Sri Sultan: Kini sukar mendapat tokoh nasional Katolik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti kelemahan pendidikan kader sebagai penyebab sulitnya orang-orang Katolik saat ini yang tampil sebagai tokoh-tokoh nasional dibanding dengan pada masa-masa awal kemerdekaan.

“Bahkan, nyaris tidak ada aktivitas orang muda Katolik yang mengarahkan mereka pada peran dan tanggung jawab dalam politik. Hal ini berbeda dengan pada masa-masa awal kemerdekaan, dimana kala itu, banyak sekali tokoh-tokoh Katolik yang mengambil peran sentral,” katanya saat memberi keynote speech dalam acara Dies Natalis ke-67 Pemuda Katolik di Kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Minggu, (16/12).

Menurut Sultan, saat ini tidak ada pendidikan yang mumpuni bagi kader-kade Katolik sehingga tidak muncul tokoh seperti IJ Kasimo, tokoh politik pejuang kemerdekaan yang dianugerahi gelar pahlawan tahun ini dan Mgr Soegijapranata SJ, uskup pribumi pertama yang turut berperan mengusir penjajah Belanda dan terkenal dengan semboyannya, ‘menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia’ serta sejumlah tokoh lain selama era pemerintahan Presiden  Soekarno dan Presiden Soeharto.

“Jika dahulu ada Kasimo, Soegijapranata dan kawan-kawan, maka kini, bangsa ini merindukan munculnya tokoh-tokoh Katolik di tingkat nasional yang sekaliber mereka”, kata Sultan.

Ia menambahkan,  pernyataan bahwa ‘generasi muda adalah masa depan, harapan dan tulang punggung Gereja’ hanya sebatas wacana.

“Belum banyak tindakan konkret oleh orang muda dan usaha dari orang muda Katolik sendiri untuk berbuat sesuatu yang didukung oleh para tokoh senior politisi Katolik dan Gereja”.

Ia menjelaskan, sebuah keniscayaan bila Gereja Katolik mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang bekerja karena menjadi panggilan hatinya, menjadi pemimpin yang tegas, tidak otoriter, mampu menjamin terbangunnya iklim demokrasi yang kuat dan merawat keberagaman yang menjadi ciri Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa, mengakui memang pendidikan kader-kader Katolik masih  belum ditata dengan baik.

“Selain itu, ada semacam keterputusan atau tidak ada regenerasi pendidikan kader dari generasi tua ke generasi muda”, ungkapnya.

Mbapo juga melihat peran Gereja yang cukup intens pada zaman dahulu dalam mendampingi kader-kader Katolik.

“Orang-orang muda Katolik betul-betul diperhatikan oleh Gereja, berbeda dengan situasi beberapa tahun terakhir”.

Namun, ia menjelaskan, saat ini Pemuda Katolik sedang terus memperluas jaringan kerja sama dengan pihak hirarki Gereja dan juga dengan lembaga-lembaga lain.

Sementara itu, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligerja Indonesia (KWI), Mgr Yustinus Harjosusanto MSF mengatakan, saat ini Gereja memang tidak memiliki lembaga khusus untuk mendidik kader-kader Katolik, tetapi menyerahkan hal itu pada organisasi-organisasi dan partai politik.

“Meski demikian, tentu saja Gereja tetap memperhatikan umatnya yang menjadi politikus”, katanya kepada ucanews.com ketika ditemui di sela-sela acara.

Uskup Tanjung Selor ini mengakui memang banyak orang Katolik yang menjadi politikus, namun hanya sedikit yang menjiwai semangat kekatolikan.

“Semangat kekatolikan itu kan mengedapankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan juga keberpihakan pada orang-orang kecil. Namun, sekarang hal itu belum menjadi spirit dari orang-orang Katolik yang menjadi politikus”, tegasnya.

Ia menjelaskan, selama ini Komisi Kerawam memang berupaya memfasilitasi pertemuan politisi-politisi Katolik, yang biasa diadakan setiap bulan untuk meningatkan mereka akan jati diri sebagai orang Katolik.

“Kalau orang-orang Katolik hasil didikan organisasi dan yang menyebar di partai-partai politik menghayati nilai-nilai kekatolikan dalam menjalankan profesi mereka, maka tentu gelar sebagai tokoh nasional akan datang dengan sendirinya. Hanya saja, ini masih menjadi persoalan Gereja saat ini, yang mesti disikapi secara serius”, tegasnya.

Ryan Dagur, Yogyakarta

Polri Masih Koordinasi dengan MA Soal Hakim Yamanie

JAKARTA, KOMPAS.com – Hingga kini kepolisian belum juga bergerak untuk mengusut dugaan tindak pidana pemalsuan putusan MA yang dilakukan Hakim Agung Achmad Yamanie. Polri mengaku masih berkoordinasi dengan Mahkamah Agung.

“Masih koordinasi dulu. Nanti lah, apakah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) telah menyerahkan informasi kasus Yamanie ke Bareskrim Polri sejak Rabu (28/11/2012). Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar mengatakan surat tersebut dikirimkan agar Polri segera menindaklanjuti langkah penegakan hukum kasus Yamanie.

Untuk diketahui, Yamanie diduga memalsukan putusan peninjauan kembali yang menganulir hukuman mati pemilik pabrik narkoba Hanky Gunawan. Yamanie membubuhi tulisan tangan 12 tahun penjara, bukan 15 tahun penjara seperti diputuskan majelis hakim yang dipimpin Imron Anwari dan hakim anggota Yamanie dan Nyak Pha waktu itu.

Akibatnya, putusan peninjauan kembali atas terpidana narkoba, Hanky Gunawan, yang dikirimkan kepada PN Surabaya bertuliskan 12 tahun penjara.

Dalam sidang kode etiknya 11 Desember 2012 lalu, Majelis Kehormatan Hakim memutuskan Hakim Agung Achmad Yamanie melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Majelis Kehormatan Hakim menilai pembelaan yang disampaikan Yamanie dalam sidang yang dimulai Selasa (11/12/2012) pukul 09.10 tadi tidak dapat diterima sebab tidak didasarkan pada argumentasi logis dan bukti kuat. Karena itu, majelis hakim yang dipimpin Paulus Effendi Lotulung memutuskan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Selengkapnya, baca di topik pilihan: HAKIM YAMANIE DAN MAFIA PERADILAN

Rambu Kori Anahida Jaga Kelembutan - Pos Kupang

POS KUPANG.COM -- Suara mempunyai kekuatan. Dengan kekuatan suara, seseorang dapat mengguncang, bahkan melumpuhkan kekuatan apapun di dunia. Lewat suara juga orang lain akan merasa damai, senang dan gembira apabila dihibur.

Adalah Rambu Kori Anahida, penyiar Radio Max 96,6 FM Waingapu, Sumba Timur, telah mengalaminya. Kualitas suara yang baik sangat mempengaruhi karier seseorang yang bergerak di dunia entertainment seperti penyiar radio. Suara yang berkualitas dan lembut dari seorang penyiar akan semakin memanjakan telinga pendengar.

