Paus Fransiskus, Person of the Year Versi Majalah Time

Paus Fransiskus Pada Sampul Depan Majalah Time

"Jangan hanya berkhotbah, dengarkan. Jangan hanya memarahi, sembuhkan."

Majalah TIME memilih pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, menjadi tokoh tahun 2013. Dalam sembilan bulan pertama jabatannya di tahta Vatikan, Paus Fransiskus menempatkan diri di tengah percakapan utama masa ini – tentang kekayaan dan kemiskinan, keadilan dan transparansi, modernitas, globalisasi, peran perempuan, pernikahan, dan godaan kekuasaan.

Redaktur Pelaksana TIME, Nancy Gibbs, menjelaskan mengapa majalahnya menjatuhkan pilihan pada mantan kardinal asal Argentina itu. “Ketika batas kepemimpinan sedang diuji di banyak tempat, datanglah seorang pria tanpa tentara atau senjata, tanpa kerajaan di luar tanah sempit di Roma. Tapi dia datang dengan kekayaan dan sejarah besar di belakangnya, untuk melemparkan tantangan pada dunia,” tulis Gibbs di majalahnya, TIME, 11 Desember 2013.

Dengan dunia yang makin kecil karena teknologi yang kian canggih, mimbar sang Paus dapat terlihat bahkan sampai ke ujung bumi. Ketika dia mencium wajah seorang pria cacat atau mencuci kaki seorang perempuan Muslim, foto-fotonya bergema jauh melanpaui batas-batas Gereja Katolik.

Gereja Katolik adalah salah satu lembaga tertua, terbesar, dan terkaya di bumi, dengan pengikut setia 1,2 miliar. Perubahan di dalamnya tidak datang secara alami. Birokrat dan pastor Vatikan dituduh saling bertikai, korup, memeras, dan terobsesi dengan aturan-aturan yang dibuat dengan pikiran sempit. Di sinilah Paus Fransiskus datang dengan prinsip: jangan hanya berkhotbah, tapi dengarkan; jangan hanya memarahi, tapi sembuhkan.

Dalam kurun waktu kurang dari setahun, Paus Fransiskus telah melakukan sesuatu yang luar biasa. “Ia tidak mengubah kata-kata, tapi mengganti musiknya. Pria ini tidak hidup di istana kepausan yang dikelilingi tembok, tapi di sebuah hostel yang dikelilingi imam. Dia berdoa sepanjang waktu, bahkan ketika menunggu giliran periksa di dokter gigi. Dia menaruh mobil dinas Mercedes-nya, dan memilih memakai Ford Focus. Tak ada satu sepatu merah, tak ada salib emas, hanya besi melingkar di lehernya,” kata Gibbs.

Paus Fransiskus menolak segala kemegahan dan hak istimewanya, merilis informasi keuangan Vatikan untuk pertama kalinya, menegur Uskup Agung Jerman yang boros, bahkan menawarkan diri untuk membaptis bayi dari seorang wanita yang bercerai – yang mantan suaminya ingin dia menggugurkan kandungannya. Semua yang dilakukan sang Paus lebih dari simbol kasih sayang dan transparansi.

“Pria ini merangkul kompleksitas dan mengakui risiko bahwa gereja yang terobsesi dengan kebenarannya sendiri akan lebih banyak menimbulkan luka daripada menyembuhkan,” ujar Gibbs.

Bagi Paus Fransiskus, gereja adalah rumah sakit. Tugas utamanya adalah untuk menolong yang terluka, bukan menyanyakan kadar kolesterol ada orang yang terluka. Kadar kolesterol yang ia maksud di sini adalah kadar keimanan seseorang. (sj)
Sumber: viva news

SBY Jadi Cawapres, Itu Pilihan Yang Logis Untuk Partai Demokrat

SBY dan Anas Dalam Sebuat Konferensi Pers

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrun, yang menyarankan agar Susilo Bambang Yudhoyono tampil lagi dalam bursa Capres/Cawapres untuk mempertahankan Partai Demokrat dari keterpurukan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Hal ini cukup berasalan karena merosotnya tingkat kepercayaan publik yang terhadap kinerja pemerintahan SBY selama dua periodenya menjabat sebagai Presiden. Beberapa Survei memberikan indikasi itu.

Menyimak pemberitaan media massa soal kasus-kasus korupsi yang melanda kader-kader Partai Demokrat, tentu ini sangat mempengaruhi tingkat elektabilitas partai. Masyarakat jenuh, dan pada akhirnya merasa marah dan jengkel atas setiap tindakan "pencurian" kekayaan negara melalui korupsi yang bertubi-tubi. Atas keterpurukan tersebut, mesin Partai Demokrat yang ada saat ini sangat kewalahan untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Partai Demokrat semakin identik dengan SBY. Di dalam internal Partai Demokrat saat ini, konflik antara Ketum (SBY) dan Sekjen sangat tidak mungkin terjadi, sehingga posisi SBY relatif aman jika dilihat dari ketegangan internal yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat. Terkait Capres yang sedang dikonvensikan, sebagaimana dikatakan Anas, para capres tersebut masih sulit diharapkan untuk mampu mendongkrak elektabilitas partai. Maka demi peningkatan elektabilitas partai dan kelangsungan program SBY di pemerintah, maka sebaiknya SBY maju sebagai Cawapres saja dalam bursa Capres / Cawapres mendatang; mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan kita tidak memperbolehkan seseorang untuk maju lagi sebagai capres setelah dua kali menjabat secara berturut-turut.

Paus Fransiskus Dinominasikan Untuk Hadiah Nobel Perdamaian

Paus Fransiskus mencium seorang bayi di Lapangan St. Petrus

Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Argentina telah mengesahkan sebuah resolusi untuk mencalonkan Paus Fransiskus untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian terkait seruannya untuk mengakhiri kekerasan di Suriah.

Resolusi itu disahkan oleh mayoritas anggota parlemen dan sekarang berada di Senat untuk ratifikasi.

Anggota DPR Oscar Martinez, yang mensponsori resolusi itu, menjelaskan Paus Fransiskus sebagai “seorang pria yang sepanjang tahun ini telah menentukan dalam menjaga perdamaian internasional mengenai konflik di Suriah.”

Sejak terpilih menjadi Paus, Paus Fransiskus telah membuat seruan-seruan untuk perdamaian di Suriah.

Dia mengirimkan surat kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin,  selama KTT G20, dimana ia menyerukan kepada para pemimpin dunia yang hadir dalam pertemuan itu untuk mencari solusi damai mengakhiri kekerasan di Suriah dan menolak intervensi militer.

Konflik Suriah kini telah berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun, sejak demonstrasi seluruh negeri itu yang terjadi pada 15 Maret 2011 untuk memprotes kebijakan Bashar al-Assad, presiden Suriah dan pemimpin Partai Ba’ath.

