia optimistis Singapura mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel. Alasannya, Singapura sedang gencar mencitrakan diri sebagai pusat finansial dunia yang bersih dari uang haram. Selain ekstradisi, Indonesia juga dapat menggunakan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance(MLA) antarpemerintah. Namun, MLA tidak dapat menyeret koruptor, tetapi hanya memberikan informasi soal keberadaan serta aset mereka di luar negeri. 

Jalur Formal

Mantan jaksa Chairul Imam mengatakan upaya pemulangan koruptor yang kabur ke luar negeri seperti Singapura sebetulnya bisa dilakukan melalui proses informal. Ia menilai alasan pemerintah selama ini yang mengaku sulit memulangkan koruptor karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura telah menjerumuskan Indonesia pada proses formal yang penyelesaiannya tidak jelas. 

Dalam pengalamannya selama menjadi jaksa, Chairul mampu memulangkan empat buron koruptor dari Singapura dan Hong Kong, salah satunya Lodi Djuanedi, Direktur Umum Bank Majapahit Jaya yang pada 1996 dipulangkan dari Hong Kong. 

"Sebetulnya ini bisa dilakukan melalui lobi pribadi antaralat negara yang ada di sana. Misalnya Singapura, kan pasti ada teman jaksa atau polisi yang kita kenal di sana. Di sinilah pentingnya aparat kita mampu membangun hubungan personel dengan rekan kerjanya di luar negeri. Terbukti berhasil kok," ujarnya. 

Menurut dia, lobi informal terbukti lebih efektif di tengah kebuntuan jalur formal, baik melalui kesepakatan ekstradisi maupun kesepakatan mutual legal assistance and criminal matters, terutama mengenai kesepakatan pembekuan aset koruptor agar kerugian negara bisa diganti. 

Dalam pengalamannya, Chairul bisa membekukan aset salah seorang koruptor di Singapura justru melalui lobi-lobi informal. Bahkan ia bercerita bagaimana aparat di sana sempat meminta pembagian jatah. "Kalau memang jalan ini yang harus ditempuh, ya mau bagaimana? Daripada uangnya hilang begitu saja, lebih baik kita lakukan. Intinya adalah hubungan baik dengan aparat yang ada di sana. Itu saja," jelasnya. (SW/P-3)
Sumber: Media Indonesia
Penulis: Rudi Policarpus

Kemenangan Jokowi dan Sikap Legowo Fauzi Bowo

VIVAnews - Sebentar lagi Ibukota mempunyai gubernur baru. Meski Komisi Pemilihan Umum Daerah masih melakukan perhitungan, dari quick count sejumlah lembaga survei diketahui bahwa pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menang atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Semua hasil quick count itu diumumkan Kamis 20 September 2012. Jokowi menang secara meyakinkan.

Hitung cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia,misalnya, Jokowi menang dengan 53,81. Foke cuma meraih 46,19 persen.  Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesiajuga hampir sama. Jokowi meraih 53,68 dan Foke meraih 46,32 persen. Jaringan Suara Indonesia menemukan bahwa Jokowi meraih 53,26 persen dan Foke meraih 46,72 persen. Hasil quick count lembaga yang lain juga hampir sama.

Dalam hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jokowi menang di enam wilayah. Di wilayah Jakarta Barat, misalnya, pasangan ini mendulang 52,82 persen. Di Jakarta Pusat menang 51,26 persen. Di wilayah Jakarta Selatan mereka unggul dengan perolehan 53,15 persen, Jakarta Timur menang 52,75 persen, sedang wilayah Jakarta Utara mereka unggul jauh dengan perolehan  59,36 persen.

Satu-satunya wilayah di mana mereka kalah adalah Kepulauan Seribu. Di sana mereka hanya memperoleh 38,58 persen. Kepualau Seribu memang dikenal sebagai lumbung suaranya Fauzi Bowo. Di sana dia unggul jauh dengan perolehan 61,42. Hitung cepat itu dilakukan padal 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 122.272 suara.

Quick count ini memang bukan hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Komisi itu baru menetapkan pemenang Pemilukada ini dalam rapat pleno 3 Oktober 2012 mendatang. Siapa yang menang akan dilantik pada 7 Oktober 2012.

Meski hitung cepat sejumlah lembaga itu bukan hasil resmi, Fauzi Bowo sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi. Dalam siaran pers, yang digelar sesudah hitungan cepat mengunggulkan Jokowi, Foke menyampaikan bahwa kemenangan Jokowi merupakan amanah yang disampaikan warga Jakarta.