"Salah satu tugas kami sebagai penyiar radio adalah menghibur pendengar. Ada kepuasan batin tersendiri kalau pendengar senang," tutur Rambu Kori Anahida, akrab disapa Opy, saat ditemui Pos Kupang di Waingapu, Senin (9/7/2012). Gadis kelahiran Hambapraing, Kecamatan Haharu, 6 April 1986, ini mengaku kurang lebih sudah tujuh tahun (2005-2012) telah menjadi penyiar radio.

Selama kurun waktu tersebut, Opy mengaku mendapat banyak pengalaman, terutama terkait profesinya sebagai seorang entertainer.  "Saya selalu menikmati pekerjaan ini karena dapat menambah wawasan, banyak pengalaman, juga banyak teman," ujarnya.
Opy menyebut kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selain olah vokal adalah lulur kulit untuk menjaga kelembutan dan keindahan kulit. Biasanya mandi lulur dua kali sehari. "Menjaga keindahan suara dan kulit itu adalah hobi saya, selain olahraga, dengar musik dan nyanyi," katanya.

Putri kedua dari empat bersaudara ini mengatakan, ketika berada di dalam ruangan siaran ia merasa percaya diri untuk menyapa dan menghibur para pendengar radio. Rasa percaya dirinya itu akan terasa lebih lengkap ketika kulitnya tetap dijaga agar terlihat cantik di luar studio siaran oleh para penggemarnya. "Pokoknya lebih rasa pede (percaya diri) kalau memiliki kulit lembut dan indah," ujarnya.

Alumna SMA Negeri 2 Waingapu tahun 2004 ini mengatakan, kulit tubuh dan suara yang indah adalah harta yang tak ternilai baginya. Itu sebabnya, ia tidak tanggung-tanggung  merogoh kocek membeli produk perawatan kulit. "Olah vokal atau senam mulut biasanya di dalam ruangan atau alam terbuka dan berteriak sekuat mungkin itu minimal sekali seminggu. Sementara kalau merawat kulit, itu hampir setiap ada waktu luang," tutur gadis dari pasangan Rambu Kahi Temba dan Umbu Hapu Motu ini. (john taena)

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

Ratusan Nelayan Bakar Sampan Protes TNI AL, DKP dan Pol Air - Pos Kupang

POS KUPANG.COM, MAUMERE -- Sekitar 500 orang nelayan di Kabupaten Sikka, Senin (17/12/2012) mogok melaut dan menggelar aksi turun jalan di Kota Maumere.

Mereka  melakukan aksi demontrasi di  Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka.                 

Nelayan memrotes tindakan kesewenangan oknum aparat yang selama ini melakukan punggutan liar (pungli) terhadap nelayan ketika  melaut.

Demonstrasi nelayan ini merupakan aksi gabungan dari  Aliansi Masyarakat Nelayan Sikka (Amnesti), Forum Masyarakat Nelayan,   Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Ekskot Sikka, Partai Rakyat Demokrat (PRD) Sikka, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Dewan Kota Maumere.     

Dalam aksi yang di pimpin Yohanes Kia Nunang dan Lorens Ritan ini diwarnai dengan aksi pembakaran sampan dan pukat di halaman depan Kantor DPRD Sikka.                                             

Seperti yang disaksikan Pos Kupang, aksi ratusan nelayan ini bergerak dari kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Maumere. Sebelum bergerak, Ritan dalam orasinya meneriakkan slogan "Rakyat Bersatu, Tidak Bisa di Kalahkan".

DKP tidak mampu melaksanakan tugas sejahterakan nelayan. Bahkan parahnya lagi DKP tidak  membantu nelayan yang ditangkap. Ritan menegaskan, Gerakan kita adalah mengawal konstitusi, UUD 1945 dan Pancasila. Penghayatan konstitusi telah dikianati dengan tindakan pungutan liar terhadap rakyatnya.

"Saat ini kita rakyat yang mengawal konstutusi, mereka kita tidak percaya lagi karena menderitakan masyarakatnya sendiri. Mereka lengak-lengok kesenangan di atas penderitaan rakyatnya. Untuk kita harus berada di barisan  depan yang jaga konstitusi kita. Nelayan tidak usah takut. Hari ini adalah awal dari konsolidasi kita,"tandas Ritan.

Sementara itu Nunang dalam orasinya mengatakan,  hari ini nelayan lakukan aktivitasnya  pancing didarat saja. Karena di laut nelayan  sudah tidak aman lagi.

"Hari ini kita harus satu hati, karena ada provokator yang merusakkan nelayan. Kita belum merdeka, hukum diperjual belikan. Nelayan hanya cari makan ditangkap dan  dipenjara. Selama ini banyak orang atas nama nelayan, ketika nelayan susah, sekarang mereka dimana,"tandas Nunang.                

Setelah dari TPI, massa mulai bergerak dengan sejumlah sepeda motor dan pickup dan sebagian besarnya jalan kaki mengelilingi kota Maumere. Massa saat itu membawa sebuah spanduk berukuran besar yang bertuliskan "Aliansi Masyarakat Nelayan Sikka (Amnesti), Copot Dan Lanal  TNI AL, Copot Kadis Perikanan dan Kelautan, Bubarkan  Pol Air, hentikan pemerasan terhadap nelayan. Tegakkan Pasal 33 UUD 1945". (oma/ris)                            

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

Ini Kriteria Calon Pendamping Prabowo di Pilpres 2014

VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan beberapa kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilihan presiden 2014 mendatang.

Menurutnya, dia akan mencari putra-putri terbaik bangsa untuk ditunjuk menjadi cawapres. Lalu kriteria seperti apa yang diinginkan Prabowo untuk mendampinginya?

"Siapa yang patriotik, mengutamakan kepentingan rakyat, saya kira ingin saya gandeng. Saya ingin gandeng setiap unsur," kata Prabowo dalam diskusi bertema Suara Tuhan: Suara Rakyat vs Suara Elite di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa 18 Desember 2012.

Menurutnya, dalam membangun sebuah pemerintahan, harus ada unsur-unsur yang dapat mendukung kerja presiden, tim yang berkualitas dan solid.

"Jadi belum tentu presiden dan wakil presiden bisa tanpa didukung oleh tim yang kuat," kata dia.

Oleh karena itu siapapun nanti yang menjadi presiden, kata Prabowo, harus mencari orang-orang terbaik. Mampu bekerja dan tidak bermental korup.

"Kita harus menghadapi realitas politik, jabatan kunci harus diisi oleh ahli yang mampu, teknokrat, manajer yang baik," paparnya.

Optimis raih 20 persen suara

Prabowo juga mengaku optimis jika partainya bisa memperoleh 20 persen suara Pemilu 2014. Sehingga dia bisa mengajukan diri sebagai calon presiden pada 2014 mendatang.

"Saya optimis bahwa saya bisa dapat kepercayaan rakyat. Saya merasakan bahwa rakyat sekarang mendukung saya," kata Prabowo.