Pada April tahun itu, tentara Suriah mulai dikerahkan untuk mengatasi pemberontak, menembaki demonstran. Sejak itu, kekerasan telah berubah menjadi perang saudara yang telah merenggut nyawa lebih dari 115.000 orang.

Sekitar 2,2 juta pengungsi Suriah kini berada di negara-negara tetangga, sebagian besar dari mereka di Lebanon, Yordania, dan Turki.

Sekitar 6,5 juta orang Suriah diyakini telah terlantar akibat perang tersebut.

Latihan Militer Australia - Indonesia Dihentikan

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, latihan militer tentara Indonesia dengan Malaysia dipercepat menyusul keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para tentara Indonesia diminta kembali ke tanah air.

"Dengan sendirinya dipercepat latihan itu, untuk segera kembali," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu ( 20/11/2013 ), ketika ditanya soal latihan militer bersama di Darwin, Australia.

Sebelumnya, Presiden SBY memutuskan beberapa kerja sama antara Indonesia dengan Australia dihentikan sementara sampai ada penjelasan resmi dari Australia terkait penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat Indonesia. Salah satu kerja sama yang dihentikan sementara, yakni latihan militer bersama.

Latihan militer bersama dengan Australia dimulai Selasa ( 19/11/2013 ). Sekitar 200 prajurit dari kedua negara ambil bagian dalam latihan bersandi Elang AusIndo itu. Delapan jet tempur jenis FA-18 Australia dan enam jet tempur F-16 Indonesia terbang di wilayah Udara Australia selama latihan.

Di tempat yang sama, Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat mengaku belum tahu kapan akan kembali ke Australia. Hal itu, kata dia, tergantung dari respon resmi pemerintah Australia. Presiden SBY akan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott malam ini untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia.

Nadjib menambahkan, dirinya sudah menjelaskan secara umum bagaimana kondisi di Australia kepada Presiden. Dari penjelasan itu, ia diminta tetap di Indonesia.

Ketika ditanya bagaimana perkiraan dampak keputusan pemerintah Indonesia jika dilihat dari sisi bisnis, ia menjawab, "mungkin ada pengaruh. Tapi saya berharap itu tidak mempengaruhi secara besar."

Rokok Bisa Menyebabkan Kebutaan

Merokok disepakati menjadi faktor risiko terbesar seseorang terkena penyakit age-related macular degenaration (AMD) yang bisa berakibat pada kebutaan.

Dokter Spesialis Mata dr Elvioza SpM (K) dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) Kirana mengungkapkan, sebagain besar dokter mata sepakat kalau merokok adalah paling berbahaya sebagai faktor risiko orang terkena AMD.

AMD adalah gangguan kesehatan mata karena makula pada bola mata rusak.

Makula adalah bagian penting dari mata yang disebut bintik kuning yang berfungsi menyaring sinar yang merusak mata dengan mengikat radikal bebas yang dipancarkan sinar biru (blue rays) atau sinar ultraviolet

Lalu apa hubungannya merokok dengan gangguan kesehatan mata?

Dokter Elvioza menjelaskan, merokok menjadi sangat berbahaya karena dalam rokok membawa zat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh ketika dihisap atau dihirup asapnya.

"Ini lalu akan masuk ke dalam darah kita, radikal bebas inilah yang bisa merusak molekul-molekul dalam organ mata kita. Radikal bebas yang bertanggungjawab akan proses penuaan dini, ini juga yang terjadi ketika radikal bebas pada rokok masuk ke dalam organ mata," jelasnya.

Selain itu sambungnya, zat pada rokok akan membuat cairan pigmen pada makula menjadi sangat rendah atau tipis. Pigmen makula yang rendah atau tipis membuat seseorang lebih rentan menderita AMD.

Ketika cairan pigmen pada makula menjadi tipis, makula tak lagi memiliki kemampuan untuk menyaring sinar ataupun apapun yang berbahaya bagi tubuh. Akhirnya mereka akan tetap masuk dan akhirnya merusak bagian penting dari mata kita termasuk makula.

Tak hanya perokok aktif, dokter Elvioza, perokok pasif pun bisa memiliki risiko yang sama, bahkan lebih besar.

"Perokok pasif justru bisa sangat berbahaya, karena tubuhnya belum siap menerima asap yang berbahaya dari perokok aktif. Sementara perokok aktif yang sudah lama terpapar dengan zat yang berbahaya itu tubuhnya sudah sangat siap untuk menerima," bebernya.

Basuki Punya Cara Bikin Kapok Pengendara Masuk "Busway"

Kendaraan pribadi yang masuk ke busway semakin terekspos media. Dilarang petugas busway pun sudah tidak mempan. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengaku punya caranya agar pengemudi nakal itu kapok.

Basuki Tjahaja Purnama menyadari masih ada kelemahan Dinas Perhubungan DKI tidak bisa menilang kendaraan pribadi yang masuk ke busway. Polisi pun tidak selalu berjaga di jalur khusus bus transjakarta itu.

Oleh karena itu, dia sedang memikirkan caranya agar pengurusan STNK kendaraan pribadi yang masuk busway dipersulit. Pajaknya akan ditolak oleh Dinas Perpajakan DKI.

"Kalau yang melanggar, kita tidak bisa tilang, polisi tidak menilang, tidak kita terima pajak STNK-nya. Jadi pelat nomor yang dikirim ke Dinas Pajak, pelat nomor yang ini, tolak. Kita sosialisasikan ke mereka (Dinas Pajak), kasih tahu, blokir. Tidak bisa ngurus STNK," kata Basuki saat Rapat Penanggulangan Kemacetan di Balaikota Jakarta, Rabu (31/7/2013), dilansir dari video Pemprov DKI di Youtube.

Bahkan, Basuki sudah mempersiapkan jika digugat di PTUN. Menurutnya, hal itu bukan masalah. Sebab, dia juga menyadari bahwa tidak ada aturan menolak pajak seseorang.

"Kalau orang tidak terima, pasti PTUN-kan saya kan. Kalau saya kalah, saya tidak dihukum. Saya hanya disuruh terima itu pajak. Ya, sudah, kalau pajak enggak terima, mampus aja situ mobil Anda enggak bisa dipakai setahun," kata Basuki santai.

Bukan hanya soal pelanggaran mobil pribadi, Basuki juga meminta Dinas Perhubungan mencabut izin trayek angkutan yang tidak berhenti pada tempatnya. Jika sopir angkutan umum hanya berhenti di halte, maka penumpang pun tidak bisa menyetop sembarangan.

"Penumpang memberhentikan angkot di tengah jalan, membuat macet. Kita harus berani tegakkan disiplin. Kalau cabut trayek, mikir," ucapnya.