"Saya tentu sudah ucapkan selamat kepada pasangan nomor tiga. Agar amanah yang diberikan hendaknya dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik," kata Foke. (Video Ucapan Selamat Foke itu lihat di sini). Banyak kalangan yang respek dengan sikap Fauzi Bowo itu. Dia bahkan menelepon langsung Jokowi dan menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan itu.

Sudah diprediksi

Pasangan Jokowi dan Ahok unggul juga dalam putaran pertama Pemilukada ini. Itu sebabnya banyak yang memperkirakan bahwa pasangan ini akan menang di putaran kedua dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Hasil survei sejumlah lembaga juga menunjukkan bahwa pasangan ini unggul atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Ada yang selisihnya jauh dan ada juga yang selisihnya tipis. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), lembaga besutan Dr. Saiful Mujani, diketahui  bahwa ada kecenderungan warga Jakarta lebih memilih kandidat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. "Peluang Jokowi memang lebih besar," kata Direktur Eksekutif LSI Dr. Kuskridho Ambardi dalam perbincangan dengan VIVAnews.

LSI menggelar survei pada 2 sampai 7 September 2012 lalu dengan mewawancarai 399 responden dan margin of error hampir 5 persen. Sampel responden diambil di seluruh wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu.

Meski ada yang enggan memberi tahu siapa kandidat yang dipilih, para responden bersedia diwawancarai tentang profil dan berbagai hal lainnya. Hasilnya, LSI menemukan bahwa ada benang merah kedekatan dan kecenderungan antara si responden dengan Jokowi-Ahok.

Kesimpulan itu didapat dari menganalisa profil dan demografi responden. Misalnya, profil responden dari sisi kesejahteraan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan latar belakang yang lain. "Tapi itu upaya untuk menebak, prosentasenya kami tidak tahu. Berdasarkan profil dan demografinya, secara umum lebih mendekati Jokowi," kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif Komunikasi Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, kekecewaan warga pada Foke yang membuat Jokowi terpilih. Evaluasi kepada incumbent, kata dia, lebih kuat daripada urusan agama dan etnis. "Yang paling kuat menjelaskan adalah evaluasi kepemimpinan Foke," ujar Burhanudin.

Jokowi menjadi harapan baru, meski masyarakat tahu bahwa Jokowi belum tentu bisa menyelesaikan masalah.  Warga sudah kehabisan harapan dengan Foke.  Alasannya lainnya adalah karena beberapa simpatisan partai yang mendeklarasikan diri mendukung Foke-Nara ternyata lebih memilih pasangan Jokowi-Ahok. Misalnya saja, pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera sebagian memilih Jokowi-Ahok.

Selain itu, Burhanudin menilai bahwa penentu kemenangan Jokowi adalah lantaran sosoknya disenangi publik.  Jokowi yang bersahaja dan "ndeso" ini, kata Burhanudin, memikat hati masyarakat Jakarta. "Justru ke-"ndeso"-an Jokowi jadi kekuatan, apakah ke-ndeso-an itu by design atau accident, tapi tentu keluguan Jokowi bisa menarik hati pemilih," ujar dia.

Ahli Statistik Lembaga Survei Indonesia, Adam Kamil, berpendapat bahwa isu SARA pada saat masa kampanye lalu, tidak mempengaruhi pasangan Jokowi-Ahok. Isu SARA sebenarnya hanya menguatkan Foke-Nara. Tidak berpengaruh pada basis pendukung Jokowi. "Isu SARA itu hanya bisa menahan basis dukungan Foke, sehingga tidak drop," katanya. Mayoritas massa mengambang memilih Jokowi. Paling hanya 1 hingga 2 persen yang memilih Foke.

Pada pemilihan putaran kedua ini, tingkat partisipasi warga meningkatl bila dibandingan dengan putaran pertama. Data yang dilansir LSI menunjukkan bahwa kali ini tingkat partisipasi itu naik menjadi 67,34 persen dari sebelumnya 63 persen.

Menunggu janji Jokowi

Suasana kemenangan sudah sangat terasa di markas tim sukses Jakarta-Baru di Jalan Borobudur 22, Menteng, Jakarta Pusat. "Alhamdulilah. Selesai aman dan damai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, baik dari PDIP, relawan, seluruh tim sukses dan masyarakat yang memberikan dukungan," kata Jokowi.

Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya untuk menjalankan tugas di Jakarta. "Saya mengimbau warga Jakarta agar tetap jaga keamanan dan gesekan. Bersatu dan bersama-sama untuk memajukan Jakarta," katanya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa kemajuan Jakarta sekarang ini berkat kerja keras Gubernur Fauzi Bowo. Karena itu dia memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fauzi Bowo. "Beliau sudah berbuat banyak untuk DKI. Saya juga akan berdiskusi dengan beliau, karena kemampaun birokrasi dan lapangannya jauh lebih baik dari saya. Kami sudah teleponan dan akan diatur untuk bertemu," ujar Jokowi.

Soal program apa yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya, Jokowi belum mau bicara banyak. Dia hanya menyebutkan bahwa akan fokus menggarap masalah banjir dan macet. Untuk mengatasi banjir, dia menitikberatkan pada penyelesaian Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat. Pembebasan lahan segera dilakukan.

Strategi lain untuk mengatasi banjir, kata Jokowi, adalah melakukan pengerukkan di semua sungai-sungai kecil yang ada di wilayah Ibukota. Selain itu, drainase yang ada di kampung juga harus dikeruk dan dibersihkan. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi pendangkalan aliran air. 

Mengatasi persoalan kemacetan yang sudah kronis di Jakarta, Jokowi mengaku sudah punya strateginya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak jumlah armada busway. Rencananya, jalur busway yang padat akan diganti dengan railbus. Jokowi berjanji melanjutkan proyek Mass Rapid Transportation (MRT) yang sudah dicanangkan Fauzi Bowo. Dia mengatakan rencana pengoperasan MRT jangan hanya berhenti di wacana, namun harus segera dterapkan.

Burhanudin Muhtadi menegaskan bahwa jika Jokowi gagal  memenuhi janji-janjinya itu, maka dia akan menghadapi masalah yang sama dengan Foke. Pada permulaannya memang ada masa bulan madu. Warga senang dengan Jokowi. Tapi masa itu ada batasnya. "Jika mereka gagal. para pendukung itu yang pertama memprotes," kata Burhanudin.

Apakah Yesus Dulu Menikah?

MASSACHUSETTS, KOMPAS.com — Sebuah fragmen yang sebelumnya tidak diketahui, yang merupakan bagian dari papirus kuno yang ditulis pada masa Koptik Mesir kuno, mencantum kata-kata "Yesus berkata kepada mereka, istriku...". Temuan itu tampaknya akan memperbarui perdebatan sengit di kalangan Kristen soal apakah Yesus dahulu menikah.

Keberadaan fragmen dari abad keempat itu, yang tidak lebih besar dari sebuah kartu nama, terungkap pada konferensi di Roma, Selasa (18/9/2012), oleh Karen King, seorang Hollis Profesor of Divinity di Harvard Divinity School di Cambridge, Massachusetts.

"Tradisi Kristen telah lama berpendapat bahwa Yesus tidak menikah walau tidak ada bukti sejarah memadai yang tersedia untuk mendukung klaim tersebut," kata King dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Harvard.

"Injil baru ini (memang) tidak membuktikan bahwa Yesus menikah, tetapi hal itu memberi tahu kita bahwa seluruh pertanyaan hanya muncul sebagai bagian dari perdebatan yang riuh tentang seksualitas dan perkawinan."

Terlepas dari penegasan Gereja Katolik bahwa Yesus tidak menikah, soal itu muncul kembali secara teratur, terutama dengan publikasi novel The Da Vinci Code karya Dan Brown yang menjadi best sellertahun 2003, yang membuat marah banyak orang Kristen karena kisah novel itu didasarkan pada gagasan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan punya sejumlah anak.

King mengatakan, fragmen itu, yang diungkap pada Kongres Internasional Kesepuluh Studi Koptik, memberikan bukti pertama bahwa sejumlah orang Kristen perdana percaya bahwa Yesus menikah.

Roger Bagnall, Direktur Institut untuk Studi Dunia Kuno di New York, mengatakan, dirnya yakin fragmen itu, yang oleh King disebut sebagai "Injil tentang Istri Yesus", otentik.

Namun, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan para ahli, serta pengujian tambahan terhadap fragmen papirus itu, yang dilukiskan berwarna kuning kecoklatan dan sudah compang-camping.

Fragmen tersebut milik seorang kolektor pribadi anonim yang telah menghubungi King untuk membantu menerjemahkan dan menganalisanya. Fragmen itu diperkirakan ditemukan di Mesir atau mungkin Suriah.

King mengatakan, hingga sebelum tahun 200 Masehi tidak ada klaim yang kemudian mulai muncul ke permukaan, melalui seorang teolog yang dikenal sebagai Clement dari Alexandria, bahwa Yesus tidak menikah.