Dia pun yakin, pemilihnya tahu jika ingin memenangkan dirinya sebagai capres maka harus memilih Gerindra di Pemilu legislatif. "Kalau rakyat menghendaki saya siap," kata dia.

Keyakinan Prabowo itu berdasarkan sejumlah survei belakangan yang merilis perolehan suara Gerindra meningkat tajam.

"Nggak ada masalah kalau rakyat memilih berarti Gerindra bisa dapat lebih dari 20 persen. Bahwa survei yang objektif juga menunjukkan kami menguat dan kami juga siap bekerja sama dengan siapa saja," kata dia. (sj)

Telkomsel Antisipasi Lonjakan Traffic di Bali dan Nusa Tenggara

 Jakarta - Momentum akhir tahun diprediksi bakal terjadi lonjakan trafik di sejumlah wilayah. Termasuk di wilayah regional Bali Nusa Tenggara (Bali Nusra) yang kerap menjadi kota tujuan liburan.

Melihat kondisi ini, Telkomsel telah mengambil ancang-ancang untuk meningkatkan kapasitas jaringan untuk menghadapi trafik lalu lintas yang tinggi.

"Khusus menjelang Natal 2012 dan Tahun Baru 2013, Telkomsel melakukan siaga jaringan agar masyarakat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara serta para wisatawan yang datang berlibur di daerah ini tetap nyaman memanfaatkan layanan komunikasi," ujar Direktur Network Telkomsel Abdus Somad Arief, dalam keterangannya, Selasa (18/12/2012).

Telkomsel secara terjadwal melakukan uji jaringan di beberapa area yang diprediksi menjadi pusat keramaian masa liburan Natal dan Tahun Baru di Bali Nusra, seperti tempat wisata, bandara, terminal, pelabuhan penyeberangan, dan pusat perbelanjaan hingga jalur transportasi.

Uji jaringan yang dilakukan kali ini lebih fokus ke penggunaan layanan data, baik dalam kondisi sedang mobile maupun dalam keadaan steady atau tidak bergerak.

Diperkirakan di jaringan Telkomsel akan terjadi peningkatan trafik komunikasi SMS sebesar 30 persen, suara naik hingga 25 persen, dan layanan data diprediksi akan melonjak hingga 40 persen dibandingkan hari normal.

Di Bali, peningkatan kapasitas jaringan hingga lebih dari 30 persen difokuskan di daerah padat kunjungan wisatawan seperti Kuta, Legian, Jimbaran, Nusa Dua, Ubud, Tanjung Benoa, Renon, Bandara Ngurah Rai, hingga jalur Pelabuhan Gilimanuk – Padang Bai.

Sedangkan untuk Nusa Tenggara Barat peningkatan dilakukan disekitar Bandara Internasional Lombok, Pantai Kuta Lombok, Senggigi, Lombok Timur, dan seluruh alun-alun di semua kota dan kabupaten tempat pusat digelarnya berbagai aktivitas menyambut tahun baru.

Khusus Nusa Tenggara Timur, fokus peningkatan kapasitas jaringan dilakukan di Kota Kupang dan sekitarnya dengan dipantau langsung oleh Direktur Utama Telkomsel Alex J. Sinaga beserta Direktur Sales Telkomsel Mas’ud Khamid pada akhir pekan lalu.

Menjelang akhir tahun ini, Telkomsel telah memiliki lebih dari 54.000 BTS di seluruh Indonesia termasuk di antaranya 15.000 unit BTS 3G di mana sekitar 10 persennya berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mobile data, tahun depan Telkomsel berupaya membangun lebih dari 800 BTS baru di Bali Nusra di mana 70 persennya adalah BTS 3G.

Pada periode Natal dan Tahun baru sebelumnya, Telkomsel mengklaim sukses melayani 3,898 Tera Byte trafik layanan data menjelang Natal 2011. Angka ini lebih tinggi sekitar 45 persen dibandingkan trafik layanan data yang setiap harinya rata-rata mencapai 3,763 Tera Byte.

Pada tanggal 25 Desember 2011, trafik layanan suara mencapai sekitar 867.000 erlang atau meningkat sekitar 25 persen dibandingkan trafik hari normal sekitar 749.000 erlang.

Lonjakan tajam terjadi pada trafik SMS, di mana tercatat lebih dari 13 juta SMS dilayani atau melonjak 160 persen dibandingkan trafik hari normal yang hanya 5 juta SMS perhari.


( ash / fyk )

Permohonan Maaf PT KAI Commuter Jabodetabek

Jakarta - Seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT KAI (Persero) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) menyampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya khususnya kepada para pengguna jasa KRL karena terganggunya kenyamanan dan kelancaran perjalanan KRL terutama untuk lintas Bogor sampai dengan Bojonggede akibat peristiwa alam longsor yang terjadi pada hari Rabu 21 November 2012 pukul 17:50 WIB, tepatnya pada KM 45 di lintas Bojonggede-Cilebut.

Akibat hal tersebut dan demi keamanan perjalanan KRL maka seluruh perjalanan KRL pada Lintas Bogor sampai dengan Bojong Gede tidak dioperasikan. Perjalanan KRL hanya dapat dioperasikan mulai dari Stasiun Bojonggede dan Stasiun Depok menuju Jakarta kota, Tanah Abang dan Jatinegara PP.

Dengan tertutupnya lintas Bogor s.d Bojonggede, maka seluruh loket Stasiun Bogor dan Cilebut tidak melayani penjualan karcis untuk sementara. Namun bagi penumpang pada kedua Stasiun tersebut yang menggunakan kartu Commet tetap dapat melakukan refund pada loket St Bogor dan St Cilebut sesuai harga tiket satu kali perjalanan.

Penjualan karcis dengan relasi tujuan Stasiun Bogor juga tidak dijual pada Stasiun lain. Bagi penumpang yang akan menuju Bojong Gede diperkenankan membeli tiket tujuan Stasiun Depok, namun tetap dapat melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Bojonggede.

Perbaikan atas peristiwa alam Longsor tersebut akan dilakukan sesegera mungkin agar kerusakan dapat teratasi dengan cepat dan KRL dapat Kembali beroperasi seperti biasa.

Hormat kami,

Direksi PT KAI (Persero)
dan
Direksi PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ)

Jokowi-Ahok Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali dikritik. Kali ini, kebiasaan Jokowi-Basuki melontarkan ide-ide di jalanan dianggap tergesa-gesa, minim kajian, dan berpotensi menimbulkan masalah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan bahwa kebiasaan melontarkan ide di jalanan seharusnya bisa diminimalkan oleh Jokowi-Basuki. Pasalnya, semua ide yang keluar harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dibahas bersama, agar terjadi sinkronisasi antara program yang sudah dan sedang dijalankan.