"Saya lagi pelajari cara-cara seperti itu, ini bukan cara preman, ini cara-cara freeman," katanya sambil terkekeh.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Paus Fransiskus Dapat Gelar "Man of the Year" Oleh Fanity Fair

Paus Fransiskus disebut sebagai Man of the Year oleh Vanity Fair, sebuah majalah edisi bahasa Italia sebagai bentuk pujian atas perannya selama seratus hari pertama sebagai pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia.

Sampul depan majalah tersebut menampilkan Paus Fransiskus 76 tahun melambaikan tangan kepada kerumunan massa, dengan hanya memakai jubah putih dan topi putih kepausan  (zucchetto).

Majalah itu mulai dengan mengutip pesan Paus Fransiskus pada 28 Maret kepada para imam untuk menjadi “gembala dengan hidup di tengah bau domba,” dan dilanjutkan dengan komentar  dari lima selebriti dunia tentang Paus ini, termasuk Sir Elton John dan penyanyi opera Italia Andrea Bocelli.

Elton John dengan hangat mengatakan, “Paus Fransiskus adalah seorang rendah hati di era kesombongan,” dan selanjutnya ia mengatakan bahwa ia berharap pesan Paus tentang kasih sayang akan menyentuh kelompok marjinal yang “sangat membutuhkan cinta,” termasuk kaum gay dan lesbian.

Meskipun sikap Vatikan teguh terkait isu-isu seperti pernikahan gay, Elton John, yang juga terkenal dengan lagunya Candle in the Wind itu, menyatakan harapannya bahwa Paus Fransiskus bisa “menjangkau anak-anak, perempuan, laki-laki yang hidup dengan HIV dan AIDS – sering sendirian, dan tersembunyi dalam keheningan.”

“Seratus hari pertama posisinya sebagai Paus ia telah menempatkan dirinya dalam kategori pemimpin dunia yang menciptakan sejarah,” kata Vanity Fair.

“Tetapi, revolusi akan terus berlanjut.”

Paus Fransiskus berkomitmen pada keadilan sosial melalui cara hidup sederhana dan penuh kasih, memilih untuk mengambil minibus bukan mobil mewah kepausan, dan tinggal di sebuah hotel murah daripada apartemen mewah.

Cina tembaki warga Tibet

Organisasi pegiat HAM mengatakan polisi Cina menembaki sekelompok warga Tibet yang berkumpul merayakan hari ulang tahun Dalai Lama di kota Daofu, Sichuan pada hari Sabtu (06/09).

Mereka mengatakan akibat aksi itu ada beberapa orang yang mengalami luka.

Beijing belum menyampaikan komentar terkait insiden tersebut.Laporan mengatakan polisi melepaskan tembakan dan melempari gas air mata ke arah kelompok orang yang terdiri dari para biksu dan warga Tibet yang merayakan ultah Dalai Lama dengan menyertakan dupa serta sejumlah persembahan di daerah yang mereka percaya sebagai gunung suci.

BBC yang mencoba mengkonfirmasi kejadian itu kepada pejabat di kota Daofu tidak tersambung.

Namun kepada Reuters dan AFP seorang pejabat lokal mengatakan tidak ada kejadian penembakan seperti yang dilaporkan oleh organisasi itu.

Wartawan memang kesulitan untuk mengkonfirmasi adanya insiden di daerah itu- media milik pemerintah memang menyampaikan berita dari kawasan itu namun tidak semuanya mereka sampaikan.

Sementara wartawan Asing tidak diijinkan memasuki kawasan tersebut dan informasi di daerah itu juga dikontrol dengan ketat.

Aksi meningkat

Pernyataan organisasi Kampanye Internasional untuk Tibet, ICT mengatakan banyak yang terlibat dalam perayaan di gunung itu adalah biksu dan biksuni.

"Banyak polisi dan tentara dikerahkan ke lokasi, seorang sumber mengatakan setidaknya ada tujuh truk tentara dan kendaraan polisi ada di tempat kejadian," bunyi pernyataan organisasi itu.

Para petugas keamanan dilaporkan berupaya menghalangi kerumunan orang di sana memberikan persembahan.

"Tanpa peringatan, menurut sejumlah sumber di kalangan warga Tibet, polisi menembakan senjatanya ke arah kerumunan orang yang tidak bersenjata dan membubarkan mereka dengan gas air mata."

Aksi warga Tibet menentang kekuasaan Beijing terus terjadi belakangan ini.

Laporan mengatakan dalam beberapa tahun belakangan ini setidaknya ada sekitar 110 warga Tibet melakukan aksi bakar diri menentang kekuasaan Beijing.

Kebanyakan aksi itu dilakukan di Provinsi Sichuan tempat bermukimnya banyak warga Tibet.

Adli Mansour Akan Dilantik Sebagai Presiden Interim Mesir

Hakim Mahkamah Konstitusi Mesir, Adli Mansour, akan segera diambil sumpahnya untuk menjadi pejabat interim menggantikan fungsi kepemimpinan Presiden Mohammed Morsi.

Saat ini, Mansour menjabat sebagai kepala pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan dijadwalkan akan diambil sumpahnya sekitar pukul 10:00 waktu setempat (08:00 GMT).

Kepala angkatan bersenjata Jenderal Abdul Fattah al-Sisi sebelumnya mengatakan bahwa Morsi -presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan umum- telah "gagal memenuhi tuntutan rakyatnya."

Jenderal Sisi sebelumnya mengumumkan untuk membatalkan konstitusi dan melangsungkan pemilihan umum baru.

Klik Ia juga berpidato mengenai rencana aksi berikutnya dan mengatakan bahwa Mansour akan ditugasi untuk "memerintah urusan dalam negeri selama periode transisi untuk memilih presiden baru."

Ditahan

Sementara itu juru bicara Ikhwanul Muslimin yang merupakan partai pendukung Morsi, Gehad el-Haddad, mengatakan kepada BBC jika presiden yang baru saja digulingkan itu sekarang menjadi tahanan rumah. Sementara itu "seluruh tim kepresidenan" juga ditahan.

Ayah Haddad yang juga adalah ajudan Morsi, Essam el-Haddad, dan pemimpin politik Ikhwanul Muslimin Saad al-Katatni termasuk diantara yang ditahan itu.

Sedangkan koran pemerintah al-Ahram melaporkan perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk 300 pemimpin dan anggota Ikhwanul Muslimin.

Penggulingan kekuasaan presiden Mesir ini terjadi setelah terjadi protes selama empat hari dan ultimatum yang dikeluarkan oleh militer untuk mengakhiri ini pada Rabu (03/07) sore.

Salah seorang demonstran, Omar Sherif, mengatakan kepada kantor berita AFP, "Ini adalah momen bersejarah. Kita berhasil menyingkirkan Morsi dan Ikhwanul Muslimin."

Wartawan BBC Kevin Connolly di Kairo mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya.

Hal yang berbahaya adalah, katanya, kedua belah pihak akan mencoba untuk menyelesaikan perbedaan dengan membawa pendukung ke jalan-jalan.

