Sri Sultan: Kini sukar mendapat tokoh nasional Katolik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti kelemahan pendidikan kader sebagai penyebab sulitnya orang-orang Katolik saat ini yang tampil sebagai tokoh-tokoh nasional dibanding dengan pada masa-masa awal kemerdekaan.

“Bahkan, nyaris tidak ada aktivitas orang muda Katolik yang mengarahkan mereka pada peran dan tanggung jawab dalam politik. Hal ini berbeda dengan pada masa-masa awal kemerdekaan, dimana kala itu, banyak sekali tokoh-tokoh Katolik yang mengambil peran sentral,” katanya saat memberi keynote speech dalam acara Dies Natalis ke-67 Pemuda Katolik di Kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Minggu, (16/12).

Menurut Sultan, saat ini tidak ada pendidikan yang mumpuni bagi kader-kade Katolik sehingga tidak muncul tokoh seperti IJ Kasimo, tokoh politik pejuang kemerdekaan yang dianugerahi gelar pahlawan tahun ini dan Mgr Soegijapranata SJ, uskup pribumi pertama yang turut berperan mengusir penjajah Belanda dan terkenal dengan semboyannya, ‘menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia’ serta sejumlah tokoh lain selama era pemerintahan Presiden  Soekarno dan Presiden Soeharto.

“Jika dahulu ada Kasimo, Soegijapranata dan kawan-kawan, maka kini, bangsa ini merindukan munculnya tokoh-tokoh Katolik di tingkat nasional yang sekaliber mereka”, kata Sultan.

Ia menambahkan,  pernyataan bahwa ‘generasi muda adalah masa depan, harapan dan tulang punggung Gereja’ hanya sebatas wacana.

“Belum banyak tindakan konkret oleh orang muda dan usaha dari orang muda Katolik sendiri untuk berbuat sesuatu yang didukung oleh para tokoh senior politisi Katolik dan Gereja”.

Ia menjelaskan, sebuah keniscayaan bila Gereja Katolik mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang bekerja karena menjadi panggilan hatinya, menjadi pemimpin yang tegas, tidak otoriter, mampu menjamin terbangunnya iklim demokrasi yang kuat dan merawat keberagaman yang menjadi ciri Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa, mengakui memang pendidikan kader-kader Katolik masih  belum ditata dengan baik.

“Selain itu, ada semacam keterputusan atau tidak ada regenerasi pendidikan kader dari generasi tua ke generasi muda”, ungkapnya.

Mbapo juga melihat peran Gereja yang cukup intens pada zaman dahulu dalam mendampingi kader-kader Katolik.

“Orang-orang muda Katolik betul-betul diperhatikan oleh Gereja, berbeda dengan situasi beberapa tahun terakhir”.

Namun, ia menjelaskan, saat ini Pemuda Katolik sedang terus memperluas jaringan kerja sama dengan pihak hirarki Gereja dan juga dengan lembaga-lembaga lain.

Sementara itu, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligerja Indonesia (KWI), Mgr Yustinus Harjosusanto MSF mengatakan, saat ini Gereja memang tidak memiliki lembaga khusus untuk mendidik kader-kader Katolik, tetapi menyerahkan hal itu pada organisasi-organisasi dan partai politik.

“Meski demikian, tentu saja Gereja tetap memperhatikan umatnya yang menjadi politikus”, katanya kepada ucanews.com ketika ditemui di sela-sela acara.

Uskup Tanjung Selor ini mengakui memang banyak orang Katolik yang menjadi politikus, namun hanya sedikit yang menjiwai semangat kekatolikan.

“Semangat kekatolikan itu kan mengedapankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan juga keberpihakan pada orang-orang kecil. Namun, sekarang hal itu belum menjadi spirit dari orang-orang Katolik yang menjadi politikus”, tegasnya.

Ia menjelaskan, selama ini Komisi Kerawam memang berupaya memfasilitasi pertemuan politisi-politisi Katolik, yang biasa diadakan setiap bulan untuk meningatkan mereka akan jati diri sebagai orang Katolik.

“Kalau orang-orang Katolik hasil didikan organisasi dan yang menyebar di partai-partai politik menghayati nilai-nilai kekatolikan dalam menjalankan profesi mereka, maka tentu gelar sebagai tokoh nasional akan datang dengan sendirinya. Hanya saja, ini masih menjadi persoalan Gereja saat ini, yang mesti disikapi secara serius”, tegasnya.

Ryan Dagur, Yogyakarta