"Itu permasalahannya, Jokowi-Basuki sering melontarkan ide-ide di jalanan. Ketemu melontarkan ide, ketemu melontarkan ide, sehingga kesannya terasa sporadis," kata Selamat saat ditemui Kompas.comdi gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Menurut dia, pasangan gubernur saat ini seharusnya mau menyediakan waktu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama dengan DPRD dan dinas-dinas tertentu. Tujuannya adalah untuk memetakan permasalahan Ibu Kota guna memperoleh solusi terbaik.

"Karena hasil pembelajaran beliau keliling Jakarta setiap hari itu perlu diintegrasikan. Supaya solusinya berdasarkan kajian dan tidak hanya reaksional," ujarnya.

Selamat mengambil contoh pada program melanjutkan pembangunan monorel. Di satu sisi Jokowi-Basuki gembar-gembor akan membangun tiga jalur baru untuk monorel, hal itu kemudian memicu benturan karena di sisi lain DPRD DKI telah mengesahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kalau begitu RTRW yang baru diketuk harus kita revisi lagi. Soal rusun, lingkungan dan lainnya juga begitu, jangan lontarkan ide di jalanan, tapi bahas semuanya bersama dan tertulis," katanya.

Editor :

A. Wisnubrata

Menjunjung Bahasa Nasional, Memelihara Bahasa Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari awalnya, bahasa Indonesia dideklarasikan dan ditujukan sebagai bahasa pemersatu untuk banyak etnis yang diam di Nusantara.

Oleh karena itu, penguatan mata pelajaran Bahasa Indonesia perlu dilakukan di sekolah sejak dini. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Mahsun, berharap sekolah bisa memberikan pengetahuan dasar soal kebahasaan yang dapat menjunjung kebahasaan untuk mempererat persatuan bangsa.

"Indonesia memiliki 546 bahasa lokal, sekarang suku bahasa mana yang akan menjadi representasi bangsa Indonesia? Kalau bukan diangkat bahasa melayu yang waktu itu penuturnya sedikit, hanya untungnya komunitas kecil ini tersebar di seluruh wilayah," tuturnya kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Mahsun berharap penguasaan bahasa Indonesia didukung pula dengan dengan pemeliharaan bahasa lokal di daerah masing-masing. Baik di dalam keluarga masing-masing maupun melalui mata pelajaran muatan lokal, nilai-nilai lokal bisa ditanamkan.

"Cerdas juga para pendiri negara ini, Sumpah Pemuda itu menyebutkan kita untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Adapun bahasa lokal daerah lain yang kita pelihara di rumah dapat menjadi satu identitas silsilah keluarga masing-masing," katanya.

Meskipun ada persoalan politis dalam dua kelompok kebahasaan di Indonesia, Mahsun tetap melihat bahwa pemeliharaan bahasa daerah penting. Apa pentingnya?

"Bagaimana pun bahasa lokal dapat menelusuri kekerabatan. Dari sana pun, kita bisa mengarahkan untuk memahami perbedaan satu dengan yang lain. Sebab, hubungan historis ini akan mengarahkan pada satu nenek moyang," ungkapnya.

Editor :

Caroline Damanik

Saudi bakal hancurkan makam Nabi Muhammad

Sebagai bagian dari proyek perluasan masjid Nabawi di Kota Madinah, banyak pihak mengkhawatirkan pemerintah Arab Saudi bakal menghancurkan makam Nabi Muhammad. Pusara Rasulullah itu terletak di dalam masjid paling suci kedua setelah Masjid Al-Haram di Kota Makkah.

Dr Irfan al-Alawi dari Yayasan Riset Wawasan Islam menuding diamnya kaum muslim atas rencana itu sebagai bencana sekaligus sikap berpura-pura. "Film tentang Nabi Muhammad baru-baru ini mengakibatkan protes (kaum muslim) di seantero jagat, namun penghancuran tempat kelahiran nabi, tempat dia salat, dan menegakkan Islam malah dibiarkan tanpa kecaman," katanya, seperti dilansir surat kabar the Independent, Selasa (30/10).

Dia mengakui perluasan Masjid Nabawi memang diperlukan, tapi rencana pemerintah Negeri Dua Kota Suci itu sungguh mencemaskan. Menurut Alawi, perluasan itu sebagian besar dilakukan di sebelah barat masjid, di mana di situ terdapat makam Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena itu, dia takut tiga makam ini juga bakal lenyap.

Dalam dua dekade terakhir, the Gulf Institute yang berpusat di Ibu Kota Washington D.C., Amerika Serikat, mencatat Riyadh telah melumatkan 95 persen dari seluruh bangunan berusia lebih dari seribu tahun di Makkah dan Madinah. Perluasan Masjid Al-Haram juga mengundang protes dan kecaman pelbagai pihak. Di sekitar Kabah kini bermunculan pelbagai pusat belanja, hotel, dan gedung jangkung.

Di sana kini terdapat komplkes Jabal Umar, terdiri dari apartemen, hotel, dan menara jam tertinggi sejagat. Buat mewujudkan proyek ini, Saudi membuldoser benteng Ajyad dibangun di masa kekhalifahan Usmaniyah. Rumah nabi juga berubah menjadi perpustakaan dan kediaman istri pertamanya, Khadijah, sekarang menjadi toilet.

Saudi beralasan perluasan itu buat menampung jamaah umrah dan haji kian membludak. Pada 2025, diperkirakan bakal tumplek 17 juta jamaah haji. Termasuk perluasan Masjid Nabawi - bakal dimulai bulan depan - nantinya bisa menampung sekitar 1,6 juta jemaah.

Hingga berita ini dilansir, Riyadh belum bisa dimintai komentar soal rencana penghancuran makam Nabi itu.

Lima tahun lalu, beredar selebaran dari Kementerian Urusan Islam Saudi atas rekomendasi Mufti Agung Saudi Abdul Aziz al-Syekh. Isinya mendesak penghancuran makam Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Seruan ini disokong para ulama Wahabi, sekte terbesar di Saudi, termasuk Syekh Ibnu al-Uthaymin.

[fas]

Link: Merdeka.com

Dahlan Maklumi Freeport Belum Setor Dividen

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan memaklumi PT Freeport yang belum membayarkan setoran dividennya. "Secara bisnis saya bisa memahami, karena melihat produktivitas Freeport yang menurun," katanya, di Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2012.

Meskipun memakluminya, kata Dahlan, belum terbayarnya dividen dari Freeport itu telah menyulitkan BUMN. "Ini sudah diplot pada penerimaan negara, sehingga agak menyulitkan BUMN juga," ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, sebelumnya mengatakan setoran dividen BUMN masih kurang Rp 350 miliar dari target tahun ini. "Kami belum dapat setoran dari PT Freeport Indonesia," ucapnya, seusai membuka Indonesia Creative Center (ICC), di kantor Sarinah, pertengahan September lalu.

Akhir Juni lalu dalam rapat dengar pendapat di DPR, Freeport Indonesia berencana membayarkan dividen tahun ini pada negara sebesar Rp 1,5 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu, setoran itu turun 14,77 persen, yaitu Rp 1,76 triliun.