Pihak militer memang telah mengatakan tidak akan membiarkan itu terjadi, tapi, kata wartawan kami, itu tidak akan mudah.

RUU Pilkada Belum Capai Titik Temu

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih belum mencapai titik temu. Padahal Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada sudah hampir menyelesaikan pembahasan. Karena itulah, Panja dan pemerintah akan melakukan lobi untuk mencapai kesepakatan.
“RUU Pilkada sekarang sedang mencari kesepakatan. Sebelum reses (Sabtu, 13 Juli) ada lobi antar Panja, Pimpinan Fraksi dan pemerintah,” kata Ketua Panja RUU Pilkada sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja kepada SP di Jakarta, Kamis (4/7).
Salah satu substansi yang masih menjadi perdebatan ialah pilkada langsung atau tak langsung.
“Masih ada ketidaksepahaman misalnya terkait pilkada langsung atau tak langsung. Karena itu perlu forum lobi, diharapkan dengan pertemuan nanti bisa ada titik temu,” ujar Hakam yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Politik Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonyzar Moenek mengatakan, data dari Kemteria Dalam Negeri (Kemdagro) menyebutkan bahwa sekitar 33 persen pilkada berpotensi memecah kongsi antar kepala daerah dan wakilnya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk Pilkada langsung bervariasi.
“Perlu ada formulasi seperti apa bentuk pemilihan Bupati/Wali Kota dan juga Gubernur sehingga tidak menelan biaya yang sangat besar,” kata Moenek.
Seperti diketahui, sejumlah fraksi dalam Panja belum menyepakati tujuh substansi pokok persoalan. Adapun ketujuh substansi tersebut antara lain mekanisme pilkada, pemilihan kandidat dalam satu paket, politik dinasti, penyelesaian sengketa pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, beban biaya penyelenggaraan pilkada dan pembatasan dana kampanye pilkada.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo mengatakan, mayoritas fraksi setuju pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.
“RUU Pilkada masih proses lobi. Ada perbedaan persepsi Panja dengan pemerintah dengna pemerintah soal pilkada langsung atau tidak. Mayoritas masih setuju pilkada langsung,” kata Arif.
Menurutnya, pilkada langsung masih diperlukan. Sebab, partai politik (parpol) masih belum kuat, kaderisasi tidak berjalan efektif.
“Mekanisme pilkada langsung masih perlu. Meskipun dipilih langsung dan perwakilan itu legitimasinya sama,” ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Penulis: C-6/TK

Sumber:Suara Pembaruan

Berhentilah Menjadi Bangsa Pemarah!

Walaupun dihujani protes keras, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menerima penghargaan World Statesman dari The Appeal of Conscience Foundation di New York, Amerika Serikat, 30 Mei lalu. Banyak pihak menyebutkan, Presiden tidak pantas menerima penghargaan itu karena Indonesia masih bermasalah dalam kerukunan beragama.

Namun, Presiden punya jawaban. ”Meskipun masih ada masalah dalam negeri kita, masih ada kejadian yang belum mencerminkan kerukunan hidup antarumat beragama, itu saya akui. Oleh karena itu, mudah-mudahan bagi saya sendiri, bagi bangsa Indonesia, hal baik yang dilihat dunia itu kita terima kalau itu diakui. Justru kita harus berbuat lebih keras, lebih serius, dan efektif lagi untuk perbaiki lagi.”

Pernyataan Presiden itu tentu masuk akal, tetapi pihak-pihak yang berseberangan juga tak kalah rasionalnya. Pada masa transisi politik, konflik sosial begitu gampangnya memicu kekerasan kolektif. Ketika sistem politik otoriter-sentralistik bermetamorfosis ke sistem demokratis-desentralistik, sistem ekonomi kapitalisme pertemanan ke sistem ekonomi pasar, dan sistem sosial yang makin terpolarisasi, letupan konflik menjadi lorong kelam Indonesia.

Di panggung politik, rakyat sangat menentukan, seperti dalam pemilu atau pilkada. Namun, kemajuan penting dalam berdemokrasi itu justru dibebani ekses negatif, yaitu maraknya konflik. Kementerian Dalam Negeri mencatat, kekerasan dalam pilkada sejak 2005 menewaskan sedikitnya 59 orang dan melukai 230 orang. Ada 279 rumah, 30 kantor pemerintah daerah, 11 kantor partai politik, 10 kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan berbagai jenis bangunan lain dirusak atau dibakar massa.

Sampai hari ini konflik di Papua masih mengalami eskalasi yang naik-turun. Namun, konflik sosial yang paling parah adalah konflik yang terjerumus ke dalam konflik berlatar agama atau etnik. Pengalaman paling mengerikan adalah konflik di Poso (Sulawesi Tengah), Ambon (Maluku), dan konflik etnik di sejumlah daerah di Kalimantan. Bahkan, di Poso, hingga kini kekerasan masih menjadi momok yang memicu instabilitas keamanan.

Konflik menjadi ironi dalam masyarakat yang heterogen, baik antaragama seperti dalam kasus jemaat GKI Yasmin di Bogor, maupun intra-agama seperti kasus jemaah Ahmadiyah dan penganut Syiah. Kasus-kasus tersebut belum terselesaikan, bahkan dampaknya bukan saja traumatik secara psikologis, tetapi juga secara sosial mereka terusir dari kampung halaman.

Setahun ini, sebagaimana juga selama 15 tahun pascareformasi, kita menjumpai bangsa ini penuh amarah. Kebencian dan ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu, serta reaksi keras terhadap berbagai perbedaan seakan mengalir dalam aliran darah di tubuh kita. Hanya gara-gara persoalan sepele, kemarahan bisa menjadi kekerasan masif yang destruktif. Bahkan, seorang Komaruddin Hidayat—yang juga Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta—pun ragu bahwa kita bangsa penuh sopan-santun.

Kekerasan seolah-olah menjadi saluran tunggal untuk penyelesaian suatu masalah. Dan, sentimen primordial, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), begitu cepatnya tersulut.

Memang, SARA menjadi sumber pemicu konflik yang paling ”anggun”. Penggunaan simbol-simbol agama merupakan konflik yang dampaknya paling rawan, masif, dan destruktif. Sebab, agama memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan pemeluknya, baik secara personal maupun sosial. Tidak mengherankan, dalam konflik agama, para pelakunya merasa faktor penggeraknya adalah tujuan mulia.

Meskipun demikian, konflik berlatar agama sesungguhnya tidak melulu atas dasar agama atau motif sakral, tetapi berkelindan atau justru malah diinisiasi oleh motif-motif sekuler, terutama motif politik atau perebutan kekuasaan (power) ataupun motif ekonomi atau sumber daya alam (resources). Namun, agama sering kali menjadi instrumen pembenaran dalam membingkai konflik. Dalam pandangan Peter L Berger, agama merupakan salah satu alat legitimasi yang paling efektif.