"Fragmen ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen lainnya dari periode itu mengklaim bahwa Ia (Yesus) sudah menikah, tetapi tidak memberikan bukti nyata tentang pernikahan itu," katanya.

"Tradisi Kristen hanya melestarikan suara-suara yang menyatakan Yesus tidak pernah menikah. 'Injil tentang Istri Yesus' sekarang menunjukkan bahwa sejumlah orang Kristen berpikir sebaliknya."

Analisa King tentang fragmen itu akan dipublikasikan dalam Harvard Theological Review edisi Januari 2013. Dia telah mem-posting draf makalahnya itu dan foto-foto fragmen tersebut di situs Harvard Divinity School.

Sumber :

Sydney Morning Herald, Reuters

Editor :

Egidius Patnistik

Samad: Penarikan Penyidik KPK Menyedihkan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengeluhkan penarikan 20 penyidik yang tengah bertugas di KPK oleh institusi asal, yakni Kepolisian RI. Menurut Abraham, penarikan itu akan sangat mengganggu penanganan puluhan kasus di KPK termasuk bail out Bank Century.

"Ada peristiwa yang cukup menyedihkan bagi kita dengan adanya penarikan-penarikan (penyidik). Terus terang menghambat kasus-kasus di KPK," kata Abraham, ketika rapat dengan Tim Pengawas Bank Century di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 19/9/2012 ).

Pimpinan KPK dipanggil untuk dimintai penjelasan perkembangan penanganan kasus Bank Century yang masih dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan keterangan apa yang dia tahu tentang bail out itu.

Abraham mengatakan, satu penyidik di KPK bisa menangani tiga kasus. Bahkan, ada penyidik yang memegang sampai 11 kasus sekaligus. Jika ditarik, kata dia, otomatis penanganan 11 kasus itu berjalan tertatih-tatih.

"Ini problem terberat bagi KPK. Ada berapa puluh kasus yang on going akan tersendat, termasuk didalamnya Century," kata Abraham.

Abraham mengapresiasi pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang akan mengganti penyidik yang ditarik dengan penyidik terbaik. Namun, kata dia, penggantian itu tidak dapat menyelesaikan masalah seperti membalikkan telapak tangan lantaran penyidik baru itu tidak mungkin dapat memegang kasus yang tengah ditangani.

"Karena itu, kita harapkan dukungan Dewan," pungkas mantan aktivis dan pengacara itu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat meminta kepada para anggota Timwas yang menduduki Komisi III untuk membicarakan masalah itu, termasuk apakah dimungkinkan KPK merekrutpenyidik independen.

Setidaknya, ada sejumlah politisi Komisi III yang berada di Timwas Century seperti Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, serta anggota Komisi III Ahmad Yani dan Bambang Soesatyo.

Jaksa Periksa Para Kades di Flores Timur

POS KUPANG.COM, LARANTUKA -- Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka akan memanggil para kepala desa (kades) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) untuk diperiksa terkait pengumpulan dana pembuatan proposal permohonan dana pembangunan infrastruktur pedesaan kepada Kementerian Dalam Negeri oleh pemerintah kabupaten setempat pada Juli 2012 lalu.

Jaksa akan menyelidiki ke mana dan kepada siapa uang Rp 182 juta yang dipungut dari 182 desa  itu diserahkan. Penyerahan uang kepada oknum pejabat untuk mendapatkan dana yang lebih besar dapat dikategorikan suap.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Larantuka, H Riupassa, S.H, mengatakan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/8/2012). Didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Larantuka, Abdon Toh, S.H, Riupassa mengatakan, setiap laporan masyarakat tetap ditindaklanjuti.

Untuk laporan dari elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Flotim terhadap pungutan Rp 1 juta kepada 182 kades dan biaya perjalanan dinas ke Portugal, lanjut Riupassa, jaksa sedang melakukan pengumpulan data (puldata). Dalam waktu dekat, kata Riupassa, tim yang telah dibentuk akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

Abdon menambahkan, selama puldata tim jaksa tidak bisa memanggil dan memintai keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau sebagai penanggung jawab terhadap permasalahan itu. Puldata, lanjutnya, lebih pada kerja intelijen kejaksaan. Setelah datanya dipandang cukup,  kajari mengeluarkan surat perintah kepada tim untuk melakukan pulbaket.