Pada 2009, Freeport pernah membayarkan dividen yang jumlahnya mencapai Rp 2,09 triliun. Namun, pada 2010, setorannya turun 27,75 persen menjadi Rp 1,51 triliun. Tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan dividen sebesar Rp 30,77 triliun. Dalam RAPBN 2013, Kementerian BUMN memproyeksikan setoran dividen sebesar Rp 32,6 triliun.

ANANDA PUTRI

Populasi Orang Gila Trenggalek Meningkat, Wajarkah?

TRENGGALEK, KOMPAS.com — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Sugito Teguh, menyebut ada sekitar 250 penderita sakit jiwa dari total penduduk Trenggalek sebanyak 700.000 jiwa. Jumlah tersebut masih dianggap wajar sehingga belum perlu melakukan tindakan luar biasa.

"Mereka tersebar di 14 kecamatan yang ada. Jadi, jumlahnya masih relatif kecil, masih jauh di bawah angka batas toleransi 2 persen,” kata Sugito, Jumat (5/10/2012).

Kecamatan yang ditemukan memiliki kasus penderita gangguan kejiwaan paling banyak, kata Sugito, adalah Kecamatan Suruh dengan jumlah 24 orang. Dari 24 orang, sebanyak 5 di antaranya sudah dalam kondisi akut dan mengidap skizofrenia sehingga dikerangkeng oleh keluarganya.

"Saat ini petugas puskesmas secara intensif melakukan pemantauan dan juga memberikan obat-obatan kepada semua penderita. Obatnya tentu disesuaikan dengan tingkat gangguan penderita," imbuhnya.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, kata Sugito, selama ini juga tidak dapat berbuat banyak karena penanganan penderita gangguan jiwa sepenuhnya berada pada keluarga masing-masing. Selama ini pihaknya sebatas memberi fasilitas dengan memberikan rujukan ke rumah sakit jiwa bagi keluarga yang menghendakinya. "Kita berikan rujukan ke rumah sakit dan menggratiskan biaya transportasinya. Kita sudah beberapa kali melakukan hal seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga penderita gangguan jiwa, Asman Budi (37), Kaseno (52), dan Suyanti (47), dikerangkeng dengan sangkar bambu di Desa Gamping, Kecamatan Suruh. Namun, di Desa Ngrandu pada kecamatan yang sama terdapat dua lagi penderita gangguan jiwa, yaitu Giman (44) dan Ngoro (32). Giman dikerangkeng, sementara Ngoro dipasung. 

Editor :

Glori K. Wadrianto

Bima Arya: Perseteruan KPK-Polri Sudah Buruk

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menilai perseteruan KPK dan Polri sudah sangat buruk yang terakhir tercermin dari adanya usaha sejumlah anggota polisi untuk menjemput paksa penyidik KPK.

"Hubungan KPK dan Polri sudah sudah memasuki level akut," kata Bima Arya usai diskusi "Polemik: Korupsi Karena Kursi" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lain pada diskusi ini adalah Sekretaris Kabinet Dipo Alam, aktivis Indonesia Corruption Watch, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit.

Bima mengkhawatirkan perseteruan ini dimanfaatkan sejumlah oknum yang memiliki kepentingan terselubung dalam pemberantasan korupsi yang akhirnya mengendalikan salah satu lembaga ini.

"Jangan sampai ada oknum kotor yang mengendalikan institusi lembaga penegakan korupsi. Presiden harus cepat bertindak mengatasi situasi buruk ini," katanya.

Bima Arya juga meminta DPR-RI segera memanggil Kapolri untuk menjelaskan kedatangan sejumlah anggota provost dari Mabes Polri dan Polda Bengkulu ke kantor KPK Jumat malam tadi yang kemudian menjemput paksa seorang penyidik KPK.

Apalagi, kata Bima, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengaku tidak mengetahui kedatangan sejumlah anggota provost Polri ke kantor KPK untuk menjemput paksa penyidik KPK itu.

"Kalau Kapolri menyatakan seperti itu, ini ada yang gawat," kata Bima Arya.

Menurut dia, hubungan buruk antara KPK dan Polri ini harus segera diakhiri dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan komitmen sama untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Dia khawatir jika tidak ada penjelasan resmi dari Kapolri, maka jemput paksa penyidik KPK ini sebagai tindakan benar.

(R024/N001) 

Editor: Jafar M Sidik

KUPANG--MICOM: Bantuan tambahan satu peleton Brimob dari Maumere, Sikka, Selasa (2/10), tiba di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menjaga keamanan di daerah itu, menyusul perang tanding antarwarga dua desa memperebutkan tanah ulayat Selasa dini hari. 

"Personel Polisi maupun TNI sudah berada di Adonara dan bantuan tambahan Brimob dari Maumere baru saja tiba di Adonara," kata Wakil Bupati Flores Timur Valen Tukan, Selasa (2/10) malam melalui telepon genggam terkait bantuan keamanan. 

Menurut dia, bantuan tambahan personel dari kabupaten tetangga ini untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balas dendam dari warga Desa Lewobunga. 

"Saya masih berada di Waiwerang bersama Waka Polres dan Dandim Larantuka. Situasi memang tenang tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi kekacauan sehingga kami melakukan antisipasi dengan meminta bantuan tambahan personel keamanan," katanya. 

Dia mengatakan, sejak pagi hingga malam ini, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan masyarakat di beberapa titik. Pertemuan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. 

Kekerasan justeru akan menyusahkan warga karena tidak bisa melakukan aktivitas dan nadi perekonomian otomatis tidak bergerak karena orang takut keluar rumah, katanya. 

Dalam aksi penyerangan yang dilakukan pada Selasa dini hari itu, dua orang terkena panah dan saat ini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Larantuka. 

Dua korban yang terkena anak panah itu adalah warga dusun Riang Bunga yakni Dominikus Nuho dan Hendrikus Asan. Satu orang korban dilaporkan terkena panah pada bagian dagu dan seorang lainnya terkena panah pada bagian pinggang dan pana masih tertancap di badan saat dilarikan ke RSUD Larantuka. 

Dalam insiden itu juga, kata Wakil Bupati Flores Timur, dua rumah penduduk dibakar dan enam buah lumbung pangan milik warga dibakar.(Ant/OL-2) 

Pilih Mana: Teken Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura atau Menjual Kedaulatan?

KESAN ogah-ogahan untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura memang sulit dibantah. Pasalnya, pihak Singapura sudah membuka diri untuk mengembalikan para pelaku korupsi, tetapi hingga kini belum ada respons yang konkret dari Indonesia. 

Kini bola berada di Komisi I DPR yang selama ini berkukuh menolak ratifikasi perjanjian ekstradisi lantaran keberatan dengan syarat yang diajukan Singapura. Perjanjian keamanan atau defense cooperation agreement (DCA) yang diajukan 'Negeri Singa' sebagai syarat untuk meratifikasi kesepakatan itu dianggap memberatkan Indonesia. 