Kaitan agama dan politik, menurut Haryatmoko (2010), menyentuh tiga mekanisme pokok, yaitu fungsi ideologis, faktor identitas, dan legitimasi etis hubungan sosial. Sebagai fungsi ideologis, agama menjadi perekat masyarakat karena memberikan kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Sebagai fungsi identitas, agama dapat didefinisikan sebagai kepemilikan kelompok sosial tertentu yang dapat memberikan stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, dan etos. Sebagai fungsi legitimasi etis hubungan sosial, agama menjadi pendukung suatu tatanan sosial, yang bisa memunculkan fanatisme agama.

Tak mengherankan dalam ruang besar republik ini, kemarahan begitu terlihat jelas. Watak kekerasan menjadi kultur negatif bangsa ini. Intoleransi terlalu sering terdengar di telinga. Kekerasan punya banyak dimensi, antara lain pembuktian jati diri, loyalitas, kebanggaan, ekspresi kelas sosial, dan lain-lain. Ketika kekerasan telah terinstitusionalisasi, kekerasan menjadi bagian dari sistem.

Konflik yang tak teratasi, politik yang selalu gaduh, dan hukum yang tebang pilih, menggambarkan situasi anomi, sebagaimana dilukiskan Emile Durkheim. Situasi tanpa keteraturan, kegamangan, instabilitas itu seolah-olah berbanding terbalik dengan kondisi ”normal” Orde Baru. Tak mengherankan, banyak yang mencibir bahwa lebih enak pada zaman Soeharto, yang dinilai stabil. Namun, sebetulnya bukanlah kerinduan pada cara-cara Soeharto, tetapi lebih karena kita merasa kecewa dan lelah dengan situasi saat ini.

Maka, penghargaan bergengsi yang diterima Presiden SBY itu seharusnya bisa benar-benar dijadikan modal untuk bekerja lebih keras lagi, agar terbangun kembali relasi sosial yang melahirkan harmoni, sekaligus membenamkan amarah bangsa ini. Kita butuh pemimpin di barisan terdepan agar bisa melewati lorong gelap ini.

Editor : Caroline Damanik

Wiranto-Hary Tanoe Berbeda Dengan Jokowi Ahok

Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menolak jika pengusungan dirinya sebagai bakal calon presiden dan Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mencontoh kesuksesan Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Wiranto mengatakan, kebetulan dirinya sama seperti Jokowi berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kebetulan juga, Hary Tanoe berasal dari etnis Tionghoa sama seperti Ahok.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (berbaju putih tengah) menyapa pendukungnya saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.

"Kalau kebetulan sama komposisinya sama Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, ya enggak apa-apa. Kebetulan saja," kata Wiranto seusai deklarasi bakal capres-cawapres Partai Hanura di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Wiranto menambahkan, pihaknya mengabaikan perbedaan. Ia juga mengklaim akan menyinkronkan berbagai latar belakang untuk menjawab keinginan masyarakat. Jika publik butuh pemimpin senior dan muda, pasangan tersebut jawabannya.

Jika publik butuh pemimpin yang tegas, sebagai mantan Panglima TNI, Wiranto memastikan dirinya tegas. Begitu pula jika butuh orang Jawa seperti terlihat dari berbagai survei.

"Perbedaan etnis kami persatukan. Kami berharap mudah-mudahan kami jadi model pengintegrasian perbedaan, agama, etnis, umur, generasi, profesi. Artinya, kalau sudah begini kami berdua tidak akan ragu-ragu mengajak yang lain untuk bersatu," papar Wiranto.

Seperti diketahui, Wiranto sudah dua kali maju dalam pilpres. Pada Pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Sementara pada Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK. Dalam kedua pilpres itu, Wiranto gagal.

Adapun Hary Tanoe baru bertama kali akan maju dalam pilpres. Dia baru bergabung dengan Hanura setelah pindah dari Partai Nasdem. Di Hanura, bos Grup MNC itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Bambang Soesatyo Siapkan Langkah Hukum untuk ICW

Terlepas dari benar atau tidaknya penilaian ICW terhadap sejumlah tokoh politik dari berbagai partai politik, masyarakat mestinya cerdas memilih sosok yang bakal menduduki kursi dewan dalam berbagai tingkatan. Sepak terjang mereka telah kita ketahui bersama selama ini. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemilih, bahwa tokoh-tokoh politik yang berjiwa korupsi dan berniat mematikan upaya pemberantasan korupsi harus kita TOLAK. Jangan memilih KORUPTOR menjadi wakil-wakil kita di parlemen!

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku tengah mempersiapkan langkah hukum terkait tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 36 daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang dianggap diragukan komitmennya mendukung pemberantasan korupsi. Menurut Bambang, analisa ICW tidak memiliki dasar yang jelas.

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, analisa ICW tidak memiliki dasar kuat karena dirinya mengaku vokal dalam membongkar kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus bailout Bank Century di mana dirinya masuk sebagai Tim Pengawas.

"Masa saya dibilang diragukan komitmennya? Saya sendiri tengah mempersiapkan langkah hukum atas tudingan tersebut," kata Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (28/6/2013) petang.

Bambang menegaskan, sebagai bukti pro pemberantasan korupsi, dirinya berencana mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus Century. Ia tetap bersikukuh akan mengamnil tindakan hukum meski analisa ICW dianggapnya tak memiliki dasar yang kuat.

"Sebab, siapa saja bisa bicara apa saja. Seperti saya, bisa saja saya menyebut telah memberikan sesuatu pada A atau B. Tapi apa itu sudah menjadi kebenaran? Belum bisa tanpa didukung bukti-bukti formil yang menjadi fakta," ujarnya.

Untuk diketahui, Bambang Soesatyo dianggap meragukan antikorupsi karena namanya disebut oleh saksi AKBP Thedy Rusmawan dalam persidangan kasus simulator SIM (28/5/2013) menerima uang untuk melancarkan proyek simulator SIM. Bambang dianggap terlibat dalam kasus itu bersama tiga anggota Komisi III lainnya, yakni Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J Mahesa (Gerindra), dan Herman Hery (PDIP).