Dalam pulbaket, kata Abdon, tim berhak memanggil dan memintai keterangan dari orang-orang yang dipandang mengetahui permasalahan tersebut. Untuk tahap pulbaket, kata Abdon, tim akan memanggil dan memintai keterangan para kepala desa. Karena jumlahnya banyak, akan diambil sampelnya, terutama ketua, sekretaris dan bendahara forum kepala desa se-Flotim yang telah menandatangani surat pernyataan menyerahkan uang secara sukarela itu.

Ditanya soal surat dari Ombudsman, Riupassa mengaku sudah menerimanya melalui faksimile. Ia  berterima kasih kepada Ombudsman Perwakilan NTT-NTB yang telah memberikan perhatian terhadap penanganan kasus itu.

Untuk diketahui, dana Rp 1 juta yang disetor para kepala desa di Flotim kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Flores Timur untuk biaya pembuatan proposal di Jakarta diambil dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kepala Desa Nelelamawalang II, Keamatan Ile Boleng, Rasyid Boro, yang dihubungi per telepon semalam, mengatakan pihaknya tidak mengambil Alokasi Dana Desa (ADD) atau dana dekon Rp 2.250.000 yang diberikan propinsi setiap tahun, karena itu sudah ada petunjuk teknisnya (juknis).

Boro menjelaskan, keuangan desa bersumber dari dana dekon dari propinsi yang rutin setiap tahun Rp 2.250.000/desa di Flores Timur, ADD yang nilainya tidak sama untuk setiap desa.  ADD yang diberikan oleh kabupaten sesuai  potensi desa. ADD, kata Boro, merupakan dana reguler dari pemerintah kabupaten. Dana yang bersumber dari stuktur pemerintah di atasnya, kata Boro, hanya dua pos itu.

Desa juga, lanjut Boro, mempunyai sumber keuangan seperti retribusi pasar desa, leges dan lain-lain yang dimasukan dalam PADes. "Uang itu kami gali di desa yang kami pakai untuk biaya pembuatan proposal permohonan dana pembangunan infrastruktur pedesaan," kata Boro.

Ditanya apakah desanya sudah mendapat dana itu? Boro mengaku belum mendapat informasi. "Kami sama sekali belum mendapat informasi, baik resmi maupun informasi lepas soal keberadaan dana yang bersumber dari proposal itu," kata Boro. (gem)

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

Jenazah Dua TKI Dipulangkan

Jenazah 2 TKI Dipulangkan

KUPANG, TIMEX - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia kembali memulangkan dua jenazah TKI asal NTT yakni Dominggas Anin, wanita asal desa Mouresi, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, dan Dominikus Bere, pria asal Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Belu.

Kedua TKI asal Timor ini meninggal dunia di Malaysia beberapa waktu lalu karena menderita sakit penyakit. Kedua jenazah tiba di Kupang melalui Bandara El Tari dengan waktu penerbangan yang berbeda, dimana jenazah Dominikus tiba lebih awal pukul 12.30 Wita dengan penerbangan Garuda Indonesia, sementara jenazah Dominggas baru tiba dua jam kemudian yakni pukul 14.30 Wita menggunakan penerbangan Lion Air.

Informasi yang dihimpun Koran ini di Bandara El Tari menyebutkan, Dominikus yang diketahui telah tiga tahun bekerja di perkebunan sayur di Perak, Malaysia. Sebelum meninggal, Dominikus menderita sakit selama tiga hari.

Oleh majikannya, Dominikus sempat dibawa ke rumah sakit setempat guna mendapat perawatan medis. Kondisinya mulai berangsur membaik, namun tiba-tiba saja, penyakit yang diderita itu kambuh hingga membuatnya meninggal dunia.

Sementara itu, penyebab kematian Dominggas Anin masih simpang siur. Sebelumnya, sempat dikabarkan TKW ilegal ini meninggal dunia akibat bunuh diri, namun ditepis pihak keluarga yang menjemputnya.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT, Tumbur Gultom, yang dikonfirmasi Timor Express ke polselnya, Sabtu (1/9) petang, mengaku Dominggas adalah TKW ilegal yang sebelumnya dikabarkan meninggal dunia oleh pihak KBRI di Kuala Lumpur karena bunuh diri.

Tumbur mengaku diinformasikan KBRI bahwa ada TKW ilegal meninggal yang hendak dipulangkan, sehingga BP3TKI diminta untuk memantau dan menjemput jenazah itu. "Karena ilegal, semua data kematian tidak kami ketahui termasuk seluruh haknya seperti asuransi tidak diperoleh.

Kami juga masih mencari PJTKI yang memberangkatkan Dominggas," jelas Tumbur yang mengaku hanya mengetahui pemulangan jenazah Dominggas. (mg-11/aln)