Misalnya, ada poin yang menyatakan pihak ketiga diperbolehkan melakukan latihan perang di wilayah kedua negara. Perjanjian itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 2007 di Istana Tampak Siring, Bali. 

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai DPR tidak memiliki agenda yang jelas tentang pemulangan koruptor yang bersembunyi di luar negeri, terutama di Singapura. Menurut dia, Singapura harus dipaksa membuat dan menyetujui perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. 

Alasannya, sudah terlalu lama Singapura menjadi tempat pelarian koruptor dan penjahat kelas kakap Indonesia. "Caranya dengan memperkuat diplomasi dan posisi tawar Indonesia di mata Singapura," kata Hikmahanto, akhir pekan lalu. 

"Posisi tawar Indonesia cukup tinggi untuk mendorong Singapura meneken perjanjian ekstradisi. Secara ekonomi dan keamanan, negara kecil itu sangat bergantung pada Indonesia," paparnya. 

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menepis anggapan bahwa DPR tidak serius meratifikasi ekstradisi dengan Singapura. Dia berkilah, selama Singapura berkukuh mengajukan perjanjian keamanan sebagai paket kesepakatan ekstradisi, posisi DPR sangat jelas, yakni menolak menjual kedaulatan ke negara lain. Sebab, perjanjian itu sangat merugikan Indonesia.

Politikus PKS itu tidak mau Komisi I DPR disudutkan lantaran perjanjian yang hingga kini belum diratifikasi itu. Ia bahkan menyalahkan pemerintah yang dianggap gagal menekan Singapura melalui proses diplomasi. Meski begitu, ia optimistis Indonesia bakal memperoleh hasil signifikan selama proses diplomasi berlangsung. 

"Tidak lama lagi Menteri Luar Negeri Singapura akan berkunjung ke Indonesia. Kita berhasil menekan Singapura," tegasnya. 

Singapura kerap jadi pilihan para koruptor. Selain karena posisinya secara geografis sangat dekat, negara itu dianggap aman karena tak punya ikatan perjanjian ekstradisi. Beberapa warga Indonesia bermasalah yang kabur ke Singapura di antaranya Sjamsul Nursalim (merugikan negara Rp6,9 triliun dan US$96,7 juta dalam kasus Bank Dagang Negara Indonesia), Bambang Sutrisno (Bank Surya, Rp1,5 triliun), dan David Nusa Wijaya (Bank Sertivia, Rp1,26 triliun). Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan saksi kunci kasus suap cek pelawat Nunun Nurbaeti pun pernah singgah di negara itu selama pelarian. 

Diuntungkan
Anggota Komisi I DPR lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengutarakan pendapat senada. Ia menuding Singapura sebagai pihak yang mempersulit proses ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. 

Menurutnya, Singapura diuntungkan karena uang para koruptor dimanfaatkan di sana. "Kalau serius, kenapa perjanjian ekstradisi ditandemkan dengan perjanjian keamanan?" kata dia.
Agus pun mafhum jika selama ini KPK kesulitan mengejar buron di Singapura. Ke depan, ia berharap pemerintah mampu menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi. "Singapura lebih membutuhkan Indonesia kok. Itu yang harus dipakai sebagai senjata oleh pemerintah," tegasnya. 

Lebih lanjut Hikmahanto Juwana menilai perjanjian keamanan menjadi batu sandungan Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan ekstradisi dengan Singapura. Pasalnya, butir kesepakatan itu dianggap mengebiri kedaulatan RI. Singapura berkukuh menjadikan DCA sebagai syarat dalam perjanjian ekstradisi. Alhasil, hingga kini perjanjian yang sudah diteken tujuh tahun lalu itu urung diratifikasi DPR. 

Ia menegaskan, masalah kedaulatan menjadi hal terpenting daripada pemulangan koruptor. Meski begitu, ada celah yang dapat dilakukan pemerintah, yakni memperkuat diplomasi. "Pemerintah harus menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel syarat perjanjian internasional," kata dia. 

Ratifikasi secara tandem, menurutnya, tidaklah lazim. Bahkan, dalam perjanjian tidak ada pasal yang mengharuskan ratifikasi dilakukan secara tandem. Kalaupun ada, keinginan untuk meratifikasi secara tandem merupakan kesepakatan yang dibuat kedua negara.
Guru besar Universitas Indonesia itu menilai Singapura mengambil keuntungan dari kaburnya para perampok uang rakyat tersebut. Di sisi lain, negara itu memanfaatkan keinginan Indonesia menyeret koruptor yang melarikan diri ke negara kecil tersebut dengan mengajukan perjanjian keamanan sebagai syarat meratifikasi kesepakatan ekstradisi. 

Meski sulit, ia optimistis Singapura mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel. Alasannya, Singapura sedang gencar mencitrakan diri sebagai pusat finansial dunia yang bersih dari uang haram. Selain ekstradisi, Indonesia juga dapat menggunakan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance(MLA) antarpemerintah. Namun, MLA tidak dapat menyeret koruptor, tetapi hanya memberikan informasi soal keberadaan serta aset mereka di luar negeri. 

Jalur Formal

Mantan jaksa Chairul Imam mengatakan upaya pemulangan koruptor yang kabur ke luar negeri seperti Singapura sebetulnya bisa dilakukan melalui proses informal. Ia menilai alasan pemerintah selama ini yang mengaku sulit memulangkan koruptor karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura telah menjerumuskan Indonesia pada proses formal yang penyelesaiannya tidak jelas. 

Dalam pengalamannya selama menjadi jaksa, Chairul mampu memulangkan empat buron koruptor dari Singapura dan Hong Kong, salah satunya Lodi Djuanedi, Direktur Umum Bank Majapahit Jaya yang pada 1996 dipulangkan dari Hong Kong. 

"Sebetulnya ini bisa dilakukan melalui lobi pribadi antaralat negara yang ada di sana. Misalnya Singapura, kan pasti ada teman jaksa atau polisi yang kita kenal di sana. Di sinilah pentingnya aparat kita mampu membangun hubungan personel dengan rekan kerjanya di luar negeri. Terbukti berhasil kok," ujarnya. 

Menurut dia, lobi informal terbukti lebih efektif di tengah kebuntuan jalur formal, baik melalui kesepakatan ekstradisi maupun kesepakatan mutual legal assistance and criminal matters, terutama mengenai kesepakatan pembekuan aset koruptor agar kerugian negara bisa diganti. 

Dalam pengalamannya, Chairul bisa membekukan aset salah seorang koruptor di Singapura justru melalui lobi-lobi informal. Bahkan ia bercerita bagaimana aparat di sana sempat meminta pembagian jatah. "Kalau memang jalan ini yang harus ditempuh, ya mau bagaimana? Daripada uangnya hilang begitu saja, lebih baik kita lakukan. Intinya adalah hubungan baik dengan aparat yang ada di sana. Itu saja," jelasnya. (SW/P-3)
Sumber: Media Indonesia
Penulis: Rudi Policarpus

Kemenangan Jokowi dan Sikap Legowo Fauzi Bowo

VIVAnews - Sebentar lagi Ibukota mempunyai gubernur baru. Meski Komisi Pemilihan Umum Daerah masih melakukan perhitungan, dari quick count sejumlah lembaga survei diketahui bahwa pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menang atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Semua hasil quick count itu diumumkan Kamis 20 September 2012. Jokowi menang secara meyakinkan.