Adapun, berikut daftar lengkap 36 caleg bermasalah:

Golkar: 9 orang

1. Aziz SyamsuddinDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM

2. Bambang SoesatyoDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM

3. Idris LaenaMelakukan pelanggaran etika (sedang) dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN

4. Nurdiman MunirMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut

5. Setya NovantoKesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir setelah pertemuan dengan Setya Novanto

6. Kahar MuzakirKesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir

7. Melchiar Marcus MekengDisebut sebagai "Ketua Besar" dalam BBM antara Mindo Rosalina Manulang dan Anglina Sondakh dalam kasus Wisma Atlet

8. Priyo Budi SantosoNama Priyo Budi S masuk dalam tuntutan JPU atas kasus Pengadaan Alquran dan Laboratorium yang menyeret Dendi Prasetya dan Zulkarnain Djabar

9. Charles Jonas MesangDisebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010) Menerima uang dari proyek pengadaan Alkes di Depkes sebesar 90 juta

 

Demokrat: 10 orang

1. Edhie Baskoro YudhoyonoLaporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh LPSK menghambat pemberantasan korupsi

2. Mirwan AmirSaksi Mindo Rosalina M dalam persidangan menyebutkan peran ybs sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek Wisma Atlet

3. Jhonny Allen MarbunDisebut oleh Abdul Hadi Jamal (tersangka kasus  korupsi Pembangunan Dermaga dan Bandara Indonesia Timur) menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek yang sama

4. Achsanul QosasiMelakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN

5. Ignatius MulyonoMembantu pengurusan sertifikat Hambalang atas permintaan Anas Urbaningrum

6. Muhammad NasirAudit BPK menyebut nama Muhammad Nasir termaktub dalam akta kepemilikan PT. Anugerah Nusantara

7. Sutan BhatoeganaDisebut oleh JPU menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa Kosasih Abas

8. Marzuki AliePernah menyampaikan wacana pembubaran KPK. (Baca pula: Penyataan Kontroversial Marzuki Alie)

9. Max SopacuaDisebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010) Menerima uang dari proyek pengadaan Alkes di Depkes sebesar 45 Juta

10. MahyudinDisebut oleh saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan (16/1/1012) sebagai "Pak Ketua" yang menerima sejumlah uang dari pembahasan Wisma Atlet

PDI Perjuangan: 5 orang

1. Herman HeryDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM

2. I Wayan KosterDisebut oleh Saksi Lutfi Ardiansyah dalam persidangan tipikor (27/1/2012) menerima uang sebesar Rp 5 miliar dari Group Permai

3. Said AbdullahDisebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama group permai

4. Olly DondokambeyDisebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama Group Permai

5. Ribka TjiptaningDijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR berupa larangan memimpin rapat panitia khusus atau panitia kerja di DPR terkait kasus ayat tembakau yang hilang dalam UU Kesehatan

PKS: 4 orang

1. ZulkieflimansyahMelakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN

2. Adang DarajatunTidak bersedia menyampaikan informasi keberadaan istrinya (Nunun Nurbaiti) kepada KPK saat Nunun menjadi buronan kasus Travel Cheque

3. Fahri HamzahMendorong pembubaran KPK

4. Nasir DjamilMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut

 

Gerindra: 3 orang

1. Desmond J MahesaDisebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM

2. Vonny Anneke PanambunanMantan terpidana kasus korupsi bandara Loa Kulu di Kutai Kartanegara. Vonny divonis 1,5 tahun penjara (Mei 2008)

 

PPP: 2 orang

1. Ahmad YaniMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut

2. M Achmad FarialDisebut oleh JPU menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa Kosasih Abas

 

Hanura: 1 orang

1. Syarifuddin SuddingMendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut

 

PKB: 1 orang

1. Abdul Kadir KardingDisebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama Group Permai
PBB: 1 orang
1. Nazaruddin SjamsuddinTerpidana kasus dana taktis KPU dan asuransi

Editor : Hindra Liauw

Yusril Siap Bantu Jokowi Ambil Lahan dari Swasta

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan siap membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil sejumlah lahan dari pihak swasta. Hal itu disampaikan Yusril setelah menjamu Jokowi, di rumahnya, di Jalan Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2013.

Kepada wartawan, Yusril menjelaskan, pihaknya mengetahui bahwa ada lahan seluas 1,4 hektar dengan dua sertifikat, yakni 970 meter persegi dan 170 meter persegi di ujung Jalan Thamrin, samping Sari Pan Pacific hingga Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Lahan itu, menurut Yusril, milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diberikan ke Bank DKI sebagai penyertaan modal. Bank DKI, lanjut Yusril, kemudian meminjamkan lahan itu ke PT Bumi Perkasa Propertindo (PT BPP) dan oleh PT BPP, lanjut Yusril, lahan tersebut diakuisisi.

"Bank DKI menggugat itu tahun 2004 lalu, lalu diputuskan di MA tahun 2006. Sampai di MA, Bank DKI kalah terus. Padahal statusnya sampai saat ini masih milik Pemprov DKI," papar Yusril.

Yusril menjelaskan, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga, terlebih terkait pengelolaan aset, memang tergolong lemah. Bahkan, menurutnya, tak jarang sengketa yang harusnya dimenangi pemilik aset malah dimenangi pihak ketiga itu.

"Saya bilang bisa. Pak Jokowi akan saya bantu. Karena perjanjian yang dibuat di zaman lalu, dari segi hukumnya merem, sehingga pejabat yang di belakangnya pusing seperti sekarang," ujarnya.

Yusril menjelaskan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu sejarah kasus sengketa tersebut. Dengan bukti sertifikat dipegang oleh Pemprov DKI, Yusril mengaku mampu memenangi sengketa.

"Kalau ada solusi hukum itu lebih baik karena sayang juga tanah sebesar itu di tengah kota dan ditelantarkan. Kalau dibangun itu bisa jadi tempat bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Editor : Tjatur Wiharyo

KPK Tolak Disebut Terlambat Geledah BI

Komisi Pemberantasan Korupsi menolak disebut terlambat melakukan penggeledahan di BI terkait kasus Century pekan ini. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK menggeledah BI setelah mendapat informasi dari saksi-saksi terkait.

"Tidak ada kata terlambat. Dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, informasi itu muncul setelah KPK memeriksa saksi," kata Johan di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Ada 38 saksi yang sudah diperiksa KPK terkait penyidikan kasus Century ini, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Adapun saksi yang diperiksa di luar negeri, di antaranya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Direktur Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso.

Sementara sejumlah saksi yang diperiksa di Gedung KPK, antara lain, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, serta mantan pejabat BI lainnya.

Penggeledahan terkait kasus Century di BI berlangsung selama lebih kurang 20 jam, sejak Selasa (25/6/2013) pagi hingga Rabu (26/6/2013) subuh hari. Penggeledahan ini merupakan yang pertama setelah KPK menyidik kasus Century. KPK mencari buku besar yang berisi transaksi keuangan terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century yang diperkirakan berada di kantor BI.

Menurut Johan, penyidik KPK menyita sekitar 20 kardus dokumen. Dokumen-dokumen yang disita penyidik tersebut diduga berkaitan dengan tersangka kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, Budi Mulya. Ada juga dokumen yang berkaitan dengan kewenangan dalam pemberian FPJP kepada Bank Century.

"Tentu penyidik selanjutnya akan melakukan penelitian, validasi dokumen, sejauh mana bisa membuat terang kasus Century," ungkapnya.

Terkait penggeledahan ini, Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat dengan Komisi III DPR mengungkapkan, penggeledahan di kantor BI tersebut tidak lepas dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani.