Hitung cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia,misalnya, Jokowi menang dengan 53,81. Foke cuma meraih 46,19 persen.  Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesiajuga hampir sama. Jokowi meraih 53,68 dan Foke meraih 46,32 persen. Jaringan Suara Indonesia menemukan bahwa Jokowi meraih 53,26 persen dan Foke meraih 46,72 persen. Hasil quick count lembaga yang lain juga hampir sama.

Dalam hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jokowi menang di enam wilayah. Di wilayah Jakarta Barat, misalnya, pasangan ini mendulang 52,82 persen. Di Jakarta Pusat menang 51,26 persen. Di wilayah Jakarta Selatan mereka unggul dengan perolehan 53,15 persen, Jakarta Timur menang 52,75 persen, sedang wilayah Jakarta Utara mereka unggul jauh dengan perolehan  59,36 persen.

Satu-satunya wilayah di mana mereka kalah adalah Kepulauan Seribu. Di sana mereka hanya memperoleh 38,58 persen. Kepualau Seribu memang dikenal sebagai lumbung suaranya Fauzi Bowo. Di sana dia unggul jauh dengan perolehan 61,42. Hitung cepat itu dilakukan padal 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 122.272 suara.

Quick count ini memang bukan hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Komisi itu baru menetapkan pemenang Pemilukada ini dalam rapat pleno 3 Oktober 2012 mendatang. Siapa yang menang akan dilantik pada 7 Oktober 2012.

Meski hitung cepat sejumlah lembaga itu bukan hasil resmi, Fauzi Bowo sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi. Dalam siaran pers, yang digelar sesudah hitungan cepat mengunggulkan Jokowi, Foke menyampaikan bahwa kemenangan Jokowi merupakan amanah yang disampaikan warga Jakarta.

"Saya tentu sudah ucapkan selamat kepada pasangan nomor tiga. Agar amanah yang diberikan hendaknya dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik," kata Foke. (Video Ucapan Selamat Foke itu lihat di sini). Banyak kalangan yang respek dengan sikap Fauzi Bowo itu. Dia bahkan menelepon langsung Jokowi dan menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan itu.

Sudah diprediksi

Pasangan Jokowi dan Ahok unggul juga dalam putaran pertama Pemilukada ini. Itu sebabnya banyak yang memperkirakan bahwa pasangan ini akan menang di putaran kedua dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Hasil survei sejumlah lembaga juga menunjukkan bahwa pasangan ini unggul atas pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Ada yang selisihnya jauh dan ada juga yang selisihnya tipis. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), lembaga besutan Dr. Saiful Mujani, diketahui  bahwa ada kecenderungan warga Jakarta lebih memilih kandidat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. "Peluang Jokowi memang lebih besar," kata Direktur Eksekutif LSI Dr. Kuskridho Ambardi dalam perbincangan dengan VIVAnews.

LSI menggelar survei pada 2 sampai 7 September 2012 lalu dengan mewawancarai 399 responden dan margin of error hampir 5 persen. Sampel responden diambil di seluruh wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu.

Meski ada yang enggan memberi tahu siapa kandidat yang dipilih, para responden bersedia diwawancarai tentang profil dan berbagai hal lainnya. Hasilnya, LSI menemukan bahwa ada benang merah kedekatan dan kecenderungan antara si responden dengan Jokowi-Ahok.

Kesimpulan itu didapat dari menganalisa profil dan demografi responden. Misalnya, profil responden dari sisi kesejahteraan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan latar belakang yang lain. "Tapi itu upaya untuk menebak, prosentasenya kami tidak tahu. Berdasarkan profil dan demografinya, secara umum lebih mendekati Jokowi," kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif Komunikasi Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, kekecewaan warga pada Foke yang membuat Jokowi terpilih. Evaluasi kepada incumbent, kata dia, lebih kuat daripada urusan agama dan etnis. "Yang paling kuat menjelaskan adalah evaluasi kepemimpinan Foke," ujar Burhanudin.

Jokowi menjadi harapan baru, meski masyarakat tahu bahwa Jokowi belum tentu bisa menyelesaikan masalah.  Warga sudah kehabisan harapan dengan Foke.  Alasannya lainnya adalah karena beberapa simpatisan partai yang mendeklarasikan diri mendukung Foke-Nara ternyata lebih memilih pasangan Jokowi-Ahok. Misalnya saja, pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera sebagian memilih Jokowi-Ahok.

Selain itu, Burhanudin menilai bahwa penentu kemenangan Jokowi adalah lantaran sosoknya disenangi publik.  Jokowi yang bersahaja dan "ndeso" ini, kata Burhanudin, memikat hati masyarakat Jakarta. "Justru ke-"ndeso"-an Jokowi jadi kekuatan, apakah ke-ndeso-an itu by design atau accident, tapi tentu keluguan Jokowi bisa menarik hati pemilih," ujar dia.

Ahli Statistik Lembaga Survei Indonesia, Adam Kamil, berpendapat bahwa isu SARA pada saat masa kampanye lalu, tidak mempengaruhi pasangan Jokowi-Ahok. Isu SARA sebenarnya hanya menguatkan Foke-Nara. Tidak berpengaruh pada basis pendukung Jokowi. "Isu SARA itu hanya bisa menahan basis dukungan Foke, sehingga tidak drop," katanya. Mayoritas massa mengambang memilih Jokowi. Paling hanya 1 hingga 2 persen yang memilih Foke.

Pada pemilihan putaran kedua ini, tingkat partisipasi warga meningkatl bila dibandingan dengan putaran pertama. Data yang dilansir LSI menunjukkan bahwa kali ini tingkat partisipasi itu naik menjadi 67,34 persen dari sebelumnya 63 persen.

Menunggu janji Jokowi

Suasana kemenangan sudah sangat terasa di markas tim sukses Jakarta-Baru di Jalan Borobudur 22, Menteng, Jakarta Pusat. "Alhamdulilah. Selesai aman dan damai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, baik dari PDIP, relawan, seluruh tim sukses dan masyarakat yang memberikan dukungan," kata Jokowi.

Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya untuk menjalankan tugas di Jakarta. "Saya mengimbau warga Jakarta agar tetap jaga keamanan dan gesekan. Bersatu dan bersama-sama untuk memajukan Jakarta," katanya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa kemajuan Jakarta sekarang ini berkat kerja keras Gubernur Fauzi Bowo. Karena itu dia memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fauzi Bowo. "Beliau sudah berbuat banyak untuk DKI. Saya juga akan berdiskusi dengan beliau, karena kemampaun birokrasi dan lapangannya jauh lebih baik dari saya. Kami sudah teleponan dan akan diatur untuk bertemu," ujar Jokowi.

Soal program apa yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya, Jokowi belum mau bicara banyak. Dia hanya menyebutkan bahwa akan fokus menggarap masalah banjir dan macet. Untuk mengatasi banjir, dia menitikberatkan pada penyelesaian Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat. Pembebasan lahan segera dilakukan.

Strategi lain untuk mengatasi banjir, kata Jokowi, adalah melakukan pengerukkan di semua sungai-sungai kecil yang ada di wilayah Ibukota. Selain itu, drainase yang ada di kampung juga harus dikeruk dan dibersihkan. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi pendangkalan aliran air. 

Mengatasi persoalan kemacetan yang sudah kronis di Jakarta, Jokowi mengaku sudah punya strateginya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak jumlah armada busway. Rencananya, jalur busway yang padat akan diganti dengan railbus. Jokowi berjanji melanjutkan proyek Mass Rapid Transportation (MRT) yang sudah dicanangkan Fauzi Bowo. Dia mengatakan rencana pengoperasan MRT jangan hanya berhenti di wacana, namun harus segera dterapkan.

Burhanudin Muhtadi menegaskan bahwa jika Jokowi gagal  memenuhi janji-janjinya itu, maka dia akan menghadapi masalah yang sama dengan Foke. Pada permulaannya memang ada masa bulan madu. Warga senang dengan Jokowi. Tapi masa itu ada batasnya. "Jika mereka gagal. para pendukung itu yang pertama memprotes," kata Burhanudin.

Apakah Yesus Dulu Menikah?

MASSACHUSETTS, KOMPAS.com — Sebuah fragmen yang sebelumnya tidak diketahui, yang merupakan bagian dari papirus kuno yang ditulis pada masa Koptik Mesir kuno, mencantum kata-kata "Yesus berkata kepada mereka, istriku...". Temuan itu tampaknya akan memperbarui perdebatan sengit di kalangan Kristen soal apakah Yesus dahulu menikah.

Keberadaan fragmen dari abad keempat itu, yang tidak lebih besar dari sebuah kartu nama, terungkap pada konferensi di Roma, Selasa (18/9/2012), oleh Karen King, seorang Hollis Profesor of Divinity di Harvard Divinity School di Cambridge, Massachusetts.

"Tradisi Kristen telah lama berpendapat bahwa Yesus tidak menikah walau tidak ada bukti sejarah memadai yang tersedia untuk mendukung klaim tersebut," kata King dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Harvard.

"Injil baru ini (memang) tidak membuktikan bahwa Yesus menikah, tetapi hal itu memberi tahu kita bahwa seluruh pertanyaan hanya muncul sebagai bagian dari perdebatan yang riuh tentang seksualitas dan perkawinan."

Terlepas dari penegasan Gereja Katolik bahwa Yesus tidak menikah, soal itu muncul kembali secara teratur, terutama dengan publikasi novel The Da Vinci Code karya Dan Brown yang menjadi best sellertahun 2003, yang membuat marah banyak orang Kristen karena kisah novel itu didasarkan pada gagasan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan punya sejumlah anak.

King mengatakan, fragmen itu, yang diungkap pada Kongres Internasional Kesepuluh Studi Koptik, memberikan bukti pertama bahwa sejumlah orang Kristen perdana percaya bahwa Yesus menikah.

Roger Bagnall, Direktur Institut untuk Studi Dunia Kuno di New York, mengatakan, dirnya yakin fragmen itu, yang oleh King disebut sebagai "Injil tentang Istri Yesus", otentik.

Namun, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan para ahli, serta pengujian tambahan terhadap fragmen papirus itu, yang dilukiskan berwarna kuning kecoklatan dan sudah compang-camping.

Fragmen tersebut milik seorang kolektor pribadi anonim yang telah menghubungi King untuk membantu menerjemahkan dan menganalisanya. Fragmen itu diperkirakan ditemukan di Mesir atau mungkin Suriah.

King mengatakan, hingga sebelum tahun 200 Masehi tidak ada klaim yang kemudian mulai muncul ke permukaan, melalui seorang teolog yang dikenal sebagai Clement dari Alexandria, bahwa Yesus tidak menikah.

"Fragmen ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen lainnya dari periode itu mengklaim bahwa Ia (Yesus) sudah menikah, tetapi tidak memberikan bukti nyata tentang pernikahan itu," katanya.

"Tradisi Kristen hanya melestarikan suara-suara yang menyatakan Yesus tidak pernah menikah. 'Injil tentang Istri Yesus' sekarang menunjukkan bahwa sejumlah orang Kristen berpikir sebaliknya."

Analisa King tentang fragmen itu akan dipublikasikan dalam Harvard Theological Review edisi Januari 2013. Dia telah mem-posting draf makalahnya itu dan foto-foto fragmen tersebut di situs Harvard Divinity School.

Sumber :

Sydney Morning Herald, Reuters

Editor :

Egidius Patnistik

Samad: Penarikan Penyidik KPK Menyedihkan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengeluhkan penarikan 20 penyidik yang tengah bertugas di KPK oleh institusi asal, yakni Kepolisian RI. Menurut Abraham, penarikan itu akan sangat mengganggu penanganan puluhan kasus di KPK termasuk bail out Bank Century.

"Ada peristiwa yang cukup menyedihkan bagi kita dengan adanya penarikan-penarikan (penyidik). Terus terang menghambat kasus-kasus di KPK," kata Abraham, ketika rapat dengan Tim Pengawas Bank Century di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 19/9/2012 ).

Pimpinan KPK dipanggil untuk dimintai penjelasan perkembangan penanganan kasus Bank Century yang masih dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan keterangan apa yang dia tahu tentang bail out itu.

Abraham mengatakan, satu penyidik di KPK bisa menangani tiga kasus. Bahkan, ada penyidik yang memegang sampai 11 kasus sekaligus. Jika ditarik, kata dia, otomatis penanganan 11 kasus itu berjalan tertatih-tatih.

"Ini problem terberat bagi KPK. Ada berapa puluh kasus yang on going akan tersendat, termasuk didalamnya Century," kata Abraham.

Abraham mengapresiasi pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang akan mengganti penyidik yang ditarik dengan penyidik terbaik. Namun, kata dia, penggantian itu tidak dapat menyelesaikan masalah seperti membalikkan telapak tangan lantaran penyidik baru itu tidak mungkin dapat memegang kasus yang tengah ditangani.

"Karena itu, kita harapkan dukungan Dewan," pungkas mantan aktivis dan pengacara itu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat meminta kepada para anggota Timwas yang menduduki Komisi III untuk membicarakan masalah itu, termasuk apakah dimungkinkan KPK merekrutpenyidik independen.

Setidaknya, ada sejumlah politisi Komisi III yang berada di Timwas Century seperti Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, serta anggota Komisi III Ahmad Yani dan Bambang Soesatyo.