Senada dengan Abraham, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, penggeledahan BI ini pun tidak lepas dari hasil pemeriksaan lainnya, seperti terhadap Raden Pardede.

Dalam kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara. Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI, Budi Mulya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Editor : Hindra Liauw

Pertamina Tambah Pasokan BBM Bersubsidi

 PT Pertamina (Persero) menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 12 persen. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi malam ini setelah mengetahui kabar kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami juga sudah naikkan asumsi stok kebutuhan harian sebesar 12 persen," ujar Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, di Depo SPBU Plumpang, Tanjung Priok, Jumat (21/6/2013).

Hanung menjelaskan, konsumsi BBM bersubsidi menjelang kenaikan harga biasanya naik. Jika rata-rata konsumsi BBM bersubsidi per hari 80 ribu kiloliter, selama 10 hari berikutnya meningkat sampai 100 ribu kiloliter.

Pertamina pun mengklaim stok BBM bersubsidi secara nasional cukup untuk menghadapi antrean panjang nanti malam. Baik premium maupun solar stoknya ditingkatkan agar bisa mencukupi 18 sampai 19 hari ke depan.

"Stok secara nasional cukup. Untuk premium, stok kita sekitar 18-19 hari kebutuhan. Solar juga begitu," ujar Hanung.

Rencananya, pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilaksanakan hari ini. Harga BBM bersubsidi direncanakan akan naik pada pukul 00.00 WIB, Sabtu 22 Juni 2013. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Sumber : Tribunnews.com

Editor : Erlangga Djumena

KPK Bakal Telaah Data Century Dari Akbar Faizal

"Akbar Faisal: Saya optimis 2014, KPK bisa 

menuntaskan kasus Century"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bakal 'menelan' mentah-mentah data baru yang telah diserahkan oleh mantan anggota Timwas Century DPR RI Akbar Faizal. Namun, datan akan dikaji dan ditelaah terlbih dahulu oleh Komisi yang dipimpin Abraham Samad itu.

"Tentu diklarifkasi dulu. Apakah KPK sudah punya atau tidak. Kedua, berkaitan dengan apa data yang diberikan itu," ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Sabtu (1/6/2013).

Namun, KPK tetap mengapresiasi langkah penyerahan data yang dikabarkan soal rekayasa penetapan Bank Century sebagai Bank berdampak sistemik. Dalam proses penyidikan kasus tersebut, setidaknya data tersebut dinilai dapat membantu KPK.

"Tentu sangat berguna untuk menelusri lebih jauh untuk penanganan kasus Century," imbuh Johan tanpa merinci data terkait apa yang telah diberikan Timwas Century.

Sebelumnya, mantan anggota Timwas Century Akbar Faizal menyerahkan data terbaru soal Century. Ia ditemani dengan mantan koleganya Bambang Soesatyo dan Lili Wahid. Akbar klaim data tersebut akan membantu KPK untuk menuntaskan kasus yang empat tahun disidik ini.

"Saya optimis 2014, KPK bisa menuntaskan kasus Century," ujar Akbar usai menyerahkan data. [ton]

UU Perguruan Tinggi Singkirkan Masyarakat Miskin

"Munculnya Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Dikti, menciptakan paradoks rasionalitas yang secara nalar hukum menimbulkan contradictio in terminis"

Sidang Uji Materi (Judicial Review) terhadap UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yang diajukan oleh Komite Nasional Pendidikan Tinggi (KNP) kembali di gelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/5/2013).

Dalam sidang tersebut, KNP menghadirkan keterangan ahli, yaitu Prof. Dr. Henry Alexis Rudolf  (HAR) Tilaar sebagai ahli pendidikan, dan Dr. Dian Puji Simatupang sebagai ahli hukum.

 

Dalam keterangannya, Tilaar secara tegas menyatakan pengelolaan pendidikan tinggi dalam UU Dikti, berimplikasi tersingkirnya mahasiswa dari keluarga miskin, sehingga UU ini tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945.

 

Tilaar, yang  juga pengagum berat Ibu Teresa, mengangkat fakta bahwa Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Karena itu, menurutnya, perlu ada kesempatan yang seluas-luasnya pada semua warga negara untuk mengembangkan bakatnya. Apalagi, Pendidikan Tinggi merupakan investasi karena mempunyai “rate of returns” yang cukup besar sebagai modal kultural, dan modal sosial ekonomi.

 

Sementara, ahli hukum  Dian Puji Simatupang menyatakan, munculnya Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Dikti, menciptakan paradoks rasionalitas yang secara nalar hukum menimbulkan contradictio in terminis.

 

Pasalnya, pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Padahal, sejatinya sebuah badan hukum mempunyai kepentingan sendiri karena mempunyai kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara.

Fot0: hidupkatolik.com

PPATK: Koruptor Jangan Sampai Nikmati Harta Ilegal Setelah Keluar Penjara

Koruptor masih bisa menikmati harta ilegalnya selepas dari penjara. Karena itu, penegak hukum perlu menjerat mereka dengan pasal pencucian uang.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengapresiasi upaya penegak hukum yang menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menjerat koruptor. Itu sudah sesuai dengan amanat di UU TPPU no 8 tahun 2010.

"Kita sama-sama menyaksikan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK telah menggunakan UU TPPU dalam proses penyidikan dan berlanjut ke proses penuntutan. Ini tentu merupakan perkembangan yang sangat penting dalam praktik penegakan hukum," kata Agus saat ditanya proses penegakan hukum TPPU, Jumat (31/5/2013).

Agus menegaskan, dengan penerapan UU TPPU, maka harapan masyarakat untuk memiskinkan koruptor dengan cara merampas harta ilegalnya akan terpenuhi. "Pembuktian terbalik di proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU adalah proses yang efektif untuk merampas harta ilegal yang tidak bisa dibuktikan oleh si terdakwa bahwa hartanya adalah hasil dari kegiatan yang sah," jelasnya.

Menurut pria berkumis ini, korupsi dan pencucian uang hakikatnya adalah kejahatan dengan motif ekonomi. Karena itu, tak cukup dihukum dengan hanya pidana dan denda saja.

"Kita tidak rela kalau para koruptor bisa tetap menguasai harta ilegalnya selepas di penjara, itu tidak adil," tegasnya.

Penerapan UU TPPU di perkara korupsi oleh tiga instansi penegak hukum, maka proses pertanggungjawaban bisa diperluas.

"Sehingga bukan hanya pelaku korupsi dan suap menyuap saja yang dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi semua pihak yang menikmati harta illegal itu, baik berupa uang ataupun barang, akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Saya kira inilah saatnya kita bangkit melawan para Koruptor dan kaki tangannya," tegas Agus.

Ke depan, PPATK mengusulkan agar adanya UU Perampasan Aset yang mengatur pertambahan kekayaan dari penyelenggara negara yang tidak wajar. Bila tidak terbukti dari hasil saha, maka bisa dirampas untuk negara.

"Kalau usulan RUU ini bisa diterima, maka kami yakin kita bisa wujudkan RI yang bersih, adil dan makmur," pungkasnya.

Treating Mental Illness

We tend to divide treatments for mental illness into “psychological” approaches and “biological” ones; the former typically involve “talk therapy” and the latter medication. But this either-or way of thinking obscures the fact that talk therapy affects the brain and is no less biological than pills.

Numerous findings over the last two decades demonstrate how talk therapy alters the brain. Disabling conditions like clinical depression and anxiety can be treated effectively by understanding distorted patterns of thought, becoming aware of emotional conflicts that have not been conscious, or practicing new behaviors. Talk therapy is a potent treatment for serious mental disorders and not simply for the “worried well,” as it is sometimes characterized.

These conditions can also be treated with medication, either alone or in combination with talk therapy. Whereas the effects of medication tend to go away once the medication is stopped, the benefits of talk therapy can be enduring because of the significant changes that take place not only in the “mind” but in the “brain,” too. This is a real-life example of what the Nobel laureate Eric Kandel has discovered: learning affects the ways in which the brain forms new connections.

Why does this matter? It is important that the public know that talk therapy is an important tool in the healing process precisely because of its powerful effects on the brain. Medication, which is lifesaving for many, tends to be overprescribed. Rather than being introduced as part of a comprehensive treatment that includes psychotherapy, it is often used in its place. We should be aware of the cultural trends that devalue psychotherapy and the listening healer and the unintended consequences that may ensue.

LARRY S. SANDBERG

New York, May 20, 2013

The writer is a psychoanalyst, a clinical associate professor of psychiatry at Weill Cornell Medical College and the co-author of “Psychotherapy and Medication: The Challenge of Integration.”

Readers React

It is good to see talk therapy get a fair hearing in the lay press as a “biological treatment.” Those of us who have used both talk therapy and medication in practice have known about the evidence, both clinical and experimental, and have been informing our patients accordingly for a long time. That it has not gotten enough traction in our society, and that there has not been more confirming research, bear witness to the enormous power of the insurance industry (which does not pay psychiatrists enough to do psychotherapy or conjoined treatment) and the pharmaceutical industry (which has a vested interest accentuating the benefits of medication).

While psychoanalytic psychotherapy is more useful to patients in the long run, it is harder to get the most out of this treatment in the beginning because of the physical symptoms of their depression/anxiety, which are more rapidly addressed with medication. I usually put it bluntly — that it is hard to get much from talking when you are not sleeping and feel physically as if you have been run over by a steamroller.

Most patients cannot afford true conjoined treatment. And I refuse to see patients for only the 8 to 15 minutes allotted by their insurance for a “medication visit.” So we do the best we can with longer visits with less frequency, even though the reimbursement for this is quite poor.

The brain is a wonderful organ. It heals. And it can be helped to heal.

DAVID GORENBERG

West Tisbury, Mass., May 23, 2013

The writer is a psychiatrist in private practice and a former clinical associate professor of psychiatry at the University of Pennsylvania.

Dr. Sandberg makes an excellent case for multi-modality therapy of mental illness — chemical and interpersonal. But until we determine that this approach is part of the right of all Americans to quality health care, most people will not have the financial wherewithal to acquire the benefits of talk therapy, nor will most insurers cover what can be a protracted and expensive alternative to a pill.

To be brief, who is going to pay for this?

LEONARD A. ZWELLING

Bellaire, Tex., May 22, 2013

The writer is an oncologist.

Begini Efek Buruknya Kegemukan di Tubuh Wanita

Jakarta, Dibandingkan pria, tubuh wanita memang lebih mudah mengalami kegemukan. Tak hanya merusak penampilan dan mengurangi rasa percaya diri, kegemukan pada tubuh wanita juga memiliki efek buruk tambahan pada kesehatan.

Efek obesitas (kegemukan) pada tubuh wanita jauh lebih jelas dibandingkan pria. Pada pria, efek kegemukan umumnya hanya bersifat medis, sedangkan pada wanita juga berpengaruh pada psikologis atau kejiwaannya. Ujung-ujungnya, jiwa yang tidak sehat makin memperburuk kondisi fisik.

Berikut beberapa efek buruk yang ditimbulkan kegemukan di tubuh wanita, seperti dilansir Boldsky, Senin (27/5/2013):

1. Menstruasi tidak teratur

Tidak teraturnya periode menstruasi bisa terjadi akibat terlalu banyak lemak yang menumpuk di sekitar rahim. Ini sangat umum terjadi pada remaja yang gemar mengonsumsi junk food.

2. Risiko serangan jantung

Ada mitos yang mengatakan risiko penyakit jantung pada wanita lebih kecil dibanding pria. Tapi pada wanita yang sudah menopause, risiko serangan jantung menjadi lebih besar. Terlebih bila wanita tersebut bertubuh gemuk.

3. Degenerasi otot

Degenerasi otot dan kelemahan terjadi karena terlalu banyak penumpukan lemak di tubuh. Orang gemuk biasanya tidak banyak berolahraga sehingga harus berakhir dengan otot yang lemah.

4. Tekanan darah tinggi

Tekanan darah tinggi terjadi karena penumpukan kolesterol pada pembuluh darah, yang sangat umum terjadi pada orang-orang gemuk.

5. Arthritis

Ketika sendi pada tubuh tak mampu menahan tekanan bobot tubuh yang berlebih, maka bisa mengakibatkan terjadinya chronic inflammatory diseases seperti arthritis atau nyeri sendi.

6. Tumit pecah-pecah

Badan yang terlalu berat akan menempatkan tekanan secara ekstrem pada tubuh Anda. Hal ini dapat menyebabkan tumit pecah-pecah dan menyakitkan.

7. Batu empedu

Batu terbentuk di kantung empedu karena metabolisme lemak yang tidak tepat. Itulah mengapa wanita gemuk lebih rentan terhadap batu empedu.

8. Kista

Poly cystic ovaries atau kista ovarium telah terbukti terjadi karena kebiasaan makan yang tidak sehat. Kista kecil terbentu di seluruh ovarium menyebabkan menstruasi yang tidak teratur dan dalam beberapa kasus mengakibatkan infertilitas (kemandulan).

9. Kemandulan

Wanita gemuk berisiko tinggi mengalami ketidakseimbangan hormon, yang menjadi penyebab infertilitas atau kemandulan pada wanita.

10. Stretch Mark

Ketika kulit (lapisan atas kulit) yang terentang melampaui batas, itu bisa menyebabkan stretch mark. Ini memiliki dampak psikologis pada wanita.

11. Depresi

Depresi pada wanita biasa terjadi karena ketidakseimbangan hormon yang diinduksi oleh obesitas. Hal ini juga dapat terjadi karena efek psikologis dari menjadi gemuk.

Oleh: Merry Wahyuningsih